KANIGARAN, Radar Bromo - Nota Keuangan Rancangan APBD Pemkot Probolinggo 2027, mendapatkan banyak catatan dari fraksi-fraksi DPRD Kota Probolinggo. Terutama tentang pendapatan daerah, potensi pendapatan asli daerah (PAD), hingga belanja daerah.
Semuanya disampaikan dalam Rapat Paripurna Beragenda Penyampaikan Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Probolinggo terhadap Nota Keuangan R-APBD 2027, Senin (5/10). Dalam Nota Keuangan R-APBD 2027, pendapatan daerah direncanakan Rp 965.621.386.841. Terdiri atas PAD Rp306.593.459.063,43 dan pendapatan transfer Rp 659.027.927.778.
Juru Bicara Fraksi PKB Saiful Iman mengatakan, dengan kondisi itu, pendapatan transfer masih menjadi komponen yang cukup besar dalam struktur pendapatan daerah. Karena itu, peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi PAD perlu terus mendapatkan perhatian.
Peningkatan PAD hendaknya tidak hanya ditempuh melalui penetapan target penerimaan yang lebih tinggi. Tetapi harus dibarengi langkah nyata dalam memperluas basis data pendapatan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
“Pemerintah belum mengoptimalkan identifikasi potensi pajak dan retribusi untuk menjadi PAD, sehingga perlu penguatan integrasi data perpajakan dan objek pajak, pengelolaan piutang pendapatan, optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah, dan peningkatan kontribusi kekayaan daerah yang dipisahkan,” jelasnya.
Di sisi lain, kata Iman, belanja daerah 2027 direncanakan Rp 1.022.626.386.841. Maka, terdapat defisit Rp 57.005.000.000. Defisit ini ditutup dari sisa lebih penggunaan anggaran (silpa). Padahal, asumsi silpa belum dapat diketahui pasti karena tahun anggaran 2026 pada saat penyusunan R-APBD 2027 belum berakhir.
“Permasalahan utama belanja daerah, tingginya belanja wajib dan mengikat, belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur, serta perlunya peningkatan efektivitas dan kualitas belanja agar lebih berorientasi pada hasil dan penyelesaian permasalahan masyarakat,” ungkapnya.
Catatan serupa diungkpakan Fraksi Golkar DPRD. Juru Bicara Fraksi Golkar Masda Putri Amelia mengatakan, ketergantungan terhadap pendapatan transfer perlu diimbangi dengan strategi peningkatan PAD yang terukur dan berkelanjutan.
“Padahal, pemerintah mengakui masih adanya potensi pajak dan retribusi yang belum terdata secara optimal, belum terintegrasinya data wajib pajak, serta belum maksimalnya pemanfaatan data transaksi untuk pengawasan,” terangnya.
Di sisi lain, Masda mengatakan, besarnya belanja daerah harus diikuti efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Keterbatasan ruang fiskal, tingginya belanja wajib dan mengikat, serta kebutuhan pembangunan infrastruktur, menuntut pemkot untuk semakin selektif dalam menentukan prioritas.
“Belanja daerah harus lebih diarahkan terhadap program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran yang bersifat administratif dan rutin, perlu dievaluasi. Agar tidak mengurangi ruang fiskal untuk pelayanan dasar dan pembangunan,” tegasnya. (mas/rud)
Editor : Fahreza Nuraga