KANIGARAN, Radar Bromo- Kerawanan konflik sosial keagamanan menjadi perhatian serius Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Probolinggo. Sabtu (25/7), ratusan tokoh lintas agama dikumpulkan sebagai upaya deteksi dan pencegahan dini terhadap potensi konflik sosial keagamaan yang dipicu sentimen pendirian rumah ibadah.
Komitmen bersama tersebut dikemas dalam agenda Sosialisasi dan Dialog tentang Pendirian Rumah Ibadah Tahun 2026 di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo. Sebanyak 125 peserta hadir. Mencakup pengelola rumah ibadah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.
Ketua FKUB Kota Probolinggo Ahmad Hudri mengatakan, pemahaman regulasi yang utuh merupakan benteng utama dalam mencegah gesekan sosial di masyarakat. Konflik sering lahir dari minimnya komunikasi dan ketidakpahaman aturan terkait ruang publik keagamaan.
“Persoalan pendirian rumah ibadah tidak cukup dipahami hanya dari aspek administrasi. Yang jauh lebih penting adalah membangun komunikasi, saling menghormati, dan menyelesaikan setiap persoalan melalui dialog. Ketika semua pihak memahami hak dan kewajibannya, potensi konflik dapat dicegah sejak dini," ujarnya.
Pemenuhan tempat ibadah adalah hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dihambat. Namun, prosesnya harus berjalan beriringan dengan komitmen menjaga kondusivitas lingkungan sekitar. “Karena itu, kami kumpulkan ratusan tokoh lintas agama untuk menyamakan persepsi dan menyepakati regulasi tentang pendirian rumah ibadah di Kota Probolinggo. Supaya tidak sampai terjadi konflik sosial keagamaan,” ujar Hudri.
Ketua Komisi Pendirian Rumah Ibadah FKUB Agus Rudianto Ghafur menambahkan, melalui pendekatan regulatif yang humanis, FKUB berharap para tokoh agama mampu menjadi motor penggerak perdamaian di akar rumput. “Kerukunan adalah investasi sosial. Kota Probolinggo harus tetap menjadi rumah bersama yang aman dan damai bagi seluruh umat beragama," ujarnya. (mas/rud)
Editor : Fahreza Nuraga