KEPALA Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo mengikuti rapat koordinasi Penguatan Kebijakan Dana Transfer Daerah, Pemenuhan Mandatory Spending, dan Penguatan Data Indikator Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Kegiatan ini diisi oleh narasumber dari Kementerian Dalam Negeri RI di Lava Hills Sukapura, Jumat (24/7).
Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin bersama Wawali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari dan Sekda Budiono Wirawan juga mengikuti arahan dari Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, yang didapuk menjadi salah satu narasumber.
Melalui forum koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Pemerintah Pusat, diharapkan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
Dalam kesempatan ini, dr. Aminuddin menyampaikan upaya pengelolaan anggaran di Kota Probolinggo. Seperti, mengangkat potensi di kota yang berfinansial kecil atau rendah tetapi bisa meningkatkan ekonomi dari 6,1 menjadi 6,81 di masa kepemimpinannya.
“PAD kami sudah mentok, meningkatkan lagi tatanan masih sulit. Adanya pengurangan TKD (Transfer Keuangan Daerah), membuat pembangunan infrastruktur dan program lain tetap jalan tanpa menggunakan APBD. Bank Jatim juga kami genjot terus,” ujar Wali Kota sembari menyapa pimpinan Bank Jatim Cabang Probolinggo yang juga hadir.
“Mohon pencerahan agar kami menapaki ke depan dengan tetap bersemangat. Kota Probolinggo, kota kecil. Tapi kami tetap berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat. Meski efisiensi, kami semangat bisa meningkatkan ekonomi lebih dari 1 digit. Posisi kami awalnya 30, kini 5 besar di Provinsi Jawa Timur,” imbuh Aminuddin.
Dirjen Bina Keuda Agus Fatoni membeberkan evaluasi, berbagi strategi, hingga tip untuk Kota Probolinggo. Katanya, postur belanja APBD harus sesuai pendapatan. Namun banyak daerah yang rencana belanja disusun dulu kemudian pendapatan dinaik-naikan, sehingga belanja terealisasi tetapi mengalami defisit.
“Problemnya adalah perencanaan awal. Kepala daerah ganti, tapi program dan kegiatan tetap itu-itu saja. Mari APBD Perubahan dan 2027 dicermati program kerja masing-masing. Dibuat sesuai visi-misi kemudian dianggarkan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan,” bebernya.
Agus Fatoni yang pernah menjadi penjabat gubernur ini menilai, anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) di Kota Probolinggo hanya Rp 2,5 miliar (kini sisa Rp 1,8 miliar) masih kurang. Ini bisa di-top up dari hasil penghematan pembiayaan tahun anggaran berjalan atau dari kas.
“Yang penting ada uang bisa digeser ke BTT untuk kondisi mendesak. Apa itu kondisi darurat mendesak? Bencana alam, bencana non-alam, sosial, kejadian luar biasa, operasi pertolongan/pencarian orang hilang, kekurangan sarpras. Pelayanan dasar masyarakat di tahun itu belum ada, kalau dibutuhkan boleh digeser. APBD dibahas di tahun sebelumnya, maka kondisi berubah, jika perlu digeser (anggarannya) ya digeser selama uangnya ada,” pesan Agus.
Dirjen Bina Keuda menyebut, dalam kondisi saat ini, mau tidak mau pemerintah daerah harus kerja keras, berkreasi, ciptakan inovasi dan terobosan, serta tidak hanya melakukan hal rutin-rutin saja.
Ada lima upaya yang bisa dilakukan Pemkot Probolinggo untuk meningkatkan PAD. Di antaranya, intensifikasi, ekstensifikasi, peningkatan sumber daya manusia (SDM), digitalisasi, dan inovasi. “Inovasi tidak susah, tinggal ATM (amati tiru modifikasi) dan disesuaikan. Ayo lakukan inovasi dan terobosan-terobosan,” tegasnya menyemangati.
Selain PAD, anggaran pemerintah daerah berasal dari dana transfer melalui DAU, DAK, dan DBH. Penentuan jumlah dana transfer, lanjut Agus Fatoni, kuncinya adalah updating data dan kinerja. Dalam rakor malam itu, Dirjen juga menyampaikan tentang peningkatan kapasitas SDM.
Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin mengakui penjelasan Dirjen Bina Keuda sangat berharga dan bermanfaat bagi Kota Probolinggo. Tidak hanya masalah ilmu yang disampaikan, tetapi akhirnya mengetahui secara gambaran besar kondisi keuangan negara, sebab pengurangan dana transfer karena efisiensi.
“Tapi kami bisa mengambil peluang dari program di Kementerian seperti Sekolah Rakyat. Sekarang kami kerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk pengadaan peternakan di masing-masing kelurahan. Proses kerja sama dengan BUMN setelah dijelaskan, kami bisa menambah lagi,” ujarnya saat ditemui usai rakor.
Terkait revitalisasi data, dr. Aminuddin mengatakan, memang perlu dan Kota Probolinggo terus berproses.
“Untuk PAD, digitalisasi sistem pembayaran, kami mesti melibatkan semua kekuatan kita jangan sampai ada PAD yang lolos dan tidak direalisasikan. Termasuk perhotelan nanti kita evaluasi,” terangnya.
Dalam rakor yang berlangsung sejak siang hingga malam itu, sebelumnya materi juga diisi oleh Direktorat Perencanaan Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) Ahli Muda Hilman Rosada dan Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah II Yuniar Dyah Prananingrum.
Kemudian, dari Direktorat Fasilitasi Transfer Kasubdit Fasilitasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU Azwirman dan Penelaah Teknis Kebijakan Subdit Fasilitasi DBH dan DAU Renaldi Fardani. (el/*)
Editor : Fahreza Nuraga