PEMERINTAH Desa Gebangan, Kecamatan Krejengan, mulai merealisasikan Dana Desa (DD) tahap I tahun 2026. Total anggaran yang turun sebesar Rp 179 juta. Dana tersebut difokuskan untuk pembangunan fisik dan program prioritas masyarakat.
Kepala Desa Gebangan Sugeng Wibowo mengatakan, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, desanya masih bisa menjalankan tiga kegiatan fisik utama. Yakni pembangunan jalan aspal lapen dan dua unit rumah tidak layak huni (RTLH).
“Alhamdulillah, meski kemampuan anggaran desa terbatas, tahun ini kami masih bisa melaksanakan tiga kegiatan fisik. Yang pertama aspal lapen di Dusun Brigeen. sepanjang 245 meter dengan lebar tiga meter. Kemudian dua unit RTLH,” katanya.
Dua penerima RTLH itu berada di Dusun Koloran dan Dusun Krajan. Menurut Sugeng, penerima sudah melalui proses verifikasi berjenjang mulai RT, RW, BPD hingga musyawarah desa.
“Kami tidak serta-merta menunjuk penerima. Semua berdasarkan hasil musyawarah desa dan skala prioritas. Kondisi rumah memang benar-benar layak dibantu,” jelasnya.
Selain pembangunan fisik, Pemdes Gebangan juga menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada lima keluarga penerima manfaat (KPM). Jumlah tersebut berkurang dibanding tahun lalu yang mencapai 15 KPM.
“Tahun ini kami ranking lagi dari warga paling membutuhkan dan belum pernah menerima bansos lain. Ada lima penerima, mayoritas lansia, janda, sakit menahun, bahkan ada tunanetra,” ujarnya.
Di sisi lain, desa juga mulai menyiapkan pembangunan gedung koperasi desa merah putih (KDMP) di Dusun Togor. Proyek itu memanfaatkan lahan di sekitar kantor desa sehingga membutuhkan penataan ulang bangunan kantor.
“Gedung KDMP mulai dikerjakan. Memang ada penyesuaian lahan, sehingga kantor desa kami geser ke belakang. Tapi alhamdulillah justru lebih menguntungkan,” tandasnya.
Sugeng berharap seluruh program berjalan lancar dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pembangunan desa tidak selalu diukur dari banyaknya proyek, namun tepat sasaran dan menjawab kebutuhan warga.
“Kami ingin anggaran kecil ini benar-benar dirasakan masyarakat. Yang penting manfaatnya nyata,” pungkasnya.
Disabilitas Yatim Piatu Kini Punya Harapan setelah Rumah Direhab
Dari luar, rumah itu tampak seperti rumah biasa. Berdiri di sudut Dusun Krajan, Desa Gebangan. Namun siapa sangka, di balik dinding kusam itu tinggal seorang gadis disabilitas yatim piatu bernama Siti Aisyah, 23.
Selama bertahun-tahun, Aisyah hidup dalam keterbatasan. Ia tinggal sendiri di rumah yang nyaris roboh.
Atap bocor, dinding rapuh, dan lantai yang tak lagi nyaman ditinggali. Saat hujan deras turun, rasa cemas selalu datang.
“Waktu hujan deras kemarin, salah satu dinding rumah sempat ambruk,” ujar Kepala Desa Gebangan Sugeng Wibowo.
Kondisi itu membuat pemerintah desa bergerak. Lewat musyawarah desa, Aisyah diprioritaskan sebagai penerima bantuan RTLH tahun 2026.
Sugeng mengaku terharu saat mengetahui kehidupan Aisyah. Selain difabel, perempuan muda itu baru lulus SMA dan harus menjalani hidup tanpa orang tua.
“Kami kasihan. Seorang gadis muda, tidak bisa berjalan normal, tinggal sendirian di rumah yang rusak berat. Maka perangkat desa, BPD, dan RT sepakat memasukkan dalam prioritas RTLH,” katanya.
