KRAKSAAN, Radar Bromo- Pola perencanaan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Probolinggo, menjadi sorotan DPRD. Bahkan, dinilai masih bersifat administratif dan belum berorientasi pada hasil.
Pernyataan itu disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi PKB Muchlis. Ia mengingatkan agar evaluasi APBD 2025 menjadi titik balik perbaikan kualitas perencanaan daerah, menjelang pembahasan perubahan anggaran 2026 dan penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027.
Menurutnya, OPD selama ini cenderung datang ke DPRD hanya dengan membawa besaran pagu anggaran. Tanpa menjelaskan secara utuh kebutuhan riil, target yang hendak dicapai, maupun terobosan yang akan dilakukan.
“Selama ini kami melihat OPD datang ke DPRD itu normatif. Mereka hanya mengatakan, 'Kami dapat pagu sekian dan akan kami habiskan untuk ini'. Tidak bisa begitu," ujar Muchlis.
Ia menilai, penyusunan anggaran seharusnya dimulai dari identifikasi kebutuhan di masing-masing OPD. Kemudian, diajukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) untuk diverifikasi sebelum diputuskan kepala daerah. “Kemudian bupati menentukan kebutuhan dari OPD itu," katanya.
Muchlis mengingatkan agar OPD tidak terjebak pada pola kerja yang hanya berorientasi pada ketersediaan besarnya anggaran. Kondisi fiskal yang semakin terbatas justru menuntut kreativitas birokrasi dalam merancang program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Ia mencontohkan, setiap perangkat daerah seharusnya mampu menjelaskan alasan kebutuhan anggaran yang diajukan berikut ukuran keberhasilannya.
“Kami ingin OPD itu ngomong, 'Saya butuh Rp 200 miliar karena begini, yang kami butuhkan ini, dan inovasi kami ini'. Harus ada inovasi. Jangan hanya berstandar terhadap anggaran," kata Muchlis. (mu/rud)
Editor : Fahreza Nuraga