KANIGARAN, Radar Bromo – Realisasi program seragam sekolah gratis di Kota Probolinggo tahun 2025 menjadi sorotan DPRD setempat.
Hingga kini, realisasi program itu baru separo dari target yang direncanakan.
Anggota Khusus (Pansus) LKPj 2025 DPRD Kota Probolinggo Tri Atmojo Adip Susilo mengatakan, capaian program tersebut masih jauh dari target.
Untuk jenjang SD, realisasi seragam gratis baru mencapai 60 persen, sedangkan tingkat SMP hanya 35–40 persen.
“Kami berharap tahun ini siswa yang mendapat seragam sekolah gratis bisa terealisasi 100 persen. Jangan sampai sudah dianggarkan, tapi yang menerima hanya sebagian siswa,” ujarnya.
Kepala Disdikbud Kota Probolinggo Siti Romlah menjelaskan, pihaknya menargetkan seragam gratis untuk 1.000 siswa SD dan 1.150 siswa SMP.
Data calon penerima, termasuk ukuran seragam, telah dikumpulkan berdasarkan kriteria kesejahteraan, seperti kepemilikan kartu bantuan sosial.
Namun data tersebut harus diverifikasi oleh Dinas Sosial karena Disdikbud tidak memiliki kewenangan menentukan status keluarga kurang mampu.
Selain itu, terdapat kebijakan baru dari pemerintah pusat yang menetapkan bahwa penentuan penerima harus berdasarkan DTSEN.
Karena kebijakan baru itu, tidak semua siswa yang sudah didata masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan dinyatakan berhak menerima seragam gratis. Baik di jenjang SD maupun SMP.
“Data awal kami didasarkan pada data kesejahteraan, seperti kartu-kartu bantuan. Tetapi karena harus mengikuti DTSEN, setelah diverifikasi tidak semuanya lolos,” kata Siti Romlah. (mas/hn)
Editor : Muhammad Fahmi