KANIGARAN, Radar Bromo - Rencana revitalisasi Jalan HOS Cokroaminoto Kota Probolinggo terus dimatangkan.
Kini, Dinas PUPR-PKP Kota Probolinggo tengah menyusun Detail Engineering Design (DED) dan Feasibility Study (FS) proyek senilai Rp 5,5 miliar itu.
Komisi III DPRD Kota Probolinggo meminta Pemkot mengalokasikan anggaran ganti untung bagi warga terdampak. Namun pemkot tidak menyediakannya. Alasannya, pembangunan akan dilakukan di lahan aset pemkot.
Anggota Komisi III DPRD Kota Probolinggo Eko Purwanto mengatakan, rencana revitalisasi Jalan Cokro, nantinya akan bersentuhan dengan masyarakat.
Mengingat, sudah banyak warga yang mendirikan bedak ataupun bangunan semipermanen di atas lahan yang akan direvitalisasi.
“Kami minta pemerintah mengalokasikan anggaran ganti rugi bagi warga yang terdampak. Agar pembangunan bisa berjalanan sesuai rencana. Jangan sampai, karena ada bangunan warga belum dibongkar, akhirnya revitalisasi Jalan Cokro molor,” katanya, Senin (9/3).
Kepala Dinas PUPR-PKP Kota Probolinggo Setiorini Sayekti mengatakan, revilalisasi Jalan Cokro dianggarkan sekitar Rp 5,5 miliar. Anggaran itu sudah termasuk untuk penyusunan DED dan FS.
“Sekarang masih tahap penyusunan DED. Ditargetkan Maret ini, DED rampung dan bulan depan lanjut sosialisasi kepada masyarakat,” katanya.
Jalan Cokro panjangnya sekitar 1,1 kilometer. Dengan anggaran sekitar Rp 4,5 miliar untuk pengerjaan fisik, Rini mengaku belum bisa memastikan revitalisasi bisa dilakukan sejauh mana. Masih menunggu DED rampung.
Namun pihaknya berencana merevitalisasi Jalan Cokro di bagian barat. Dimulai dari selatan atau Bundaran Gladak Serang. “Nanti dari DED akan diketahui, dengan anggaran yang ada tahun ini (Rp 4,5 miliar) akan direvitalisasi sejauh mana,” ujarnya.
Soal anggaran ganti untung, Rini menegaskan, revitalisasi akan dilakukan di atas lahan aset Pemkot.
Karena itu, pihaknya tidak perlu menyiapkan anggaran ganti untung bagi warga yang selama ini memanfaatkan atau menempati aset pemkot itu.
“Nanti akan kami bahas saat sosialisasi. Karena yang kami bangun di lahan aset pemkot. Sekarnag kami cek batas lahan. Jika di lahan aset, ya tidak boleh ada anggaran ganti untung,” tegasnya. (mas/rud)
Editor : Fahreza Nuraga