KOTA Pasuruan pernah menjadi raja mebeler pada masanya. Antara tahun 1990 sampai 2000-an, Kota Pasuruan pernah menjadi pemasok furniture terbesar di Jawa Timur. Bahkan, memiliki pasar mebeler di Bukir. Tapi, kini kondisinya memprihatikan.
Riuh rendah kawasan industri mebel Bukir, Kota Pasuruan, kini tinggal cerita lama. Sentra kerajinan kayu yang dulunya menjadi urat nadi perekonomian dan selalu macet setiap akhir pekan itu, kini mati suri. Serbuan produk furniture modern, perang harga di media sosial, hingga sistem pembayaran yang kian mencekik perajin lokal, menjadi hantaman bertubi-tubi yang memaksa mereka gulung tikar.
Dari pantauan Jawa Pos Radar Bromo, deretan ruko mebel di sepanjang Jalan Panglima Sudirman hingga masuk ke dalam Pasar Bukir, tampak lengang. Tak ada lagi hiruk-pikuk bongkar muat kontainer atau calo yang saling berebut menawarkan barang dengan ramah. Yang tersisa hanyalah debu yang menebal di atas kursi-kursi jati yang dipajang.
Kondisi pelik ini diakui oleh para pelaku usaha yang masih bertahan, Lilik Suciati, 52, salah seorang pelaku usaha mebel asal RT 6/RW 5, Kelurahan Petahunan, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan. Ketua Paguyuban Pasar Mebel Bukir ini, runtuhnya ekosistem mebel lokal saat ini. Perubahan sistem pembayaran dari pembeli luar kota atau eksportir menjadi salah satu pemicu utama macetnya modal perajin.
Dulu sistemnya jelas. Barang berangkat, kontainer jalan, langsung dikasih uang muka dengan nilai pasti. Begitu pesan lagi, duitnya bisa terus muter. Kini, kata Lilik, jauh berbeda.
“Waktu mau hari raya dulu (Idul Fitri) ada yang mau ngambil, tapi bilang, ‘Bu, saya ngasih 25 persen dulu, nanti kalau ada yang laku baru saya kasih lagi.' Wah, ya jelas berat. Perputaran di sini lama, modal habis di kita. Akhirnya ya tidak ada minat lagi buat jalan," keluh Lilik.
Keterpurukan ini diperparah dengan mandegnya implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Alih-alih membantu daya saing ekspor, aturan ini dinilai tidak efektif di tingkat bawah. Mayoritas perajin tidak lagi melaporkan secara administrasi, karena kondisi usahanya carut-marut.
“Kalau sekarang sistem legalitas itu kaya dibiarkan, pelaporan-pelaporan sudah tidak ada. Dari seluruh perajin di Kota Pasuruan, paling hanya 30-40 persen yang bisa memenuhi aturan itu. Rata-rata sudah amburadul semua di sini,” katanya.
Penurunan omzet yang dialami perajin dinilai sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Jika dulu pesanan datang silih berganti setiap hari, kini mendapatkan satu orderan dalam sebulan sudah wah. Bahkan, momen pasca-Lebaran yang biasanya menjadi puncak panen rezeki, tahun ini justru nihil pesanan.
“Setelah hari raya kemarin, banyak yang mengeluh belum dapat orderan sama sekali sampai sekarang. Paling kalau ada, cuma satu-dua dari tetangga," ungkap Lilik.
Kondisi sepi yang berkepanjangan ini membuat para perajin frustrasi. Ongkos produksi dan tenaga yang dikeluarkan untuk menggarap pesanan satuan yang datang tidak menentu, sering tidak sebanding dengan kelelahan yang didapat. Akibatnya, banyak pelaku usaha memilih melempar sisa-sisa pesanan kecil ke teman sejawat ketimbang menggarapnya sendiri.
Pemandangan yang sama terlihat di sepanjang Jalan Gatot Subroto, yang dulu dipadati mebel dan sering memicu kemacetan parah, karena melayani pengiriman ke seluruh penjuru Indonesia. Hubungan dagang antarpulau terjalin erat. Para pedagang dari Kalimantan kerap bersandar di Sungai Gembong, membawa pasokan kayu, lalu kembali dengan kapal penuh muatan mebel dan genteng dari Pasuruan.
