KANIGARAN, Radar Bromo– Sejumlah siswa kelas XII SMKN 4 Kota Probolinggo yang menjalani PKL di Pelabuhan Pati, Jawa Tengah, diduga menjadi korban bullying dan kekerasan.
Mereka bahkan disebut mendapat perlakuan layaknya Anak Buah Kapal (ABK). Orang tua mereka pun meminta mereka dipulangkan sebelum PKL berakhir.
Persoalan itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kota Probolinggo bersama wali murid dan SMKN 4 Kota Probolinggo, Kamis (3/9).
Salah seorang wali murid, Hendrik Eka Prasetya mengatakan, anaknya mulai mengikuti PKL sejak 10 April. Seharusnya, PKL berlangsung selama enam bulan hingga 10 Oktober.
Namun anaknya mengaku tidak betah dan ingin pulang. Dari situlah, Hendrik mengetahui dugaan bullying dan kekerasan pada anaknya yang diduga dilakukan ABK di tempat PKL di Pati.
”Akhirnya, Agustus kemarin, saya menemui sekolah dan meminta anak saya dipulangkan lebih awal. Begitu juga siswa lain yang mengikuti PKL, ingin pulang lebih awal karena harus mengikuti TKA,” katanya.
Hendrik menyayangkan respons sekolah yang dinilainya tidak cepat. Karena itu, dia melaporkan persoalan tersebut ke Pol Air Polres Banyuwangi, kemudian diteruskan ke Pol Air Pati. Laporan itu akhirnya ditindaklanjuti dengan pemeriksaan hingga pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP).
Baca Juga: Pemkot Pasuruan Targetkan Relokasi 25 PKL Pasar Besar Rampung Akhir Pekan
”Alhamdulillah, akhirnya anak saya bisa pulang dan baru sampai tadi pagi (kemarin, Red). Semula ada informasi bahwa pulang lebih awal ada biaya transportasi. Namun akhirnya dibebaskan dari biaya,” terangnya.
Warga Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, itu mengatakan, selama PKL anaknya diperlakukan seperti ABK. Bukan menjalani pembelajaran praktik sebagaimana mestinya.
Dia juga menilai tidak ada pendampingan maupun pengawasan dari sekolah secara langsung. Para siswa pun tidak menerima gaji setiap bulan.
”Informasi yang kami terima, selama PKL di Pati itu siswa bisa dapat puluhan juta setelah selesai. Nyatanya, mereka hanya dapat berkisar Rp 1,1 juta sampai Rp 1,3 juta per siswa sejak April hingga Agustus,” terangnya.
Kepala SMKN 4 Kota Probolinggo H. Sahudi menegaskan, aduan wali murid telah ditindaklanjuti. Sebanyak 10 siswa yang menjalani PKL di Pati juga sudah ditarik dan dipulangkan.
Bahkan, meski PKL tidak dijalani hingga selesai, nilai PKL siswa tetap keluar dan mereka mendapatkan sertifikat.
Sekolah juga memastikan akan menghentikan kerja sama PKL dengan CV atau PT kapal tersebut.
”Kami tetap monitoring, tetapi tidak langsung ke kapalnya. Dengan adanya kejadian ini, kami pastikan akan hentikan kerja sama PKL dengan CV atau PT kapal tersebut,” terangnya.
Terkait dugaan bullying dan kekerasan, Sahudi menyebut persoalan tersebut sudah ditindaklanjuti Pol Air Polres Pati. Bahkan, anggota Pol Air sudah melakukan BAP.
”Untuk perlakuan selama PKL, sudah biasa seperti ABK. Tetapi tidak ada pembicaraan atau janji selepas PKL akan mendapatkan gaji sekian. Karena tidak ada dalam MoU antara sekolah dengan perusahaan,” ujarnya.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Probolinggo Zainul Fathoni meminta persoalan tersebut disikapi serius. Sekolah dinilai harus memastikan isi MoU PKL dengan perusahaan benar-benar jelas. Termasuk hak dan tugas siswa serta persoalan gaji.
”Jangan sampai siswa PKL jauh-jauh untuk bisa jadi kapten kapal, malah hanya belajar jadi ABK. Kalau Cuma mau jadi ABK, tidak usah sekolah atau PKL jauh-jauh,” tegasnya. (mas/hn)
Editor : Muhammad Fahmi