KRAKSAAN, Radar Bromo–Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Probolinggo dinilai masih berpotensi salah sasaran. Penggunaan barcode pada aplikasi MyPertamina dinilai masih memiliki celah disalahgunakan jika pengawasannya tidak diperketat.
Karena itu, Pemkab Probolinggo memperkuat pengawasan distribusi BBM dan LPG bersubsidi agar tepat sasaran. Salah satu caranya, pembagian pengawasan untuk mempersempit celah penyimpangan dalam distribusi.
Persoalan itu dibahas dalam High Level Meeting (HLM) tentang Tata Kelola BBM dan LPG Bersubsidi yang digelar Bagian Perekonomian dan SDA Pemkab Probolinggo, Rabu (23/9).
Sejumlah pihak hadir. Mulai Kejari Kabupaten Probolinggo, Polres Probolinggo, Polres Probolinggo Kota, Kodim 0820, PT Pertamina Jember, Dinas ESDM Jawa Timur, tim investigasi dan pengembangan energi, perangkat daerah, serta sejumlah asosiasi.
Rapat membahas sejumlah hal dengan dipimpin Sekda Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto. Di antaranya, apa saja yang menjadi kendala distribusi BBM dan LPG bersubsidi di kabupaten.
Sekda mengatakan, pemerintah perlu mengetahui secara rinci kendala dalam rantai pasok hingga distribusi. Dengan begitu, persoalan yang dirasakan masyarakat tidak berhenti pada laporan, tetapi dapat ditindaklanjuti dengan solusi.
“Kami juga meminta kepada PT Pertamina dan penyalur untuk memastikan kuota BBM subsidi dan nonsubsidi terpenuhi secara profesional tanpa hambatan dalam distribusinya,” katanya.
Menurutnya pengawasan tidak hanya menyangkut ketersediaan dan harga. Distribusi juga harus diawasi agar subsidi tepat sasaran.
“Pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi harus diawasi dengan ketat agar benar-benar tepat sasaran. Pasokan dan distribusi harus terjaga dan sesuai aturan, sehingga masyarakat tidak mengalami permasalahan ke depannya,” ujarnya.
Dalam meeting itu, pembagian pengawasan pun dilakukan. DKUPP bersama tim pengawas akan mengawasi ketersediaan dan harga BBM dan LG bersubsidi melalui pemantauan serta operasi pasar berkala. Termasuk akses subsidi bagi UMKM.
Lalu, Dinas Pertanian memastikan solar bersubsidi untuk petani dan kelompok tani, sedangkan Dinas Perikanan mengawasi akses BBM bagi sektor perikanan. Dinas Perhubungan mengawasi BBM bagi transportasi publik dan angkutan wisata, terutama kawasan Bromo.
Kepala Kejari Kabupaten Probolinggo Mohammad Anggidigdo menekankan pentingnya memastikan subsidi diterima kelompok sasaran. Antara lain, UMKM, masyarakat kurang mampu, serta sarana transportasi sosial seperti ambulans dan kendaraan kebersihan.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah penggunaan barcode pada aplikasi MyPertamina yang dinilai berpotensi disalahgunakan apabila pengawasan tidak berjalan optimal.
Karena itu, ia minta aplikasi MyPertamina diperketat agar identitas dan peruntukan penerima dapat diverifikasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 191.
“Saya berharap agar PT Pertamina menjaga aplikasi MyPertamina dengan ketat sesuai dengan aturan. Sehingga, penyaluran BBM bersubsidi sesuai peruntukannya atau tepat sasaran,” ujarnya. (mu/hn)
Editor : Muhammad Fahmi