KANIGARAN, Radar Bromo—Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Kota Probolinggo menilai pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) harus diperkuat.
Karena itu, GAPEMBI mendesak pemkot membuka “loket khusus” dan mempercepat izin bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar program tidak macet di tengah jalan.
Desakan itu disampaikan saat audiensi GAPEMBI dengan Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin, Jumat (21/8).
Ketua GAPEMBI Nur Fathur Rachman membawa lima poin rekomendasi untuk memperkuat pelaksanaan MBG.
Poin pertama menyangkut perizinan dan administrasi. GAPEMBI meminta adanya pendampingan dalam pemenuhan sejumlah persyaratan.
Seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta persyaratan teknis lainnya.
Kedua, soal ketersediaan bahan baku lokal. ”Kami juga minta pendampingan teknis bagi mitra dan SPPG. GAPEMBI mendorong Satgas MBG lebih aktif turun ke lapangan untuk memastikan pelaksanaan program sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN),” katanya.
Baca Juga: Dari 34 SPPG di Kota Probolinggo yang Telah Beroperasi, Belum Ada yang Kantongi PBG-SLF
Ketiga, penguatan koordinasi antar-OPD. GAPEMBI mengusulkan adanya layanan terpadu atau satu loket khusus pengurusan administrasi MBG.
Keempat, stabilitas pasokan. GAPEMBI menilai pasokan sejumlah bahan pangan belum sepenuhnya stabil.
Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap kualitas dan harga bahan baku untuk kebutuhan MBG. Dan rekomendasi kelima yaitu evaluasi bersama.
Gus Nur (panggilannya) menambahkan, hasil kelima rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan GAPEMBI. Organisasi ini menegaskan dukungannya terhadap program MBG.
"Namun pelaksanaannya harus tetap memperhatikan keamanan pangan, standar gizi, kelengkapan administrasi, kualitas bahan baku, serta kenyamanan masyarakat sekitar," jelasnya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota dr. Aminuddin menekankan MBG bukan sekadar bagi-bagi makanan gratis.
“MBG ini untuk memperbaiki gizi, bukan sekadar memberikan makanan gratis. Tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, komposisi dan kualitas makanan harus benar-benar diperhatikan,” ujar Aminuddin.
Ia merinci standar satu porsi MBG. Yaitu harus ada karbohidrat, lauk ikan, ayam atau telur, sayuran, tambahan protein seperti tahu dan tempe, serta pelengkap buah dan susu.
Aminuddin juga mengingatkan pengelola SPPG soal waktu penyajian. Makanan segar tidak boleh terlalu lama berada dalam kondisi yang memungkinkan berkembangnya mikroorganisme.
”Begitu lebih dari enam jam, ada kemungkinan kuman yang sebelumnya dorman berkembang,” ujarnya.
Soal perizinan, ia memberi sinyal lampu hijau. ”Untuk perizinan, dapat dilakukan percepatan melalui berkolaborasi dan komunikasi dengan OPD nantinya,” ujarnya. (mas/hn)
Editor : Muhammad Fahmi