Tahun Ini Pemkot Probolinggo Berencana Angkat 468 PPPK Paro Waktu Jadi Penuh Waktu, Siapkan Anggaran Rp 18 M

Arif Mashudi • Dipublikasikan Sabtu, 25 Juli 2026 | 18:25 WIB
Ilustrasi PPPK
Ilustrasi PPPK

 

KANIGARAN, Radar Bromo–Pemkot Probolinggo menyiapkan anggaran sekitar Rp 18 miliar untuk mengangkat 468 Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) Paro Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.

Anggaran itu telah dialokasikan melalui pos belanja pegawai dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027. Sementara untuk tahun ini, bakal dicover P-APBD. 

Kepastian pengangkatan itu, menurut Anggota Banggar DPRD Kota Probolinggo Sibro Malisi, diperoleh setelah DPRD konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Salah satu hasil konsultasi yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengajukan formasi pengangkatan PPPK Penuh Waktu.

Karena itulah, menurut Sibro, Banggar memastikan kesiapan anggaran sebagai syarat agar pengangkatan PPPK Paro Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu dapat segera dilaksanakan. Termasuk, rancangan peraturan wali kota (perwali) yang juga sudah disusun.

"Jadi saat ini sudah dapat dipastikan akan ada pengangkatan PPPK Paro Waktu menjadi Penuh Waktu. Terlebih, rancangan perwali sudah disusun, tinggal proses pengawasan berjenjang agar proses pengangkatan sesuai dengan hasil kesepakatan DPRD dengan pemerintah daerah pada tahun 2025," kata Sibro.

Meski demikian, DPRD tetap memberikan perhatian terhadap pelaksanaan teknis pengangkatan.

Baca Juga: Pemkot Probolinggo Targetkan Empat Tahun Tuntas, Ribuan PPPK Paro Waktu Bakal Diangkat Penuh Waktu

Sibro mengingatkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Probolinggo agar menyusun pe-ranking-an PPPK Paro Waktu secara transparan, terukur, dan berkomitmen. Tujuannya, proses pengangkatan berjalan adil.

Selain itu, DPRD juga akan terus mengawal komitmen pemerintah daerah untuk menuntaskan pengangkatan seluruh PPPK Paro Waktu secara bertahap. Meskipun konsekuensinya beban APBD akan meningkat, kejelasan status para pegawai harus tetap menjadi prioritas.

"Bagaimanapun kondisi fiskal daerah, alokasi belanja itu harus dianggarkan setiap tahun guna memastikan status PPPK Paro Waktu jelas sampai empat tahun mendatang," tegasnya.

Sekda Kota Probolinggo Budiono Wirawatan membenarkan bahwa pemkot telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 18 miliar.

Anggaran itu disiapkan untuk pengangkatan tahap awal sebanyak 468 PPPK Paro waktu menjadi PPPK Penuh Waktu, tahun ini.

"Direncanakan tahun ini akan dilakukan pengangkatan 468 PPPK Paro Waktu menjadi Penuh Waktu. Untuk anggaran sudah dialokasikan melalui pos belanja pegawai dalam KUA PPAS 2027," terangnya. (mas/hn)

Editor : Muhammad Fahmi
pemkot probolinggo kua ppas PPPK paro waktu