KANIGARAN, Radar Bromo- Jumlah warga Kota Probolinggo, sejauh ini yang menikmati Makan Bergizi Gratis (MBG) cukup banyak, mencapai 67.257 orang. Mereka dilayani oleh 34 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pemerintah Pusat pun mengingatkan Pemkot Probolinggo terkait dukungan pelaksanaan Program MBG. Agar dapat memastikan Program MBG berjalan optimal dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) saat rapat koordinasi (rakor) khusus dengan kepala daerah se-Indonesia, beberapa waktu lalu. Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari mengatakan, rakor ini memberikan pemantapan dan penguatan bagi pemerintah daerah mengenai sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan MBG.
Salah satunya penegasan terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menjadi syarat utama beroperasinya SPPG. Sebelumnya, proses pemenuhan SLHS masih menjadi salah satu hal yang dinantikan dalam pelaksanaan Program MBG.
“Yang disampaikan Kepala BGN itu yang melegakan buat kami di daerah. Bagi yang belum membuat SLHS, sudah pasti ada cut off,” tegasnya.
Ina memastikan, pelaksanaan Program MBG di Kota Probolinggo sejauh ini berjalan baik. Saat ini terdapat 37 SPPG di Kota Probolinggo dan 34 SPPG telah beroperasional. Sejumlah aspek teknis masih terus disempurnakan, termasuk terkait permodalan.
“Sementara ini, total penerima manfaat dari dapur MBG yang telah operasional di Kota Probolinggo mencapai 67.257 penerima manfaat,” terangnya.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kota Probolinggo Eka Pujiyanti mengatakan, Pemkot dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi bersama tim kota. Tujuannya, untuk memantapkan pembagian peran masing-masing perangkat daerah dalam menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri dan Kepala BGN.
Monitoring terhadap dapur MBG dilakukan melalui dua mekanisme. Sebelum dapur beroperasi, pemantauan dilakukan oleh Tim SLHS untuk memastikan persyaratan higiene dan sanitasi terpenuhi.
Setelah dapur beroperasi, pengawasan dilanjutkan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG untuk mengevaluasi tata kelola dapur secara keseluruhan.
“Pengawasan kualitas makanan bagian penting dalam pelaksanaan MBG. Apabila ditemukan makanan yang dinilai kurang layak, pihak sekolah melalui PIC dapat segera berkoordinasi dengan Kepala SPPG. Termasuk melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas terdekat apabila ditemukan kondisi seperti makanan berbau atau indikasi lain yang memerlukan penanganan,” jelasnya. (mas/rud)
Editor : Fahreza Nuraga