Sementara, untuk pasar ekspor, pengiriman kontainer masif dilakukan melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Namun, keterikatan sejarah itu kini putus. Pelanggan luar pulau, seperti Kalimantan telah bermigrasi ke pasar lain seiring dengan terbukanya akses informasi digital.
“Dulu teknologi belum ada, jadi orang se-Indonesia tahunya kalau mau beli mebel ya harus ke Pasuruan. Sekarang dengan adanya HP (handphone), mindset pembeli sudah modern. Mereka bisa belanja dari mana saja secara online, tidak perlu terfokus ke Pasuruan lagi. Itu yang bikin pasar kita habis," jelas Lilik.
Selera pasar yang bergeser ke arah minimalis memperparah keadaan. Generasi muda saat ini cenderung memilih produk pabrikan atau berbahan sofa yang cocok untuk tipe perumahan minimalis. Akibatnya, mebel berbahan kayu jati utuh khas Pasuruan, yang kayunya biasa didatangkan dari Madura, Malang, hingga Blitar, karena kualitas kepadatannya, kini mulai ditinggalkan.
Ditambah dengan hantaman perang harga, seperti di online shope menjual paket kasur dan lemari seharga Rp 5 juta. Harga yang mustahil ditandingi perajin lokal tanpa rugi.
Menurutnya, kondisi ini diperparah dengan sikap pemerinta daerah. Di tengah ancaman kepunahan industri mebel, pemerintah terkesan angkat tangan dengan dalih anggaran. Upaya regenerasi melalui pelatihan mebel bagi generasi milenial yang biasanya rutin digelar, kini mandeg.
“Biasanya pelatihan itu selalu ada. Tapi, sudah lama lama tidak ada. Jadi, buat pelatihan mebel sepertinya belum ada lagi. Eman sekali. Padahal, itu penting untuk generasi milenial,” kata Lilik.
Namun, tidak semua perajin bersikap pasrah. Ada sejumlah perajin industri mebel lokal Pasuruan, yang terus berusaha berjuang di tengah fluktuasi pasar dan lonjakan harga bahan baku. Meski tantangan kian berat, pesona produk kayu asal Pasuruan tetap memikat pasar luar pulau. Mulai dari wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).
Seperti dirasakan salah seorang perajin sekaligus pedagang mebel asal Desa Selotambak, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Haji Wahyudi, 51. Pria yang menggeluti usaha mebel sejak 1987 ini mengatakan, pesanan dari luar pulau masih mengalir. Salah satunya ke wilayah Sumbawa.
“Kemarin saya kirim ke Sumbawa, satu truk penuh kayu pinus, tapi khusus kursi. Orang (pembeli) dari sana datang sendiri ke sini," ujar Wahyudi ketika ditemui di tempat usahanya.
Menurutnya, wilayah Indonesia Timur, seperti Sumbawa, Bima, hingga NTT menjadi pasar potensial. Untuk menyiasati tingginya biaya logistik, Wahyudi kerap memanfaatkan sistem titipan pada armada truk ekspedisi muatan lain.
“Kalau pakai kontainer ekspedisi murni, harganya tak terjangkau, mahal. Harus bayar manol (kuli angkut) dan traktor untuk menaikkan barang. Makanya, kalau ada truk yang bawahnya muat besi lalu atasnya kosong, kami titip di sana. Itu jauh lebih murah," jelasnya.
Wahyudi membeberkan, momen menjelang Hari Raya Idul Fitri atau bulan puasa tetap menjadi puncak panen bagi para pengusaha mebel. Pada momen tersebut, permintaan kursi ruang tamu selalu melonjak tajam. Sementara, pada hari-hari biasa, penjualan didominasi perabotan rumah tangga lain, seperti lemari pakaian.
Meski pasar luar pulau masih terbuka, Wahyudi tidak menampik jika kondisi industri mebel saat ini sedang dikepung badai kenaikan harga bahan baku. Salah satu pemicunya dampak konflik global yang memengaruhi harga bahan kimia penunjang produksi mebel.
"Bahan-bahan naik semua gara-gara ada perang itu. Biasanya satu drum (bahan finishing/berani) itu harganya Rp 3,5 juta, sekarang naik jadi kurang sedikit dari Rp 5 juta. Kenaikannya tinggi sekali," keluhnya.
