PEMERINTAH Desa Wonokerto, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tujuannya, untuk mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan Pemerintah Desa Wonokerto tahun ini adalah mendukung penuh kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto melalui pembangunan Gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pembangunan koperasi ini dipusatkan di Dusun 3. Lokasi ini dipilih karena berada di titik strategis. Tepat di tengah permukiman warga dan mudah dijangkau.
Lokasi pembangunan juga dinilai memiliki potensi pengembangan yang baik. Area di bagian depan gedung masih menyisakan ruang yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan parkir guna menunjang kenyamanan masyarakat saat beraktivitas di koperasi.
“Harapannya, keberadaan koperasi ini dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar Kepala Desa Wonokerto Heri Dri Hartono.
Gedung KDKMP dibangun di lahan kas desa seluas sekitar 800 meter persegi. Proses pembangunan melalui berbagai tahapan yang matang. Mulai dari musyawarah penentuan lokasi, pembahasan teknis pelaksanaan dan pengawasan, hingga tahap konstruksi yang kini telah mencapai sekitar 10 persen.
Untuk mendukung optimalisasi fungsi koperasi, pemerintah desa juga merencanakan peningkatan infrastruktur jalan menuju lokasi KDKMP. Jalan sepanjang sekitar 117 meter dengan lebar 3 meter itu akan dirabat beton, sehingga dapat dilintasi kendaraan roda empat.
Bendahara Desa Wonokerto Erwin mengatakan, sebelumnya jalan ini sudah diaspal. Namun kini kondisinya telah menurun dan menyerupai jalan makadam.
“Dengan adanya pembangunan rabat beton, kami berharap masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Baik dari sisi kenyamanan maupun keamanan saat melintas,” harapnya.
Rabat beton direncanakan akan dilaksanakan Oktober mendatang. Jalan ini tidak hanya menjadi akses utama menuju koperasi, tetapi juga merupakan jalur penghubung antardusun. Di sepanjang jalan ini, terdapat permukiman warga serta satu sekolah dasar. (gus/rud/*)
Percantik Fasilitas Publik, Maksimalkan Pelayanan
DI tengah keterbatasan Dana Desa, Pemerintah Desa Wonokerto tetap menunjukkan komitmennya untuk terus bergerak meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya dilakukan secara bertahap. Mulai dari pembenahan fasilitas publik hingga penguatan program pemberdayaan warga.
Tahun ini, Pemerintah Desa Wonokerto berencana merehab sejumlah fasilitas publik. Di antaranya, kantor desa serta beberapa bangunan pendukung lainnya. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pemeliharaan aset desa sekaligus membuat warga lebih nyaman dalam memanfaatkannya.
Kepala Desa Wonokerto Heri Dri Hartono mengatakan, balai desa menjadi salah satu prioritas utama. Selain sering digunakan untuk kegiatan masyarakat seperti hajatan, area halaman balai desa juga berfungsi sebagai rest area bagi para pelintas, termasuk wisatawan.
“Kami ingin mempercantik area tersebut agar lebih nyaman, sekaligus mendukung sektor pariwisata. Mengingat, Desa Wonokerto berada di jalur wisata. Minimal saat dilihat wisatawan, tampilannya sudah tertata dan indah,” ujarnya.
Tak hanya soal estetika, pemerintah desa juga meningkatkan sisi keamanan. Rencananya, akan dipasang sekitar 10 unit lampu penerangan di sekitar balai desa. Tujuannya, untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang melintas, terutama saat malam.
Seluruh upaya tersebut didukung melalui swadaya masyarakat dan pemerintah desa. Sebelumnya, pemerintah desa telah menggelar musyawarah bersama warga yang menghasilkan kesepakatan untuk bergotong royong dalam pelaksanaan pembangunan dan perawatan fasilitas desa tersebut.
“Warga sepakat untuk bersama-sama membangun. Ini menjadi bentuk kebersamaan kami dalam menjaga dan merawat aset desa,” ungkap Heri.
Pemdes Wonokerto juga secara rutin menjalankan berbagai program pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan Posyandu dilaksanakan setiap bulan di masing-masing dusun, mencakup pelayanan bagi bayi, remaja, hingga lansia.
Di sektor ekonomi, pemdes turut mendorong pemberdayaan perempuan melalui pelatihan UMKM. Sementara itu, program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga terus dilakukan dengan tahun ini menyasar satu unit rumah warga.
“Melalui RTLH, kami berharap warga dapat tinggal lebih layak sehingga aktivitas sehari-hari menjadi lebih nyaman dan kesejahteraan mereka meningkat,” katanya. (gus/rud/*)