KRAKSAAN, Radar Bromo–Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Probolinggo mendapat angin segar.
Berkat naiknya peringkat di even Porprov IX lalu, anggaran untuk induk olahraga ini bisa ditambah lebih besar tahun depan.
Penambahan ini setelah adanya evaluasi karena sebelumnya dinilai tidak proporsional dan selalu habis di awal tahun.
DPRD bersama Pemkab siap mengevaluasi dan meningkatkan alokasi dana hibah keolahragaan pada APBD 2026, dengan hitungan yang lebih matang dan adil sesuai kebutuhan cabang olahraga (cabor).
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Didik Humaidi menegaskan bahwa masalah anggaran di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) sebenarnya sudah cukup jelas. Persoalan utama justru terletak pada penggunaan dana hibah yang sebelumnya dianggap timpang.
“Sebetulnya kalau soal Disporapar itu sudah klir. Tapi penggunaan dana sebelumnya untuk KONI itu tidak proporsional. Habis di awal, padahal tahun masih panjang. Makanya saat Perubahan APBD, kami tidak bisa dorong tambahan, karena anggaran terbatas,” ujar Didik, panggilannya.
Ia menyebutkan, untuk tahun anggaran 2026, DPRD akan mendorong peningkatan anggaran keolahragaan.
Namun penataan harus dilakukan secara menyeluruh dan proporsional, dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing cabor.
“Tahun ini KONI terima hibah sekitar Rp 4,5 miliar, tapi efektifnya misal berapa, Ini kan perlu dihitung lagi. Kami ingin ketemu angka yang pantas. Bukan pantas menurut KONI, tapi pantas menurut kemampuan APBD Kabupaten Probolinggo yang juga masih harus mengejar kebutuhan lain seperti infrastruktur,” beber Didik.
Menurutnya, besaran hibah yang ideal harus melalui diskusi terbuka antara legislatif, eksekutif, dan KONI itu sendiri.
Prinsipnya, efisiensi tetap jadi pertimbangan, tetapi kebutuhan riil tiap cabor juga tidak bisa disamaratakan.
“Antar cabor itu beda-beda kebutuhannya. Jadi kami perlu ngobrol lagi dengan teman-teman KONI. Tujuannya supaya asas kepantasan itu ketemu, dan anggarannya benar-benar tepat sasaran,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Baik DPRD maupun pemkab sepakat bahwa solusi terbaik untuk persoalan ini adalah dengan duduk bersama.
Tidak hanya menentukan besaran angka hibah, tetapi juga merumuskan skema yang lebih transparan, adil, dan efektif.
Sehingga tidak ada lagi keluhan anggaran habis di awal atau tidak merata antar cabor.
“Yang penting kami sepakat dulu, semua pihak terbuka. Kalau memang bisa efisiensi, ya efisiensi. Tapi kalau butuh tambahan, kami siap hitung bareng. Intinya harus proporsional,” pungkas Didik.
Sinyal positif juga datang dari Pemkab Probolinggo. Bupati Mohammad Haris mengamini bahwa peningkatan anggaran untuk sektor kepemudaan, olahraga, dan pariwisata memang sudah masuk dalam radar kebijakan strategis ke depan.
“Saran Banggar (badan anggaran, red) juga agar anggaran Disporapar ditambah. Karena memang kami harus memprioritaskan hal-hal strategis. Dan salah satu keunggulan Kabupaten Probolinggo adalah sektor pariwisata,” ujar Haris.
Ia menyebutkan, sejumlah investor bahkan sudah memberi masukan agar anggaran pariwisata minimal dialokasikan 1 persen dari total APBD. Saat ini, alokasinya masih di bawah angka itu.
“Itu baru pariwisata ya, belum kami bicara olahraga dan pemuda. Jadi akan ada penyesuaian-penyesuaian ke depan, tentu dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Targetnya bisa dimaksimalkan di tahun 2026,” tandasnya. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid