KANIGARAN, Radar Bromo - Petugas sensus ekonomi di Kota Probolinggo, masih banyak menghadapi tantangan di lapangan. Bahkan, sejauh ini ada 10 petugas sensus ekonomi yang telah mengundurkan diri. Alasannya beragam, mulai dari sakit, tidak mampu penuhi target, hingga adanya penolakan dari warga saat melakukan sensus.
Kepala Badan Pusat Statustik (BPS) Kota Probolinggo Joko Santoso mengatakan, dinamika di lapangan memaksa pihaknya melakukan evaluasi ketat terhadap kinerja sumber daya manusia (SDM). Tercatat, 10 petugas sensus terpaksa diganti.
Langkah pergantian diambil, karena berbagai faktor. Mulai dari kondisi petugas yang jatuh sakit, petugas yang menghilang tanpa kabar, hingga ketidakmampuan dalam memenuhi target ritme kerja yang telah ditentukan.
“Faktor ketidakmampuan mencapai target berkala sesuai jadwal menjadi salah satu alasan yang cukup dominan. Saat ini para petugas pengganti dipastikan sudah mulai berjalan melakukan pendataan,” katanya, Sabtu (25/7).
Joko menerangkan, tantangan tidak hanya datang dari faktor internal petugas. Namun, juga dari respons sebagian masyarakat. Di lapangan, petugas masih membentur penolakan dari warga akibat adanya miskonsepsi. Sebagian warga khawatir hasil pendataan ini akan berpengaruh pada beban pajak mereka.
Ada pula kekhawatiran dari warga, bahwa data tersebut dapat mengubah status DESIL (kelompok kesejahteraan) mereka. “Kekhawatiran ini memicu fenomena di mana sejumlah warga cenderung ‘memiskinkan diri’ atau mengaku tidak bekerja (menganggurkan diri) saat diwawancarai,” ungkapnya.
Menyikapi penolakan itu, Joko mengatakan, pihankya telah membekali para petugas dengan teknik wawancara pendalama yang baik. Kemampuan probing ini diharapkan dapat memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat. Sehingga, warga memahami tujuan asli sensus dan bersikap kooperatif saat ditemui.
“Hingga saat ini, progres sensus ekonomi dari target 92.633 KK (kepala keluarga) dan usaha yang harus disensus, sudah tercapai 62,22 persen,” ujarnya.
Terkait beban kerja, kata Joko, setiap petugas mengemban target harian yang bervariasi. Disesuaikan tingkat kesulitan dan karakteristik wilayah kerja masing-masing. Secara akumulatif, target kisaran beban kerja per petugas berada di angka 400 sampai 700 (KK dan Usaha) yang harus diselesaikan dalam rentang waktu 2,5 bulan.
“Variasi target itu terjadi karena wilayah yang padat sektor usaha membutuhkan durasi wawancara yang jauh lebih lama dibandingkan wilayah pemukiman biasa,” jelasnya. (mas/rud)
Editor : Fahreza Nuraga