PROBOLINGGO, Radar Bromo-Keengganan warga menerima petugas Sensus Ekonomi di Kota Probolinggo, rupanya tidak sekadar isu.
Is, 49, warga Kecamatan Kanigaran mengaku kurang nyaman dengan kedatangan petugas. Terutama dengan pertanyaannya.
Ia mengaku memang sempat didatangi oleh petugas sensus ekonomi. Namun ia dan keluarga enggan memberikan keterangan banyak.
Penyebabnya, petugas yang datang bukan menanyakan soal kondisi ekonomi yang lesu dan susah. Tapi menanyakan pendapatan atau penghasilan yang diperoleh keluarga tiap hari dan tiap bulan.
Selain itu, petugas juga menanyakan soal aset-aset yang dimiliki keluarganya. Is akhirnya enggan memberikan penjelasan lebih banyak.
"Saya memang tidak menjawab terlalu banyak pertanyaan petugas sensus. Saat ditanya penghasilan saya hanya menjawab penghasilan tidak tentu karena orderan pekerjaan juga tidak pasti," kata bapak dua anak itu.
Is mengaku khawatir, ke depan malah ada petugas yang datang memungut pajak kalau dia menjawab dengan jelas. Sebab, dirinya dianggap sebagai keluarga mampu dan lainnya.
Baca Juga: Sensus Ekonomi Diwarnai Penolakan di Kota Probolinggo: Petugas Down, Dua Mundur-Dua Proses
Jawa Pos Radar Bromo juga mengonfirmasi seorang petugas sensus ekonomi berinisial Je, 45. Ia membenarkan bahwa terjadi sejumlah penolakan oleh masyarakat. Je mengaku tidak tahu kenapa penolakan itu terjadi.
“Di awal-awal itu, sebenarnya normal. Mau masyarakat disensus. Memasuki minggu kedua, mulai terjadi penolakan,” tutur warga Kademangan itu.
Padahal, jumlah KK yang disensus banyak. Tiap petugas harus medatangi sekitar 600-700 KK dan harus selesai 31 Agustus. Je sendiri mengaku baru selesai menyensus 140 KK.
Bentuk penolakan masyarakat menurutnya beragam. Ada yang langsung menolak dan mengusir atau menyuruh pergi. Ada juga yang enggan karena menilai tidak membawa manfaat.
“Saya sudah datang baik-baik, permisi mau sensus, Pak. Jawabnya, oh petugas sensus ya. Dak sudah, Mas. Dak usah. Masnya pergi saja. Ada yang bilang, dak mas, saya dak mau. Wong negara juga dak peduli sama saya,” tuturnya.
Je bahkan mengaku sempat down karena penolakan itu. Dia pun sempat mengajukan pengunduran diri. Namun dilarang oleh BPS dan tetap dipertahankan.
“Sekarang ini sudah membaik. Masyarakat yang awalnya menolak, saya datangi lagi sudah mau,” lanjutnya.
An, 51, mantan petugas Sensus juga mengaku sudah mendengar tentang sejumlah penolakan warga terhadap petugas sensus ekonomi. Warga Mayangan itu mengatakan, penyebab penolakan terjadi karena beberapa hal.
Salah satunya karena masyarakat tidak dipahamkan bahwa petugas yang datang sedang menjalankan tugas negara. Berbeda dengan tahun 1990, saat An menjadi petugas sensus ekonomi.
“Saat itu, sebenarnya juga banyak masyarakat yang enggan. Namun saat itu masyarakat memahami bahwa petugas sensus ini petugas negara. Karena itu, masyarakat mau tidak mau akhirnya ya menerima,” terangnya.
Penyebab kedua, menurutnya, yaitu kesalahan pendekatan. Petugas datang pada masyarakat dengan menggunakan pendekatan interogatif. Seharusnya, petugas cukup dibekali dengan pendekatan analitis.
“Sekarang zamanya beda dengan dulu. Dulu saya jadi petugas sebelum reformasi. Di era banjir informasi seperti sekarang, masyarakat memahami bahwa informasi pribadi itu sifatnya rahasia dan harus dilindungi,” tuturnya.
Karena itu, pendekatan yang dipakai petugas harusnya diubah. Apalagi, hasil akhir sensus, menurutnya, menghitung margin. Bukan menghitung akurasi. Karena itu, seharusnya petugas cukup mengakses informasi yang bisa menunjukkan margin sosial. (mas/hn)
Editor : Muhammad Fahmi