KANIGARAN, Radar Bromo –DPRD Kota Probolinggo meminta Pemkot Probolinggo mengkaji ulang program bantuan budidaya ternak burung Puyuh. Sebabnya, banyak burung puyuh yang mati dan tidak berkembang.
Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo Ryadlus Sholihin Firdaus.
Faktanya menurut dia, program yang direalisasikan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) itu menghadapi banyak kendala di lapangan. Selain banyak ternak yang mati, sebagian bantuan tidak berkembang dan akhirnya dialihkan kepada penerima lain.
Karena itu, ia minta program budidaya ternak puyuh itu dikaji ulang atau dievaluasi. Dan evaluasi harus dilakukan sebelum program ini kembali dianggarkan pada tahun 2027.
“Salah satu yang harus dievakuasi adalah, program itu diberikan pada penerima manfaat yang masuk DTSEN desil 1 dan 2. Otomatis penerima program itu keluarga tidak mampu. Sedangkan ternak puyuh itu membutuhkan modal tidak sedikit, terutama pakannya," katanya.
Menurut Ryad, tujuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga miskin melalui program itu memang baik.
Namun, penerima manfaat umumnya belum memiliki keterampilan beternak. Mereka juga terkendala modal untuk memenuhi kebutuhan pakan.
"Ini posisi yang salah. Program diberikan pada keluarga tak mampu, di sisi lain budidaya ternak itu butuh modal tidak sedikit," ungkapnya.
Kepala DKPPP Kota Probolinggo Fitriawati menjelaskan, sebenarnya penerima bantuan tidak hanya mendapat ternak puyuh. Mereka juga mendapat pelatihan serta bantuan pakan selama satu bulan.
Dalam dua pekan, ternak seharusnya sudah mulai menghasilkan. Sebab, burung puyuh yang diberikan adalah yang sudah siap bertelur. Sehingga hasilnya dapat menjadi modal membeli pakan bulan berikutnya.
"Masalahnya, hasilnya ada yang langsung dimakan sendiri. Ada juga yang dijual dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari," terangnya.
Pihaknya menurut Fitri, tetap melakukan pendampingan. Karena itulah, penerima yang budidayanya tidak berkembang dialihkan kepada penerima lain yang dinilai mampu melanjutkan usaha tersebut.
"Untuk tahun 2027 kami akan lakukan kajian lebih dulu seperti saran dan masukan Komisi II DPRD," ujarnya. (mas/hn)
Editor : Muhammad Fahmi