KANIGARAN, Radar Bromo – Unjuk rasa untuk membubarkan program MBG tidak hanya terjadi di kota-kota besar. Sejumlah aktivis mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa, salah satunya menuntut SPPG bermasalah ditutup.
Aksi itu digelar di depan Kantor Wali Kota Probolinggo, Senin sore (29/6). Ada empat tuntutan utama yang mereka bawa selama aksi. Mulai isu ekonomi lokal, perizinan usaha, ketenagakerjaan, hingga infrastruktur perkotaan.
Aksi dimulai pukul 16.00 dengan diikuti sekitar 10 mahasiswa. Namun pengawalan aksi dilakukan sangat ketat oleh aparat Polres Probolinggo Kota dan Satpol PP. Setidaknya, 150 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi itu.
Awalnya, mereka melakukan orasi di depan Kantor Wali Kota. Tidak lama kemudian, mereka semua dipersilakan masuk ke ruang rapat Kantor Wali Kota untuk audiensi.
Mereka ditemui Sekda Kota Probolinggo Budiono Wirawan, mewakili Wali Kota yang sedang dinas luar. Ada juga Wakil Ketua II DPRD Kota Probolinggo Santi Wilujeng Prastyani.
Koordinator Aksi Diki Wahyudi menyatakan, aksi itu merupakan akumulasi dari keresahan warga Kota Probolinggo yang selama ini tidak tersampaikan dengan baik. Mahasiswa menuntut tindakan nyata, bukan sekadar janji politik.
"Kami datang ke sini membawa suara rakyat kecil. Harga BBM yang tinggi semakin mencekik, ditambah lagi sejumlah SPBU yang banyak terjadi antrean BBM,” terangnya.
Diki juga menyoroti program MBG yang dinilainya bermasalah dan menelan anggaran besar. Ia mendesak pemkot menutup SPPG bermasalah, seperti tidak memiliki IPAL dan tidak memiliki izin lainnya.
”Untungnya, di Kota Probolinggo tidak ada kasus keracunan karena MBG. Oleh karena itu, jika ada SPPG bermasalah IPAL dan izinnya, untuk ditutup saja,” tegasnya.
Selain masalah BBM dan MBG, Diki juga menyoroti tajam tingginya angka pengangguran terbuka di Kota Probolinggo. Menurutnya, pemerintah daerah gagal memaksimalkan potensi industri lokal untuk menyerap tenaga kerja lokal secara optimal.
Persoalan infrastruktur fisik juga tidak luput dari tuntutan massa. Mahasiswa mendesak pembenahan total sistem drainase perkotaan. Buruknya saluran air dinilai menjadi pemicu utama banjir tahunan yang kerap merendam permukiman warga saat musim hujan.
"Setiap tahun warga selalu kebanjiran karena sistem drainase kita buruk dan tidak ada perbaikan signifikan. Kami butuh solusi konkret untuk banjir dan pengangguran, bukan sekadar seremonial," tegas Diki dalam pernyataan sikapnya.
Sekda Kota Probolinggo Budiono Wirawan mengatakan, masalah BBM banyak dirasakan dampaknya di tengah masyarakat. Namun harga BBM menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pihaknya hanya ikut mengawasi dan memantau kondisi di SPBU-SPBU.
”Untuk SPPG yang bermasalah, kami rekomendasikan ke BGN untuk dicabut sementara operasionalnya. Hasil temuan di lapangan, kami sempat melaporkan SPPG yang tak memiliki IPAL baik dan telah dilaporkan,” terangnya. (mas/hn)
Editor : Muhammad Fahmi