LUMBANG, Radar Bromo, Di tengah adanya penyesuaian kebijakan pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa (Pemdes) Branggah, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, tetap berupaya menjalankan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satunya melalui program ketahanan pangan yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dengan mengembangkan usaha sapi perah.
Operator Desa Branggah Suwanda mengatakan, pada 2025 desa memperoleh alokasi dana untuk program ketahanan pangan Rp 129.040.000. Dana tersebut kemudian dikelola BUMDes untuk menjalankan usaha pemeliharaan sapi perah.
BUMDes membeli tiga ekor sapi perah serta mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan kandang dan operasional usaha. Dari total anggaran yang tersedia, sekitar Rp 64 juta telah terserap untuk menjalankan program tersebut.
Sisa anggaran sekitar Rp 65 juta tidak dapat dilanjutkan penggunaannya akibat adanya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat terkait Dana Desa. Sesuai ketentuan PMK Nomor 81/2025, sisa dana tersebut harus dikembalikan ke negara.
PMK Nomor 81/2025 sendiri merupakan regulasi yang mengatur perubahan atas ketentuan terkait alokasi, penggunaan, dan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Dengan adanya kebijakan tersebut, desa perlu melakukan penyesuaian terhadap pengelolaan anggaran yang sebelumnya telah dialokasikan.
Meski terdapat penyesuaian anggaran, Pemdes Branggah memastikan pelaksanaan program tetap dilakukan melalui mekanisme yang terbuka dan melibatkan masyarakat. Kepala Desa Branggah, Sukamto mengatakan, setiap program maupun kebijakan desa terlebih dahulu dibahas melalui musyawarah desa.
Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang bagi pemerintah desa bersama masyarakat untuk menentukan program yang dinilai sesuai dengan kebutuhan warga. Sejumlah unsur masyarakat juga dilibatkan dalam pembahasan, mulai dari tokoh masyarakat, ketua RT, RW, hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Sukamto menegaskan, program yang kemudian dijalankan merupakan hasil kesepakatan bersama. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan diharapkan tidak hanya berorientasi pada penggunaan anggaran, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Yang dilaksanakan juga merupakan hasil kesepakatan bersama agar lebih mewakili kebutuhan warga,” imbuhnya.
Sementara itu, program ketahanan pangan melalui usaha sapi perah yang dikelola BUMDes mulai memberikan dampak ekonomi di lingkungan sekitar. Selain mengembangkan usaha desa, kegiatan tersebut turut membuka peluang penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat setempat.
Sukamto berharap usaha tersebut dapat terus berkembang, sehingga ke depan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa (PADes).
“Dengan demikian, program ketahanan pangan tidak hanya menjadi kegiatan yang bersifat sementara, tetapi dapat berkembang menjadi salah satu unit usaha yang mendukung perekonomian desa,” ujarnya. (gus/rud)
Editor : Fahreza Nuraga