KANIGARAN, Radar Bromo- Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Probolinggo 2031, diperkirakan membutuhkan anggaran besar. Mencapai Rp 35 miliar. Anggaran itu naik sekitar 20 persen dari biaya Pilkada 2024. Karena itu, Pemkot Probolinggo, mulai merencanakan anggaran melalui dana cadangan.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Probolinggo Mohammad Sonhadji mengatakan, dana cadangan dalam KUA PAS 2027 memang sempat dipertanyakan landasan hukumnya. Terutama peraturan daerah (perda) yang mengatur dana cadangan.
Dalam KUA PPAS 2-27, sudah dicantumkan dana cadangan yang akan disiapkan untuk tahun pertama. Karena kebutuhan anggaran untuk Pilkada 2031, mencapai sekitar Rp 35 miliar.
“Kami estimasi naik 20 persen. Kalau Pilkada 2024 anggaran total Rp 29 miliar, Pilkada mendatang diperkirakan butuh Rp 35 miliar,” katanya.
Sonhadji mengatakan, soal perda-nya, dapat dipastikan akan disiapkan tahun ini. Karena itu, tahun depan sudah mulai mencicil mengalokasikan anggaran Pilkada melalui dana cadangan.
Rencananya, tahun depan akan disiapkan dana cadangan Rp 5 miliar, tahun 2028 sebesar Rp 10 miliar, tahun 2029 dialokasikan Rp 10 miliar, dan terakhir tahun 2030 senilai Rp 10 miliar. Sehingga, pada akhir tahun 2030 sudah genap menjadi Rp 35 miliar.
Estimasi kebutuhan anggaran Rp 35 miliar itu, di antaranya untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pengamanan. Dalam Pilkada 2024, KPU menelan anggaran sekitar Rp 19 miliar, Bawaslu sekitar Rp 6 miliar, dan pengamanan Rp 4 miliar. Sedangkan, Pilkada 2031, semuanya ditambah 20 persen dari alokasi Pilkada sebelumnya.
“Jika memang ada kekurangan anggaran dari alokasi Rp 35 miliar yang telah disiapkan, tidak terlalu banyak bisa dianggarkan di tahun berjalan,” terangnya.
Ketua KPU Kota Probolinggo Radfan Faisal mengaku sudah ada komunikasi dengan Kesbangpol. Serta, mengapresiasi langkah Pemkot yang mulai menyiapkan dana cadangan untuk persiapan Pilkada.
Namun, untuk kebutuhan anggaran penyelenggaran Pilkada 2031, belum dapat dipastikan. Sebab, pertimbangan penyusunan anggaran Pilkada mulai dari regulasi soal pedoman teknis penyusunan dana hibah Pilkada dan standar biaya, masuk dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan tahun ini. Selain itu, dilakukan penyesuaian mengikuti tren inflasi.
“Langkah awal, kami tentu saja berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Pemkot Probolinggo. Tempo hari kami sudah menandatangani nota kesepahaman yang di dalamnya juga membahas pelaksanaan Pilkada (termasuk Pemilu),” jelasnya. (mas/rud)
RENCANA DANA CADANGAN PILKADA
2027
Rp 5 Miliar
2028
Rp 10 Miliar
2029
Rp 10 Miliar
2030
Rp 10 Miliar
Editor : Moch Vikry Romadhoni