KANIGARAN, Radar Bromo - Capaian UHC (Universal Health Coverage atau Cakupan Kesehatan Semesta) di Kota Probolinggo, sejauh ini telah mencapai 99,51 persen atau berkisar 243.651 jiwa tercover Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun, Pemkot Probolinggo harus waspada terhadap potensi peningkatan jumlah masyarakat rentan akibat tekanan ekonomi global dan dinamika geopolitik.
Potensi itu dapat memengaruhi sektor ketenagakerjaan. Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin mengatakan, Pemkot terus memperkuat komitmen dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat melalui penguatan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Pentingnya validitas dan pembaruan data kepesertaan sebagai faktor utama keberhasilan program jaminan kesehatan.
Perubahan data yang terjadi secara berulang menjadi tantangan serius, karena berdampak langsung terhadap layanan kesehatan masyarakat. Terutama peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Persoalan utama yang kami hadapi hari ini adalah validitas data. Perubahan data yang terjadi berulang kali berdampak langsung pada jaminan kesehatan masyarakat. Khususnya, bagi peserta PBI yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Karena itu, kami harus semakin waspada dan responsif,” ujarnya.
Wali Kota menambahkan, Pemkot telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif. Termasuk penyediaan dana cadangan guna menjaga stabilitas pembiayaan layanan kesehatan di tengah fluktuasi kondisi ekonomi masyarakat.
Langkah ini juga bertujuan mengantisipasi masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun kesalahan pendataan, sehingga belum terakomodasi dalam skema PBI.
“Pemerintah daerah juga menyiapkan dukungan pembiayaan bagi warga yang belum tercakup dalam program jaminan kesehatan,” tambahnya.
Berdasarkan data 2026, capaian UHC Kota Probolinggo telah mencapai 99,51 persen dengan jumlah peserta JKN sebanyak 243.651 jiwa. Capaian ini dinilai menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif dan merata bagi masyarakat.
Meski demikian, Aminuddin mengatakan, ada potensi peningkatan jumlah masyarakat rentan akibat tekanan ekonomi global dan dinamika geopolitik yang dapat memengaruhi sektor ketenagakerjaan. Karena itu, tidak boleh lengah.
“Dampak ekonomi global, termasuk potensi PHK dan tekanan sektor industri, bisa meningkatkan jumlah masyarakat yang membutuhkan perlindungan. Karena itu, kesiapan sistem dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci,” tegasnya. (mas/rud)
Editor : Fahreza Nuraga