KANIGARAN, Radar Bromo - Kinerja Perumdam Bayuangga Kota Probolinggo kembali menjadi sorotan DPRD Kota Probolinggo. Komisi II menilai proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) dari bagi hasil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di tahun 2025 sebesar Rp 800 juta, tak bisa terealisasi.
Hingga tutup tahun, target yang terealisasi separo atau sekitar Rp 400 juta. Dari jumlah tersebut, Komisi II melihat ada angka kehilangan air (Non-Revenue Water/NRW) yang bertahan di level 37 persen. Jumlah itu sudah melewati batas maksimal 20 persen yang telah ditetapkan Permen PU.
Hal itu terungkap saat rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2027 besama Komisi II DPRD Kota Probolinggo dengan sejumlah mitra kerja. Salah satunya, Perumdam Bayuangga Kota Probolinggo.
Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo, Ryadhlus Sholihin Firdaus mengatakan, tahun 2025 kemarin, proyeksi PAD dari hasil laba PUDAM sekitar Rp 800 juta.
Namun Perumdam Bayuangga hanya terealisasi sekitar Rp400 juta atau sekitar 50 persen. Kondisi serupa akan diprediksi terjadi tahun ini.
”Mau terealiasi bagaimana proyeksi PAD, jika angka kehilangan air masih sangat tinggi tiap tahunnya. Dampaknya, pendapatan perusahaan dan nilai setoran PAD ke daerah pun rendah,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo.
Ryad-panggiloannya menegaskan, angka kehilangan air sebesar 37 persen kondisi kritis dan harus disikapi dengan serius. Karena sesuai aturan, batas maksimal angka kehilangan air itu adalah 20 persen.
Kondisi itu, menurutnya, mencerminkan masih besarnya air produksi yang hilang sebelum dapat ditagihkan kepada pelanggan. Sehingga berpotensi menggerus pendapatan perusahaan setiap tahun.
“Masalahnya adalah 37 persen NRW dari PDAM Bayuangga ini selama ini dianggap wajar. Padahal di Permen PU itu maksimalnya 20 persen,” tegasnya.
Ironisnya, masih kata Ryad, hingga saat ini, tingginya NRW sebagai penyebab utama yang selama ini belum tertangani secara optimal. Kondisi tersebut harus menjadi prioritas pembenahan manajemen. Bukan sekadar menjadi alasan yang berulang dalam setiap pembahasan anggaran.
Pihaknya meminta PUDAM menyajikan perhitungan rinci kerugian ekonomi akibat tingginya NRW.
”Komisi II juga meminta dilakkan kajian menyeluruh bersama Bagian Perekonomian dan BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) untuk mengidentifikasi penyebab tingginya NRW sekaligus merumuskan langkah konkret untuk menurunkannya,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Perumdam Bayuangga Kota Probolinggo, Indra Sovia Jalal mengatakan, tingginya NRW dipengaruhi sejumlah faktor teknis.
Diantaranya saat musim hujan, air baku di sumber Klopo Jambu sering tercampur banjir kiriman yang mengakibatkan kekeruhan.
Selain itu, dampak proyek nasional Preservasi Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Panglima Sudirman. Kondisi tersebut memaksa Perumdam Bayuangga melakukan wash out atau pembuangan air hingga kualitasnya kembali memenuhi standar.
Ditambah jaringan pipa lama berbahan Asbestos Cement Pipe (ACP) yang rawan bocor menjadi penyebab tingginya kehilangan air. Karena itu, Perumdam Bayuangga menilai, revitalisasi jaringan distribusi menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus memperbaiki kinerja keuangan perusahaan.
”Kami akan menindaklanjuti masukan dan saran dari Komisi II, untuk bisa memberikan pelayanan lebih baik dan peningkatan pendapatan,” terangnya. (mas/fun)
Editor : Abdul Wahid