Bagi Aisyah, bantuan itu bukan sekadar renovasi rumah. Lebih dari itu, ada rasa aman dan harapan baru yang mulai tumbuh. Melalui bibinya, Marhamah, Aisyah menyampaikan rasa syukur atas perhatian pemerintah desa.
“Alhamdulillah, saya bersyukur sekali dapat bantuan rumah. Terima kasih kepada pemerintah desa,” ucapnya lirih.
Selama ini, keluarga besar dan tetangga sekitar bergantian membantu kebutuhan Aisyah. Namun mereka sadar, bantuan sesekali tak cukup jika tempat tinggalnya tetap tak layak.
Kini, rumah reot itu akan diperbaiki. Dinding akan diganti, atap dibenahi, dan ruang tinggal dibuat lebih aman untuk Aisyah menjalani hari-harinya.
Bagi warga sekitar, bantuan RTLH kepada Aisyah menjadi bukti bahwa kepedulian masih ada. Bahwa anggaran desa bisa menyentuh mereka yang benar-benar membutuhkan.
Di tengah segala keterbatasan, Aisyah tak meminta banyak. Rumah yang teduh dan aman sudah cukup baginya. Sebuah harapan sederhana, yang akhirnya datang dari desa tempat ia dibesarkan.
BLT-DD Dipangkas, Prioritaskan Lansia-Warga Sakit
Pemerintah Desa Gebangan, Kecamatan Krejengan, menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) tahun 2026 kepada lima keluarga penerima manfaat (KPM). Jumlah tersebut turun drastis dibanding tahun 2025 yang mencapai 15 penerima.
Kepala Desa Gebangan Sugeng Wibowo mengatakan, pengurangan jumlah penerima disesuaikan dengan kemampuan anggaran desa serta kebijakan prioritas program lain.
“Tahun lalu ada 15 penerima. Tahun ini kami lakukan seleksi ulang dan ranking berdasarkan kondisi ekonomi paling rendah serta yang belum pernah menerima bansos lain,” ujarnya.
Dari hasil pendataan, lima penerima yang lolos mayoritas merupakan kelompok rentan. Mulai janda lanjut usia, warga sakit menahun, hingga penyandang disabilitas netra.
“Lima penerima itu rata-rata lansia dan hidup sebatang kara. Ada dua yang menderita hipertensi atau stroke, satu tunanetra, dan sebagian besar janda,” jelas Sugeng.
Menurut dia, seleksi dilakukan secara ketat agar bantuan tepat sasaran. Pemerintah desa melibatkan perangkat desa, RT, RW, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
“Kami ingin bantuan ini benar-benar diterima warga yang paling membutuhkan. Jadi diputuskan bersama, bukan keputusan sepihak,” katanya.
Selain BLT-DD, Pemdes Gebangan tahun ini juga tetap menjalankan program rutin seperti musyawarah desa, kegiatan PKK, posyandu, dan pelayanan masyarakat. Hanya saja beberapa kegiatan dilakukan dengan penyesuaian anggaran.
“Program pokok tetap jalan. Memang ada pengurangan di beberapa sisi karena kemampuan anggaran terbatas,” imbuhnya.
Sugeng menambahkan, bantuan tunai desa diharapkan dapat meringankan beban penerima dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Terlebih kondisi ekonomi warga belum sepenuhnya pulih.
“Nominalnya mungkin tidak besar, tapi semoga bisa membantu kebutuhan makan, obat, dan keperluan harian warga,” katanya.
Pihaknya berharap penyaluran BLT-DD dapat berjalan lancar tanpa kendala. Pemdes juga membuka ruang evaluasi jika di lapangan ditemukan warga yang lebih layak menerima bantuan. “Yang penting prinsipnya adil, terbuka, dan menyentuh masyarakat kecil,” pungkasnya. (mu/fun/*)
Editor : Abdul Wahid