DI tengah berbagai upaya pembangunan yang terus dilakukan, Pemerintah Desa Blimbing, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, masih menghadapi persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Pemerintah desa belum memiliki kantor desa permanen. Selama ini pelayanan pemerintahan dilakukan di rumah kepala desa.
Saban tahun, Pemerintah Desa Blimbing mendapatkan gelontoran anggaran untuk pembangunan desa. Namun siapa sangka, desa ini belum memiliki kantor desa permanen sebagai pusat pelayanan.
Kepala Desa Blimbing Buhari mengatakan, kondisi tersebut berlangsung sejak lama dan menjadi salah satu kendala dalam pelayanan publik. Berbagai upaya telah dilakukan agar bisa mempunyai kantor desa mandiri. Termasuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD maupun Pemkab Probolinggo agar persoalan ini mendapatkan perhatian dan jalan keluar.
Menurutnya, keterbatasan lahan menjadi faktor utama yang menyebabkan Desa Blimbing belum memiliki kantor desa. Padahal, sebagai pusat pemerintahan tingkat desa, keberadaan kantor desa sangat dibutuhkan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.
“Kami sudah beberapa kali menyampaikan kebutuhan ini kepada pemerintah daerah dan DPRD. Kendala terbesar memang ketersediaan lahan untuk pembangunan kantor desa ditambah saat ini ada efisiensi anggaran,” ujar Buhari.
Meski belum memiliki kantor desa permanen, berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan. Pelayanan dilakukan dengan memanfaatkan rumah kepala desa.
Buhari berharap ada perhatian dari pemerintah daerah agar kebutuhan kantor desa dapat segera terwujud. Menurutnya, keberadaan kantor desa bukan hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga menjadi simbol kemandirian dan kebanggaan masyarakat.
“Kami dan masyarakat tentu berharap suatu saat Desa Blimbing memiliki kantor desa sendiri. Agar pelayanan lebih maksimal dan pemerintahan desa memiliki tempat yang layak sebagai pusat pelayanan warga,” ujar Buhari. (dik/rud/*)
TPT Perkuat Jalur Penghubung Antardusun
PEMERINTAH Desa Blimbing terus berupaya memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar pascabencana yang terjadi awal tahun ini. Salah satu langkah yang dilakukan membangun Tembok Penahan Tanah (TPT) di Dusun Krajan 2, sebagai respons atas longsor yang terjadi akibat hujan deras pada Februari lalu.
Pembangunan TPT sepanjang 15 meter dengan tinggi 6 meter itu akan direalisasikan pada tahap kedua pembangunan desa tahun ini. Infrastruktur itu dibangun untuk mengamankan jalur penghubung antara Dusun Krajan 1 dan Dusun Krajan 2 yang sempat terancam akibat longsoran tanah.
Keberadaan akses tersebut dinilai sangat penting bagi masyarakat. Selain menjadi jalur utama mobilitas warga, jalan ini juga setiap hari dilalui pelajar yang berangkat ke sekolah serta masyarakat yang menjalankan aktivitas ekonomi.
Kepala Desa Blimbing Buhari mengatakan, pembangunan TPT menjadi salah satu prioritas karena menyangkut keselamatan dan kelancaran aktivitas warga. Kerusakan akses penghubung akan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Jalan ini merupakan akses vital yang menghubungkan dua dusun. Banyak warga yang melintas setiap hari untuk bekerja maupun anak-anak yang berangkat sekolah, sehingga penanganan longsor harus segera dilakukan," ujarnya.
Selain infrastruktur, Pemerintah Desa Blimbing juga tetap menjalankan program sosial. Tahun ini ada dua unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang mendapat bantuan perbaikan. Salah satunya telah selesai dibangun dan satu lagi masih dalam pengerjaan.
Program perlindungan sosial juga terus berjalan melalui penyaluran BLT Dana Desa. Tahun ini ada tiga keluarga penerima manfaat. Di bidang kesehatan, pemerintah desa mengalokasikan anggaran sekitar Rp 71 juta untuk kegiatan Posyandu.
“Kami berupaya menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan pelayanan sosial, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya. (dik/rud/*)
Editor : Muhammad Fahmi