Di sisi lain, ia juga menyayangkan iklim persaingan harga di tingkat lokal Pasuruan, yang dinilainya kurang sehat dan kurang kompak dibandingkan daerah lain. Di Pasuruan, perang harga antarperajin justru kerap merugikan, karena minimnya margin keuntungan. “Orang sini kadang main curang-curangan harga. Pokoknya kelihatan kirim barang, padahal tidak dapat untung. Kalau begitu terus, ya mending tidur saja," selorohnya, sembari tertawa.
H. Saipul, 62, salah satu pelaku usaha mebel asal Desa/Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam. Ia menceritakan bagaimana kontrasnya kondisi bisnis mebel era dulu dengan sekarang.
“Kalau mebel sekarang, nggak menjerit lagi, menangis. Nggak bisa, nggak mau bayar retribusi. Perajin-perajin di rumah itu, kalau dulu, di kampung saya, keseluruhan satu kampung mebel semua. Sekarang satu pun perajin tidak ada,” katanya.
Menurutnya, masa keemasan mebel Kraton terjadi pada era sebelum 2006-2008. Saat itu, permintaan pasar -khususnya untuk produk berbahan kayu jati dan akasia-, sangat melonjak tajam. Bahkan, produk lokal Pasuruan ini mampu menembus pasar internasional secara rutin.
“Dulu setiap bulan kirim ke Malaysia bisa lima sampai tujuh kontainer. Uang kayak larakan (sampah) dulu. Saya bikin rumah habis Rp 1,5 miliar itu nggak terasa, tingkat. Kalau sekarang? Buat makan, beli rokok aja susah. Bertahan pun sekarang sudah bagus," kenangnya.
Menurut Saipul, kemunduran sektor mebel ini mulai dirasakan sangat signifikan sejak 2014. Regulasi perizinan yang dinilai kian rumit serta minimnya perhatian dan pembinaan dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah, membuat para pengrajin lokal kehilangan taji.
Kini, di tengah gempuran produk massal dan penjualan online, Saipul dan segelintir perajin yang tersisa hanya bisa pasrah sembari berharap ada keajaiban serta regulasi yang lebih ramah terhadap nasib "wong cilik." "Nggak ada pembinaan dari pemerintah, apa-apa nggak ada. Yang dibingungkan hanya retribusi gitu orang atas. Sekarang bertahan itu pun apa kata Allah. Allah ngasih ya bisa, kalau nggak ya gini ini," pungkasnya.
Mengenai alasannya tetap membuka lapak di tengah situasi pasar yang mencekik, Saipul mengaku sudah tidak memiliki pilihan pekerjaan lain di usianya yang sudah senja. Ia mengaku datang ke pasar mebel bukan lagi soal mencari untung besar, melainkan ruang untuk menjaga kewarasan dan menyambung silaturahmi dengan sesama nasib perajin.
Menurutnya, program bantuan modal, seperti skema simpan pinjam perbankan bukan lagi menjadi solusi konkret yang dapat membangkitkan kembali masa kejayaan Mebel Bukir. “Kalau jalan keluar (solusi) sudah nggak ada. Sekarang kami bersandar sama yang menciptakan saja, sama Allah,” katanya. (zen/rud)
Butuh Pengelola Jelas, Kaji Pembentukan UPTD
PERSOALAN utama yang masih membelit Sentra Mebel Bukir, Kota Pasuruan, dinilai bukan hanya soal pemasaran maupun regenerasi perajin. Namun, belum adanya pengelolaan sentra yang jelas dan terstruktur.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Perindustrian Disperindag Kota Pasuruan, Dadang Hariadi. Menurutnya, pengelola sentra sangat penting untuk mendukung keberlangsungan industri mebel di kawasan Bukir.
Dalam PP Nomor 20/2024 tentang Perwilayahan Industri, Pengelolaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM), kata Dadang, memang diatur harus berbentuk kelembagaan yang jelas. Bisa berupa UPTD, koperasi, maupun BUMD. “Problem utama Sentra Mebel Bukir saat ini memang masih belum ada pengelola sentra yang jelas,” katanya.
Karena itu, tahun ini pihaknya tengah melakukan kajian rencana pembentukan UPTD Sentra IKM. Hasilnya akan menjadi dasar untuk menentukan langkah lanjutan dalam penataan Sentra Mebel Bukir. “Tahun ini ada kajian rencana pembentukan UPTD Sentra IKM, untuk memenuhi aturan tersebut. Dari hasil kajian akan ada rekomendasi yang bisa menjadi acuan untuk melangkah lebih lanjut,” imbuhnya.
