KANIGARAN, Radar Bromo–Setelah terjadi pemadaman listrik bergilir selama sekitar dua pekan di Kota Probolinggo, manajemen PLN ULP 3 Pasuruan dan PLN ULP Kota Probolinggo menemui Wali Kota Probolinggo.
Selasa siang (23/6), mereka menyampaikan permintaan maaf atas pemadaman itu. Sekaligus memastikan bahwa kondisi pasokan listrik kembali normal sejak Senin.
Manajer PLN ULP 3 Pasuruan Agus Susanto mengatakan, pemadaman listrik bergilir itu tidak hanya terjadi di Kota Probolinggo. Namun hampir merata di seluruh Jawa.
Kondisi tersebut dipicu oleh berkurangnya pasokan listrik primer. Sehingga sistem kelistrikan harus dijaga dengan melakukan pengaturan beban melalui pemadaman bergilir di sejumlah wilayah.
”Kedatangan kami, pertama, menyampaikan permintaan maaf karena dua pekan sempat terjadi pemadaman listrik bergilir. Mulai hari Senin kemarin sudah normal lagi,” katanya.
Meski pasokan listrik kembali normal, Agus menegaskan bahwa kondisi sistem kelistrikan belum sepenuhnya aman. Saat ini masih terdapat defisit, meskipun suplai sudah mulai masuk.
Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menyampaikan, pemadaman listrik bergilir yang terjadi beberapa waktu lalu sempat dikeluhkan masyarakat.
Namun pihaknya belum dapat memastikan dampak dan kerugian yang ditimbulkan akibat pemadaman tersebut.
Beruntung, menurutnya, situasi Kota Probolinggo tetap kondusif selama pemadaman listrik terjadi.
Meski demikian, Wali Kota menekankan pentingnya komunikasi yang lebih baik antara PLN dan pemerintah daerah apabila kebijakan pemadaman bergilir harus dilakukan lagi.
”Kami berharap agar dikomunikasikan dengan pemerintah kota jika ada kebijakan pemadaman listrik bergilir lagi. Sehingga pemerintah kota bisa mengumumkan pada masyarakat dan memiliki persiapan lebih dulu,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyebut PLN membawa sejumlah program CRS yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat.
Di antaranya, untuk pelaku UMKM serta program pemasangan meteran listrik baru gratis bagi keluarga tidak mampu. Program ini menyasar masyarakat yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 sampai 5.
”Nanti akan kami data dan umumkan bagi warga tidak mampu bahwa bisa mengajukan pasang meteran listrik secara gratis,” terangnya. (mas/hn)
Editor : Muhammad Fahmi