KRAKSAAN, Radar Bromo – Program wisata Seven Beach 2027 yang akan digelar Pemkab Probolinggo, mendapat sorotan dari DPRD setempat. DPRD meminta pemkab memastikan program itu menghasilkan dampak ekonomi yang terukur. Bukan sekadar meningkatkan aktivitas wisata.
Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma mengatakan, pengembangan Seven Beach harus disertai indikator keberhasilan yang jelas. Bahkan, sejak tahap perencanaan.
"Masukan kami kepada pemerintah daerah, semua kegiatan atau event harus diukur secara betul. Yang paling penting adalah dampaknya setelah kegiatan selesai. Apakah benar menghasilkan income atau meningkatkan perekonomian di kawasan Kabupaten Probolinggo," kata Oka.
Oka menjelaskan, evaluasi Seven Lakes menjadi dasar DPRD memberikan catatan tersebut. Setelah Seven Lakes usai, pemerintah menyampaikan adanya peningkatan aktivitas wisata. Seperti bertambahnya fotografer dan meningkatnya penggunaan kawasan danau sebagai lokasi foto pranikah. Namun indikator itu masih bersifat kualitatif.
"Secara kualitatif memang ada perubahan. Dulu mungkin tidak ada fotografer ke sana, sekarang ada. Katanya juga mulai banyak kegiatan pre wedding. Tetapi secara kuantitatif kami belum bisa menerimanya karena belum ada angka yang menunjukkan berapa nilai ekonomi yang benar-benar tumbuh setelah Seven Lakes berjalan," kata Oka.
Menurutnya, data kuantitatif diperlukan sebagai dasar untuk menilai apakah penyelenggaraan event wisata benar-benar meningkatkan perekonomian masyarakat. Atau hanya memicu aktivitas wisata dalam jangka pendek.
Oka pun menegaskan, DPRD tidak mempersoalkan penyelenggaraan event wisata. Namun setiap program yang dibiayai APBD harus memberikan manfaat yang sepadan dengan sumber daya yang dikeluarkan. Ia mengingatkan agar Seven Beach tidak berhenti sebagai agenda tahunan tanpa meninggalkan perubahan yang berkelanjutan di kawasan pantai.
"Jangan sampai setelah acara selesai, pantainya tidak berubah apa-apa. Tidak ada perubahan yang signifikan. Wanti-wanti itu kami sampaikan supaya pemerintah sudah memitigasi risikonya sejak awal," ujarnya.
Intinya, menurut Oka, DPRD tetap mendukung pelaksanaan Seven Beach. Namun meminta pemerintah menetapkan target keberhasilan yang dapat diukur.
"Intinya, kami support Seven Beach dilaksanakan. Tetapi jangan sampai keberhasilannya tidak terukur," katanya.
Dari sisi anggaran, Seven Beach diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 400 juta yang melekat pada Dinas Pariwisata. Sejumlah OPD juga akan terlibat, meski dengan alokasi anggaran yang tidak besar.
Menurut Oka, persoalan utamanya bukan besaran biaya. Melainkan besarnya upaya yang harus dikerahkan pemerintah sehingga harus menghasilkan umpan balik yang jelas.
"Kalau bicara biaya memang tidak begitu besar. Tetapi yang kami diskusikan bukan hanya cost, melainkan effort. Menyiapkan kegiatan seperti ini membutuhkan tenaga, pikiran, bahkan menggerakkan banyak OPD. Effort sebesar itu harus ada feedback atau hasil yang jelas," ujarnya. (mu/hn)
Editor : Moch Vikry Romadhoni