PROBOLINGGO, Radar Bromo -Kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan 58,03 persen dana desa dialihkan untuk pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) memicu kekhawatiran di daerah.
Pemkab Probolinggo menyatakan siap mendukung, namun menegaskan pembangunan infrastruktur desa tetap harus menjadi prioritas.
Aturan dalam PMK Nomor 7/2026 itu mengalokasikan dana hingga Rp 34,57 triliun secara nasional.
Bupati Probolinggo Mohammad Haris mengaku, hingga kini belum menerima penjelasan teknis rinci terkait mekanisme pengalihan anggaran tersebut.
“Jujur, secara langsung kami belum tahu lebih jauh. Karena selama ini sifat kami support bagaimana KDMP ini bisa terselenggara dan terbangun di masing-masing kawasan,” ujar Haris.
Menurutnya, program KDMP sejalan dengan visi pemerintah pusat dalam membangun ekonomi dari desa.
Karena itu, pemda siap support program-program pemerintah pusat, terutama KDMP. Ia berharap, nantinya KDMP mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat.
Baca Juga: Pendaftaran Koperasi Desa Merah Putih Dibuka, Cek Syarat dan Linknya
“Ini merupakan salah satu Asta Cita Presiden, di mana membangun negeri ini lewat desa,” katanya.
Namun Gus Haris –sapaan akrabnya- mengingatkan bahwa pengalihan dana desa akan berdampak langsung pada program prioritas desa, terutama infrastruktur dasar.
Keluhan dari pemerintah desa pun mulai bermunculan dan disampaikan ke pemkab.
“Sejauh ini tentu akan berpengaruh pada program desa. Itu pasti, karena keluhan seluruh pemerintah desa pasti ke kami,” tegasnya.
Misalnya jika pembangunan jalan desa dan sarana dasar lainnya terhambat, maka efek berantainya akan sangat luas. Ada banyak faktor yang akan terdampak.
“Kalau jalan-jalan desa ini tidak terbangun dengan baik, akan banyak faktor yang terdampak. Misalnya pusat produksi pangan seperti kentang, kalau jalannya hancur harga jual bisa turun. Begitu juga destinasi wisata, industri, dan lain sebagainya,” jelasnya.
Karena itu, Pemkab Probolinggo meminta pemerintah pusat tetap memberi perhatian pada kebutuhan dasar masyarakat.
Infrastruktur, terutama jalan dan lain sebagainya harus tetap menjadi skala prioritas.
Sebagai langkah antisipasi, pemkab telah menyiapkan dana afirmasi Rp 100 juta per desa untuk mendukung infrastruktur ringan. Harapannya, dana afirmasi itu bisa jadi back up.
“Minimal dana ini membesarkan hati teman-teman di desa bahwa bantuan ini khusus untuk infrastruktur. Terutama jalan, baik paving maupun lainnya,” ungkap Gus Haris.
Selain itu, pemerintah desa didorong untuk mulai mandiri melalui penguatan Pendapatan Asli Desa (PADes).
“Desa harus mulai berpikir kreatif. PAD desa itu harus dibangun. Ini proses menuju kedewasaan agar teman-teman kepala desa mulai berinovasi ke depan,” katanya.
Di luar semua itu, Bupati Haris memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam. Pemerintah daerah akan tetap mencari solusi agar pembangunan desa tidak terhenti.
“Kami akan back up dan ikut mencarikan cara agar infrastruktur desa masih bisa terbangun. Mau tidak mau, harus membangun networking, termasuk ke pusat untuk mencari program pembangunan yang bisa diturunkan ke kabupaten Probolinggo," jelasnya. (mu/hn)
Editor : Muhammad Fahmi