alexametrics
27.2 C
Probolinggo
Sunday, 29 May 2022

Datangi Komisi IV DPRD, Aktivis Pertanyakan Kupon Belanja Bantuan Nontunai

BANGIL, Radar Bromo – Para aktivis mengadukan karut marut pencairan bantuan pangan nontunai (BPNT) ke DPRD Kabupaten Pasuruan. Pencairan BPNT itu dicurigai diwarnai dengan pemaksaan penerima untuk berlanja di tempat-tempat tertentu. Tujuannya, mencari untung.

Menurut para aktivis, saat ini, ada sekitar 130 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT di Kabupaten Pasuruan. Sejak digulirkan pada 2017 hingga 2021, pencairan dilakukan secara elektronik lewat kartu. Pemegang kartu kemudian berbelanja ke agen-agen khusus penyedia barang kebutuhan.

Nah, pada 2020 ini, kebijakan pemerintah pusat berubah. KPM dibebaskan berbelanja ke mana saja. Tidak harus ke agen khusus. Masalahnya, ungkap aktivis, ada oknum-oknum aparatur desa yang berupaya mencari untung. Mereka tetap mengarahkan KPM agar membelanjakan uang BPNT ke toko-toko tertentu.

”Caranya pakai kupon. Ini ada indikasi permainan,” ungkap Ketua DPP Ormas Gerakan Anak Indonesia Bersatu (GAIB) Yusuf Asegaf saat bertemu Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan Kamis (31/3).

Mengapa ada permainan? Yusuf menyebutkan, ada selisih harga yang cukup tinggi antara belanja dengan kupon itu dengan belanja di tempat lain. Dana BPNT dicairkan Rp 600 ribu untuk Januari hingga Maret. Jika uang itu dibelanjakan dengan kupon yang diberikan oknum aparatur desa, ada selisih sekitar Rp 100 ribu.

”Seharusnya tidak boleh diarahkan ke toko tertentu,” ujarnya.

Para penerima BPNT atau KPM, lanjut Yusuf, tidak bisa berbuat banyak. Mengapa? Sebab, kalau menolak kupon tersebut, mereka mengaku diancam tidak mendapatkan bantuan lagi periode berikutnya. Praktik seperti itu sangat disayangkan.

BANGIL, Radar Bromo – Para aktivis mengadukan karut marut pencairan bantuan pangan nontunai (BPNT) ke DPRD Kabupaten Pasuruan. Pencairan BPNT itu dicurigai diwarnai dengan pemaksaan penerima untuk berlanja di tempat-tempat tertentu. Tujuannya, mencari untung.

Menurut para aktivis, saat ini, ada sekitar 130 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT di Kabupaten Pasuruan. Sejak digulirkan pada 2017 hingga 2021, pencairan dilakukan secara elektronik lewat kartu. Pemegang kartu kemudian berbelanja ke agen-agen khusus penyedia barang kebutuhan.

Nah, pada 2020 ini, kebijakan pemerintah pusat berubah. KPM dibebaskan berbelanja ke mana saja. Tidak harus ke agen khusus. Masalahnya, ungkap aktivis, ada oknum-oknum aparatur desa yang berupaya mencari untung. Mereka tetap mengarahkan KPM agar membelanjakan uang BPNT ke toko-toko tertentu.

”Caranya pakai kupon. Ini ada indikasi permainan,” ungkap Ketua DPP Ormas Gerakan Anak Indonesia Bersatu (GAIB) Yusuf Asegaf saat bertemu Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan Kamis (31/3).

Mengapa ada permainan? Yusuf menyebutkan, ada selisih harga yang cukup tinggi antara belanja dengan kupon itu dengan belanja di tempat lain. Dana BPNT dicairkan Rp 600 ribu untuk Januari hingga Maret. Jika uang itu dibelanjakan dengan kupon yang diberikan oknum aparatur desa, ada selisih sekitar Rp 100 ribu.

”Seharusnya tidak boleh diarahkan ke toko tertentu,” ujarnya.

Para penerima BPNT atau KPM, lanjut Yusuf, tidak bisa berbuat banyak. Mengapa? Sebab, kalau menolak kupon tersebut, mereka mengaku diancam tidak mendapatkan bantuan lagi periode berikutnya. Praktik seperti itu sangat disayangkan.

MOST READ

BERITA TERBARU

/