KANIGARAN, Radar Bromo- Ratusan aktivis mahasiswa PMII dan BEM Probolinggo menyikapi masalah penyiram aktivis HAM hingga kebijakan Pemkot Probolinggo.
Selasa (5/5) sore, mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan Makodim 0820 Probolinggo, Kantor Wali Kota Probolinggo, dan Kantor DPRD Kota Probolinggo.
Selain berorasi, mereka juga membawa spanduk seruan aksi. Di depan Kodim 0820, peserta aksi mendesak Dandim keluar menemui peserta aksi.
Namun Dandim sedang dinas di luar dan diwakili Kasdim Mayor Aminuddin.
Peserta aksi pun menyodorkan pakta integritas, jika Kodim 0820 Probolinggo mendukung kasus penyiraman air keras untuk disidangkan di pengadilan sipil. Namun Kasdim tidak bersedia menandatanganinya.
Aminuddin mengatakan, sesuai undang-undang hukum militer, pelanggaran yang dilakukan prajurit militer ditangani oleh peradilan militer.
Selama perundang-undangan itu belum dicabut, maka tidak bisa diserahkan ke peradilan di luar militer.
“Perkara ini sudah masuk di Peradilan Militer. Kami berharap aktivis menghormati proses hukum yang ada. Silakan kawal bersama proses peradilan. Jika hasil peradilan tidak merasa puas, silakan ajukan ke jalur-jalur hukum yang ada,” terangnya.
Ketua PC PMII Probolinggo Dedi mengatakan, aksi yang digelar dengan sejumlah tuntutan.
Termasuk terhadap Wali Kota Probolinggo Aminuddin yang kebijakannya tidak berpihak pada masyarakat.
Mulai dari pemotongan honor guru ngaji, pemangkasan BOSDA yang berdampak guru sekolah swasta tidak mendapatkan honor.
Di sisi lain, Wali Kota membeli mobil dinas baru yang menghabiskan anggaram hingga Rp 2 miliar.
“BOSDA itu denyut nadi lembaga sekolah, termasuk untuk honor guru swasta. Sedangkan, wali kota malah menghabisi anggaran BOSDA itu,” katanya.
Wali Kota bersama Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari akhirnya keluar menemui peserta aksi.
Namun aksi demo sempat memanas ketika Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak bersedia duduk di bawah bersama mahasiswa.
Wali Kota juga menolak membacakan pakta integritas yang disodorkan peserta aksi. Meski peserta aksi tetap mendesak.
Wali Kota bersama Wakil Wali Kota pun memilih pergi meninggalkan peserta aksi dan masuk ke kantornya.
Akhirnya, terjadi saling dorong antara peserta aksi dengan personel kepolisian dan Satpol PP. “Kami telah menyiapkan tempat lebih presentatif untuk diskusi di dalam kantor wali kota,” ujar Wali Kota Probolinggo Aminuddin, sambil meninggalkan peserta aksi. (mas/rud)
Editor : Muhammad Fahmi