PROBOLINGGO, Radar Bromo-Sejauh ini di Kota Probolinggo, sedikitnya 30 dapur MBG atau SPPG telah berdiri. Dan, 26 unit diantaranya sudah beroperasi.
Namun, hingga kini belum satu pun SPPG mengantongi izin Persetujuan Bangun Gedung (PBG). Tidak hanya itu. Mayoritas SPPG belum memiliki sertifikasi halal.
Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin membenarkan kondisi tersebut. Ia mengakui, masih banyak SPPG yang belum memiliki sertifikat halal. Padahal, sertifikat halal menjadi salah satu yang harus dimiliki SPPG.
"MUI Kota Probolinggo juga mendorong dan mengeluarkan edaran terkait sertifikasi halal. Tidak hanya soal MBG, tetapi juga seluruh UMKM untuk menyelesaikan sertifikasi halal," katanya.
Karena itu menurut Aminuddin, pihaknya tegas mengingatkan SPPG agar segera melengkapi seluruh perizinan. Ia bahkan meminta Satpol PP menutup SPPG yang bandel.
"Saya minta Satpol PP untuk tutup saja (SPPG bandel). Karena ini masalah makanan, jika ditunda sehari saja berisiko. Jika ada korban, akan menjadi masalah besar di Kota Probolinggo dan masuk dalam kejadian luar biasa (KLB)," tegasnya.
Meski demikian, Wali Kota Probolinggo menegaskan dukungannya agar MBG terus dilanjutkan. Sebab, dinilai memberi manfaat langsung bagi anak-anak, ibu hamil, dan lansia.
Baca Juga: Khawatir MBG Dihentikan, Relawan SPPG Probolinggo Gelar Aksi Damai, Tuntut Lanjutkan MBG
Selain itu, perputaran ekonomi dari program MBG di kota tersebut juga sangat tinggi. Sekitar 30 unit SPPG yang beroperasi itu diperkirakan mampu memicu perputaran ekonomi Rp 2,5 triliun hingga Rp 3 triliun dalam setahun.
”Kami dukung pogram MBG ini. Kami kawal bersama pogram MBG ini dari pusat sampai daerah berjalan sebaik-baiknya, sebagaimana harapan bapak Presiden RI Prabowo Subianto,” katanya.
Ketua DPRD Kota Probolinggo Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani juga menegaskan dukungan serupa. Syntha menilai, sejauh ini pelaksanaan MBG di kota berjalan baik dan layak dilanjutkan. Selain memberikan manfaat bagi masyarakat, keberadaan SPPG juga menyerap banyak tenaga kerja.
"Saya tadi baca, jika MBG ditutup, banyak janda yang nganggur. Kami dukung program MBG, karena tujuannya sudah bagus. Tinggal pelaksanaannya untuk dievaluasi dan diperbaiki lebih baik lagi," katanya.
Namun, Ia meminta relawan dan masyarakat ikut mengawasi pelaksanaannya. Jika ditemukan penyalahgunaan atau dugaan korupsi dalam pelaksanaan MBG di SPPG, masyarakat diminta segera melapor.
Apalagi, ditemukan dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program MBG ini. Menurutnya, kondisi itu tidak bisa diabaikan.
Termasuk pergantian pimpinan BGN yang dilakukan sebagai upaya memperbaiki pelaksanaan program MBG.
"Saya minta pada relawan di Kota dan Kabupaten Probolinggo untuk mengawal program MBG ini. Kalau ada penyimpangan, segera laporkan. Kita buat MBG ini citranya bagus," katanya. (mas/hn)
Editor : Muhammad Fahmi