KANIGARAN, Radar Bromo– Rencana Pemkot Probolinggo memasang 300 kamera pengawas (CCTV) di seluruh wilayah kota menuai sorotan DPRD kota setempat.
Legislator menilai pagu anggarannya tidak wajar, karena mencapai Rp 3,9 miliar.
Bukan tanpa alasan. Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Muchlas Kurniawan punya logika hitungan sendiri.
Menurutnya dengan total anggaran sekitar Rp 3,9 miliar untuk 300 titik, maka pagu anggaran per titik mencapai sekitar Rp 13 juta.
Angka tersebut jauh di atas harga CCTV yang beredar di pasaran. Bahkan CCTV dengan spesifikasi empat kamera sekalipun, harganya di kisaran Rp 3 juta saja.
Program itu rencananya akan direalisasikan tahun ini. Namun, dengan nilai yang tidak wajar itu menurut Muchlas, pihaknya akan mengusulkan agar rencana anggaran itu dikaji ulang saat pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) 2026.
"Dalam pembahasan Perubahan APBD 2026 nanti, kami pastikan perencanaan anggaran pengadaan CCTV yang mencapai Rp 3,9 miliar itu agar dikaji ulang. Kami minta perencanaan anggaran pengadaan mendekati harga riil,” tegasnya.
Anggaran pengadaan CCTV sebesar Rp 13 juta per titik menurutnya sangat tidak wajar. Bahkan, meskipun anggaran Rp 13 juta itu dihitung dengan perangkat pendukung lainnya.
Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menjelaskan, rencana pemasangan CCTV tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan keamanan di Kota Probolinggo.
Program itu akan dibiayai dari Perubahan APBD 2026, setelah keuangan daerah pada 2025 mencatat sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sekitar Rp 19 miliar.
"Kami rencanakan akhir tahun 2026 ini, peningkatan keamanan dengan pemasangan CCTV di 300 titik sudah terealisasi," katanya.
Aminuddin menyebut, pagu anggaran yang direncanakan untuk pengadaan 300 titik CCTV itu sekitar Rp 3,9 miliar.
Proses pengadaannya akan dilakukan melalui mekanisme tender atau e-katalog melalui LPSE.
"Ini bukan penyedia CCTV. Nanti proses pengadaan CCTV akan melalui LPSE," ujarnya. (mas/hn)
Editor : Muhammad Fahmi