KANIGARAN, Radar Bromo - Meningkatnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Probolinggo, menjadi perhatian serius.
Sedangkan Pemkot Probolinggo mengklaim angka kemiskinan menurun. Kondisi ini menjadi sorotan Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2025 DPRD Kota Probolinggo.
Anggota Pansus LKPj 2025 DPRD Kota Probolinggo Eko Purwanto mengatakan, Pemkot Probolinggo terus mengklaim Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dan angka kemiskinan turun. Namun kenyataanya, jumlah pengangguran pada 2025 naik dibanding 2024.
“Angka TPT pada 2024 hanya 4,44 persen dengan jumlah pengangguran 5.748 orang. Sedangkan, angka TPT 2025 menjadi 4,93 persen atau bertambah menjadi 6.555 orang. Artinya, tahun kemarin pengangguran bertambah hampir 1.000 orang,” ujarnya, Rabu (8/4).
Eko menegaskan, masyarakat membutuhkan pekerjaan. Sedangkan kesuksesan daerah adalah jika dapat makin banyak menyediakan lapangan pekerjaan, sehingga dapat menekan tingkat pengangguran.
Dengan begitu, ekonomi masyarakat akan naik dan kemiskinan dapat ditekan secara nyata.
“Pemkot menyebutkan angka kemiskinan turun. Tapi kenyataan di lapangan, pengangguran makin banyak. Padahal, jika kemiskinan turun, tentu pengangguran berkurang karena sudah banyak bekerja dan dapat perbaiki ekonomi,” terangnya.
Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperin Naker) Kota Probolinggo Retno Fadjar Winarti mengatakan, sejatinya jumlah angkatan kerja di Kota Probolinggo pada Agustus 2025 mencapai 133.000 orang. Naik sekitar 3.398 orang dibanding pada Agustus 2024.
Begitu juga dengan penduduk bekerja. Pada Agustus 2025 sebanyak 126.445 orang, naik 2.591 orang dibanding pada Agustus 2024. Penduduk bekerja di usaha sektor jasa mengalami peningkatan terbesar dengan pertambahan 7.576 orang.
“Kenapa TPT tahun 2025 naik 0,49 persen dibanding TPT tahun 2024, karena lulusan SMK memiliki TPT tertinggi di Kota Probolinggo. Pada Agustus 2025, sebesar 9,3 persen disusul lulusan SMA yang memiliki TPT sebesar 9,08 persen,” jelasnya.
Pj Sekda Kota Probolinggo Rey Suwigtyo menambahkan, TPT dicatat berdasarkan lulusan SMA-SMK yang tidak melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi dan tidak bekerja.
Di SMA-SMK Kota Probolinggo, banyak siswa asal dari luar Kota Probolinggo tercatat sebagai TPT.
“Banyak siswa asal luar Kota Proboliggo yang bersekolah SMA-SMK di Kota Probolinggo. Mereka yang tidak mendaftar ke perguruan tinggi dianggap tidak bekerja atau pengangguran di Kota Probolinggo,” terangnya. (mas/rud)
Editor : Fahreza Nuraga