TIDAK mudah menjaga pembangunan desa tetap berjalan di tengah efisiensi anggaran. Kebutuhan masyarakat yang muncul dalam musyawarah desa (musdes) cukup banyak, sementara kemampuan anggaran terbatas. Kondisi itu juga dirasakan Pemerintah Desa Bulujaran Kidul, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, yang harus mengatur prioritas pembangunan untuk sembilan dusun.
Pembangunan jembatan di Dusun Kosambi, RT 13/RW 2 menjadi salah satu infrastruktur prioritas Pemerintah Desa Bulujaran Kidul. Jembatan sepanjang 10 meter dan lebar 2,8 meter itu menjadi akses penghubung menuju permukiman dan lembaga pendidikan.
Sebelumnya, warga hanya mengandalkan jembatan bambu yang hanya bisa dilalui sepeda. Kondisinya juga sempat menyebabkan warga kecelakaan. Karena itu, pembangunannya diutamakan. Dengan Dana Desa 2026 sebesar Rp 343 juta, Pemerintah Desa Bulujaran Kidul dituntut semakin selektif menentukan prioritas pembangunan.
Kepala Desa Bulujaran Kidul Poniman mengatakan, sebenarnya pembangunan jembatan ini direncanakan sejak 2025. Namun belum terealisasi karena adanya kebijakan fiskal melalui PMK tahun 2025.
“Keselamatan dan kenyamanan warga menjadi prioritas. Sekarang jembatan sudah layak, sehingga bisa dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat,” katanya.
Selain jembatan, pembangunan juga menyasar akses menuju jalan kabupaten yang melintasi Dusun Komirian, Krajan, dan Karangtengah. Jalan sepanjang 400 meter dengan lebar tiga meter itu dipaving menggunakan dana bantuan keuangan (BK) anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Partai Gerindra, Deni Ilham.
Sementara itu, melalui Dana Afirmasi, pemerintah desa berencana merabat beton jalan sepanjang 200 meter dengan lebar 2,5 meter di Dusun Plerenan Kidul RT 15/RW 2. “Kami tidak tutup mata dengan kondisi sekarang. Tanggung jawab desa makin berat, tetapi kami terus mencari jalan dan terobosan agar pembangunan tetap berjalan,” katanya. (dik/rud/*)
Kebutuhan Dasar Masyarakat Tetap Prioritas
PEMBANGUNAN Desa Bulujaran Kidul tidak hanya diarahkan terhadap infrastruktur. Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah desa tetap menjalankan sejumlah program yang menyentuh kebutuhan sosial, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Salah satunya dengan tetap menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Tahun ini ada lima keluarga penerima manfaat (KPM). Warga yang tinggal di rumah tidak layak huni juga diperhatikan. Salah satunya Paidi Muklis, warga Dusun Kosambi, RT 13/RW 2. Kini, ia mendapatkan bantuan pembangunan rumah dari Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Di bidang kesehatan, pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp 107,4 juta untuk Posyandu. Program ini mencakup pemberian makanan tambahan (PMT) bergizi bagi sasaran layanan. Tercatat ada 232 balita, 100 warga lanjut usia (lansia), dan 35 ibu hamil.
Kepala Desa Bulujaran Kidul Poniman mengatakan, program sosial dan kesehatan tetap menjadi bagian penting dari pembangunan desa. Sebab, menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami berupaya agar anggaran yang ada tetap memberikan manfaat langsung kepada warga. Terutama untuk kebutuhan sosial, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan,” ujarnya.
Di sektor ekonomi, BUMDes Gunung Kidul Jaya mengembangkan usaha penggemukan sapi sejak 2025. Sebanyak 14 sapi ditempatkan di rumah-rumah warga yang tersebar di empat dusun. Pola ini sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui sistem bagi hasil.
Selain pemeliharaan, kebutuhan obat-obatan ternak juga ditanggung BUMDes. Dengan skema tersebut, warga mendapat kesempatan mengelola ternak tanpa harus menanggung seluruh biaya pemeliharaan.
“Harapannya, program ini terus berkembang dan manfaat ekonominya semakin dirasakan masyarakat,” ujarnya. (dik/rud/*)
Editor : Fahreza Nuraga