Menyiapkan aspek kelembagaan, Disperindag juga mengklaim terus melakukan fasilitasi terhadap pelaku usaha mebel di Bukir. Sejak 2022, berbagai program pembinaan telah dijalankan. Mulai dari pelatihan dan pendampingan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pelatihan ekspor, hingga pembuatan katalog produk.
Bahkan, pada 2025, Disperindag juga memberikan pendampingan digital marketing kepada 15 pelaku usaha di sekitar Bukir. “Kalau dari Bidang Industri, fasilitasi kegiatan sejak 2022 ada pelatihan, pendampingan pengembangan SDM, termasuk pelatihan ekspor dan pembuatan katalog produk,” jelas Dadang.
Terkait pembangunan fisik sentra, Dadang mengaku tidak mengetahui detail proses perencanaan awal. Sebab, saat dirinya mulai bertugas di Disperindag, desain bangunan disebut sudah tersedia dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian. “Waktu saya masuk ke Disperindag, desain bangunan sudah ada dan sudah disetujui kementerian,” katanya.
Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Disperindag Kota Pasuruan Slamet Riyadi, menilai lesunya Sentra Mebel Bukir dipengaruhi banyak faktor. Mulai dari persaingan pasar hingga perubahan pola konsumsi masyarakat. “Banyak faktornya. Persaingan pasar, daya beli masyarakat, perubahan selera konsumen, bahan baku kualitas bagus yang sulit didapat, biaya operasional tinggi, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala UPT Pasar Mebel Disperindag Kota Pasuruan Agustiono mengatakan, seluruh kios di kawasan sentra sebenarnya telah terdata pemanfaatannya. Namun, kondisi pasar mebel yang sedang lesu membuat banyak kios akhirnya tutup. “Kondisi mebel sekarang sepi, jadi banyak yang tutup,” katanya.
Agustiono menyebutkan, berdasarkan data 2026, jumlah pedagang mebel di kawasan Bukir dan Randusari, mencapai 194 orang. Meski begitu, kondisi perdagangan saat ini tidak seramai beberapa tahun lalu.
Terkait pemasangan maupun display produk di kios, menurut Agustiono, hal itu bergantung pada pedagang yang memanfaatkan kios masing-masing. “Kalau terkait pemasangan produk, ya tergantung yang memanfaatkan kios,” katanya. (zen/rud)
DPRD Dorong Rebranding-Transformasi Digital
KONDISI Sentra Industri Mebel Kota Pasuruan, dinilai semakin memprihatinkan. Industri yang selama puluhan tahun menjadi identitas ekonomi warga itu, kini menghadapi tekanan berat. Mulai dari mahalnya bahan baku, persaingan pasar, hingga perubahan pola belanja masyarakat di era digital.
Anggota Komisi II DPRD Kota Pasuruan Imam Joko Sih Nugroho mengatakan, selama ini upaya pemerintah untuk menghidupkan kembali industri mebel masih sebatas program rutin. Belum menyentuh akar persoalan.
“Saya sangat prihatin melihat kondisi sentra industri mebel di Kota Pasuruan, saat ini. Industri mebel bukan hanya tempat mencari nafkah masyarakat, tetapi sudah menjadi identitas budaya dan urat nadi perekonomian Kota Pasuruan,” ujarnya.
Menurutnya, berbagai bantuan yang selama ini diberikan pemerintah cenderung bersifat seremonial dan berulang. Seperti pelatihan singkat, bantuan alat, maupun fasilitasi pameran yang dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha perajin.
“Intervensi yang dilakukan selama ini baru menyentuh permukaan. Padahal, persoalan industri mebel sudah sangat kompleks dan bersifat struktural. Mulai dari bahan baku yang mahal dan langka, persaingan usaha yang semakin ketat, sampai tantangan pemasaran digital,” katanya.
Industri mebel saat ini, kata Imam, tidak bisa lagi diselamatkan dengan pola lama. Dibutuhkan pembangunan ekosistem bisnis terintegrasi dari hulu hingga hilir. Ia mendorong adanya standardisasi bahan baku alternatif, pembentukan sistem logistik terkonsolidasi, hingga pendampingan desain produk secara serius dengan melibatkan desainer profesional.
