KRAKSAAN, Radar Bromo - Pemkab Probolinggo bergerak cepat menyiapkan penanganan kerusakan infrastruktur dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi Desember 2025 hingga Januari 2026.
Sedikitnya, sepuluh titik kerusakan jalan, jembatan, hingga tanggul sungai diusulkan untuk diperbaiki. Dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp 6,296 miliar.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo Hengki Cahjo Saputra mengatakan, seluruh rencana penanganan masih dalam tahap proses pengadaan sekaligus penyusunan jadwal pelaksanaan.
Karena tahapan administratif harus diselesaikan sebelum pekerjaan fisik dimulai. “Kami juga sedang menyusun timeline pelaksanaan,” ujarnya.
Kerusakan infrastruktur tersebar di sejumlah kecamatan. Di antaranya, Kecamatan Tiris, Kotaanyar, Krejengan, Tegalsiwalan, Kraksaan, hingga Kecamatan Krucil.
Kerusakan meliputi jembatan semipermanen, plengsengan jalan, bronjong penahan abutmen, pintu sentrifugal dam, rehabilitasi jalan, hingga perbaikan tebing sungai.
Beberapa pekerjaan dengan nilai terbesar, di antaranya perbaikan jembatan semipermanen Desa Sidomulyo, Kecamatan Kotaanyar.
Kebutuhan anggarannya sekitar Rp 1,68 miliar. Juga jembatan semipermanen di Tiris-Tlogosari mencapai sekitar Rp 1,55 miliar, serta jembatan Dusun Tungganggan Desa Tiris, sekitar Rp 1,47 miliar.
Rehabilitasi plengsengan ruas Jalan Andungsari-batas Jember di Kecamatan Tiris, juga masuk prioritas dengan anggaran sekitar Rp 249 juta.
Sementara itu, perbaikan bronjong penahan abutmen jembatan di Desa Seboro, Kecamatan Krejengan, membutuhkan sekitar Rp 65,5 juta.
Di sektor sumber daya air, perbaikan pintu sentrifugal DAM Manting Desa Sumberkledung, Kecamatan Tegalsiwalan, dianggarkan sekitar Rp 432,59 juta.
Pintu sentrifugal DAM arah Desa Alasumur Kulon, Kecamatan Kraksaan, juga diusulkan dengan anggaran Rp 108,68 juta.
Penanganan kerusakan tebing Sungai Kertosono, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, menjadi perhatian serius.
Dua titik lokasi perbaikan membutuhkan anggaran sekitar Rp 223,9 juta dan Rp 331 juta karena berpotensi mengancam akses jalan serta aktivitas ekonomi warga jika tidak segera ditangani.
Hengki mengatakan, dari hasil survei, menunjukkan sejumlah titik kerusakan masuk kategori sarana dan prasarana vital.
Jika tidak segera diperbaiki, akses transportasi berisiko terputus. Serta, akan berdampak terhadap sektor perdagangan, pariwisata, hingga perekonomian masyarakat.
Penanganan ini juga merupakan tindak lanjut dari keputusan perpanjangan status tanggap darurat bencana cuaca ekstrem dan hidrometeorologi basah di Kabupaten Probolinggo.
Melalui skema Belanja Tidak Terduga (BTT) 2026, pemkab berupaya memastikan pemulihan infrastruktur berjalan cepat dan tepat sasaran.
“Yang jelas kami siapkan semuanya. Mulai dari perencanaan sampai jadwal pelaksanaan. Harapannya, setelah proses ini selesai, penanganan bisa segera dikerjakan sehingga akses masyarakat kembali normal,” ujarnya. (mu/rud)
Editor : Fahreza Nuraga