KANIGARAN, Radar Bromo – Pemkot Probolinggo berhasil mempertahankan predikat AA atau sangat memuaskan dalam pengawasan kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tahun 2024 dan 2025.
Prestasi ini menegaskan konsistensi kota dalam pengelolaan arsip, meski nilai pengawasan sempat naik-turun dalam delapan tahun terakhir.
Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo Aries Santoso menyatakan, nilai pengawasan tahun 2024 mencapai 90,55 dan tahun 2025 naik menjadi 91,00.
“Alhamdulillah, dua tahun terakhir Pemkot berhasil mempertahankan kategori sangat memuaskan (AA),” ujarnya.
Catatan ANRI sejak 2017 menunjukkan fluktuasi nilai dan kategori kearsipan Kota Probolinggo. Tahun 2017, nilai 76,76 (kategori baik); 2018, naik 82,39 (memuaskan/A); 2019, turun menjadi 76,79 (sangat baik/BB).
Lalu tahun 2020, meningkat 88,18 (memuaskan/A); 2021, turun 78,65 (sangat baik/BB). Selanjutnya, mulai 2022 hingga 2025, nilai terus meningkat. Mendapat 89,56 pada 2022; 84,93 pada 2023; dan predikat AA untuk dua tahun terakhir.
Aries menjelaskan, fokus pengawasan ANRI kini tidak hanya pada kelengkapan administrasi. Namun juga implementasi nyata, konsistensi pengelolaan arsip, dan integrasi digital.
Penerapan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) menjadi kunci. Sehingga penguatan SDM arsiparis di setiap perangkat daerah sangat dibutuhkan.
“Kami akan implementasi penuh SRIKANDI dari perangkat daerah sampai kelurahan, sekolah, dan puskesmas. Di aspek kearsipan statis, Pemkot juga aktif menjadi simpul jaringan kearsipan nasional melalui Pameran Arsip Virtual SIKN,” tambah Aries.
Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menekankan bahwa prestasi ini harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk memperkuat administrasi, digitalisasi, dan inovasi kearsipan. Sehingga penghargaan bisa dipertahankan setiap tahun.
“Arsip bukan sekadar dokumen masa lalu tetapi aset penting yang mendukung pelayanan publik dan pengambilan kebijakan cepat dan tepat,” ujar Aries.
Anggota DPRD Kota Probolinggo Sibro Malisi menambahkan, nilai pengawasan tidak boleh hanya dijadikan ajang penghargaan.
“Yang terpenting adalah penerapan di lapangan, memastikan kearsipan kota tertib administrasi, transparan, dan terdigitalisasi. Arsip kota harus memperkuat data semua aspek agar saat dibutuhkan, informasi mudah disajikan,” tegasnya. (mas/hn)
Editor : Muhammad Fahmi