“Pemerintah daerah perlu memfasilitasi koperasi atau badan khusus yang bisa mengonsolidasikan pembelian bahan baku dalam skala besar. Dengan begitu pengrajin memiliki daya tawar lebih kuat dan harga bahan baku bisa ditekan,” jelasnya.
Transformasi desain juga menjadi kebutuhan mendesak, agar produk mebel Pasuruan mampu mengikuti selera pasar modern tanpa kehilangan ciri khas lokalnya. Imam megaku optimistis, mebel Pasuruan masih memiliki peluang besar untuk bangkit. Namun, bentuk kejayaan itu tidak lagi sama seperti era tahun 2000-an.
“Jawabannya tentu bisa kembali jaya, tetapi pola dan bentuk kejayaannya berbeda. Sekarang eranya rebranding dan transformasi digital. Kita tidak bisa memaksa pasar 2026 membeli produk dengan cara lama,” terangnya.
Menurutnya, perajin mebel Pasuruan, harus mulai meninggalkan persaingan produk massal dengan pabrikan besar dan beralih ke produk custom premium yang memiliki nilai estetika tinggi. “Kekuatan perajin kita ada di detail pertukangan dan kualitas pengerjaan tangan. Itu yang harus diperkuat. Pasarnya bisa masuk ke hotel, kafe, kantor, hingga interior premium,” imbuhnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguasaan ekosistem digital secara kolektif. Sebab, selama ini pelatihan digital marketing dinilai belum efektif karena pengrajin berjalan sendiri-sendiri. “Harus ada marketplace bersama, promosi visual melalui media sosial, termasuk optimalisasi e-katalog pemerintah. Jadi, perajin tidak bertarung sendiri,” katanya.
Perubahan perilaku konsumen membuat konsep pasar tradisional mebel tidak lagi relevan jika tidak segera beradaptasi. Ia mengusulkan agar Pasar Mebel Bukir, direvitalisasi menjadi pusat pengalaman atau experience center. Bukan sekadar deretan kios penjualan.
“Pasar Bukir harus didesain ulang. Tidak boleh lagi hanya menjadi tempat pajangan barang. Harus ada ruang display modern, workshop produksi, bahkan fasilitas kafe agar menjadi destinasi wisata belanja dan edukasi,” jelasnya.
Lokasi Pasar Bukir yang berdekatan dengan kawasan wisata dinilai menjadi modal besar untuk dikembangkan sebagai pusat desain dan referensi interior di Kota Pasuruan.
Imam juga mengusulkan agar Pasar Mebel Bukir, difungsikan sebagai pusat kontrol kualitas produk mebel Pasuruan. Dengan standarisasi mutu yang baik, kepercayaan pembeli luar daerah diyakini bisa kembali meningkat. “Pasar Mebel Bukir, harus menjadi jaminan mutu. Produk yang masuk harus dikurasi kualitasnya, sehingga pembeli memiliki kepercayaan terhadap produk mebel Pasuruan,” tegasnya.
Dalam jangka panjang, ia juga mendorong lahirnya regulasi khusus untuk melindungi dan memprioritaskan industri mebel lokal. Salah satunya melalui Perda pemanfaatan produk lokal untuk kebutuhan seluruh instansi pemerintah.
“Pemerintah harus menjadi pembeli pertama dan utama produk mebel lokal. Seluruh kantor pemerintahan, sekolah negeri, rumah sakit daerah, sampai kelurahan harus menggunakan produk perajin Pasuruan,” pesannya.
Ia juga mengusulkan skema pembiayaan khusus bagi cluster mebel melalui perbankan daerah dengan bunga ringan, pemberian insentif bagi investor atau pengembang yang menggunakan produk mebel lokal, hingga penyusunan masterplan industri kreatif mebel Pasuruan 2026 sampai 2035.
Menurut Imam, roadmap jangka panjang sangat penting agar pengembangan industri mebel tetap berjalan berkesinambungan siapapun kepala daerahnya. “Harapan akhirnya adalah terwujudnya ekosistem industri mebel terintegrasi di Kota Pasuruan. Kalau ini serius dilakukan, saya yakin mebel Pasuruan bisa bangkit kembali dengan wajah baru yang lebih modern dan kompetitif,” ujarnya. (zen/rud)
Editor : Fahreza Nuraga