KANIGARAN, Radar Bromo –Pemkot Probolinggo mendorong seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mitra penyelenggara Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya segera melengkapi legalitas.
Mulai Nomor Induk Berusaha (NIB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), hingga sertifikat halal.
Sekda Kota Probolinggo Budiono Wirawan menegaskan hal itu saat Rakor dan Evaluasi Penyelenggaraan Program MBG di Puri Manggala Bhakti, Rabu (9/9).
Rakor diikuti pengelola SPPG, perwakilan yayasan, mitra penyedia, hingga OPD terkait di lingkungan Pemkot Probolinggo.
Sekda mengatakan, rakor digelar menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) tentang pemantauan dan evaluasi operasional. Juga optimalisasi peran pemerintah daerah dalam menyukseskan program strategis nasional tersebut.
Pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan MBG yang berlandaskan Perpres Nomor 115/2025 dan Surat Edaran Mendagri tertanggal 13 Agustus 2026. Dukungan itu diwujudkan melalui enam langkah strategis.
Baca Juga: Dari 34 SPPG di Kota Probolinggo yang Telah Beroperasi, Belum Ada yang Kantongi PBG-SLF
Antara lain, koordinasi lintas perangkat daerah, kolaborasi tingkat kelurahan, edukasi gizi dan PHBS, penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), PBG, pendataan penerima manfaat. Hingga pelaporan berkala secara real-time kepada BGN dan Kemendagri.
”Kami mencatat saat ini terdapat 37 SPPG di Kota Probolinggo dengan rincian 34 SPPG telah beroperasional dan 3 SPPG masih dalam proses persiapan,” katanya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Probolinggo Rey Suwigtyo mengatakan, perlu dilakukan percepatan dalam mendukung dan menyukseskan program strategis nasional tersebut. Karena itu, pihaknya mendorong SPPG dan mitra segera mengurus seluruh syarat perizinan.
Termasuk PBG (persetujuan berdiri gedung) dan SLF (sertifikat layak fungsi) yang harus dimiliki semua gedung usaha. Sertifikat halal juga diminta segera dipenuhi.
Selain legalitas, evaluasi hasil monitoring di lapangan juga menyoroti menu MBG agar lebih bervariasi. Sebab, menu yang berulang dinilai berpotensi membuat siswa atau penerima manfaat bosan.
Jika dalam sepekan menu telur diberikan tiga hari dan ayam dua hari secara terus-menerus, siswa bisa bosan. Karena itu, dapur MBG juga diminta mengevaluasi menu jika ada siswa yang mulai bosan.
”Pemerintah siap berkolaborasi untuk melakukan percepatan pengajuan syarat perizinan itu. Silakan nanti Dinas PUPR menyosialisasikan pada seluruh SPPG dan mitra terkait syarat-syarat permohonan perizinan PBG-SLF,” terangnya.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) dr. Intan Sudarmadi juga mendorong pengintegrasian sasaran kelompok B3 agar terjangkau program MBG.
Yaitu, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Langkah itu untuk mendukung penurunan angka stunting Kota Probolinggo yang saat ini berada di angka 9,4 persen.
"Kami berharap seluruh balita stunting di Kota Probolinggo dapat ter-cover secara rutin oleh SPPG sehingga berkolaborasi langsung dengan program daerah dalam menurunkan angka stunting," ungkapnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah BGN Kota Probolinggo Irfan S. Putra mengapresiasi pendampingan yang digelar Pemkot Probolinggo.
Ia mengusulkan layanan terpadu satu hari untuk membantu mitra dan yayasan mengurus SLHS, sertifikat halal, NIB, serta PBG-SLF dapur MBG.
"Alangkah baiknya para mitra, yayasan, supplier UMKM, dan OPD teknis terkait dikumpulkan dalam satu forum layanan terpadu. Kita selesaikan seluruh pengurusan perizinan secara serempak dalam satu hari agar operasional SPPG makin mantap dan memenuhi standar legalitas," ungkap Irfan. (mas/hn)
Editor : Muhammad Fahmi