PEMERINTAH Kabupaten Probolinggo mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027.
Melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), pemkab menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (FKP Ranwal RKPD) 2027.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 digelar di Auditorium Madakaripura, Kantor Bupati Probolinggo, Selasa (27/1). Dengan tema Percepatan Penguatan Fondasi Layanan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan Disertai Penguatan Fondasi Transformasi Sosial Ekonomi Inklusif Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Inovasi, dan Tata Kelola Pemerintahan. Tema ini diterjemahkan ke dalam enam prioritas pembangunan daerah.
Enam prioritas itu meliputi, peningkatan akses layanan dasar yang berkualitas dan berkelanjutan; penguatan ketahanan daerah melalui kesetaraan gender serta pemberdayaan kelompok rentan dan marjinal; peningkatan ketahanan pangan dan ekonomi sektor basis yang kreatif dan inovatif.
Kemudian, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing; penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kolaboratif, dan inovatif berbasis digital; serta percepatan pemerataan infrastruktur dasar, jaringan, dan telekomunikasi.
Penyusunan RKPD 2027 juga diselaraskan dengan program prioritas Pemerintahan SAE Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Periode 2025-2030.
Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Juwono Prasetijo Utomo mengatakan, forum konsultasi publik ini menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyusunan RKPD.
“Forum ini memberi ruang masukan, saran, dan kritik agar perencanaan pembangunan lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel. Harapannya, dokumen RKPD 2027 semakin tajam, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris melalui Asisten Administrasi Umum dr. Anang Budi Yoelijanto mengatakan, tahun 2027 merupakan momentum penting untuk mempercepat capaian RPJMD.
Karena itu, fokus pembangunan diarahkan pada penguatan ketahanan ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan infrastruktur dasar hingga wilayah terpencil.
Pemkab, kata Anang, berkomitmen menekan kesenjangan antarwilayah. Baik wilayah barat, tengah, dan timur, maupun antara perkotaan dan pedesaan.
Sejumlah isu strategis, seperti penanganan stunting, peningkatan kesehatan ibu dan anak, penguatan sektor pertanian dan perikanan berbasis teknologi, serta peningkatan kapasitas BUMDes dan UMKM menjadi perhatian utama dalam RKPD 2027.
“Forum ini juga menegaskan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan. Setiap aspirasi masyarakat diharapkan tidak berhenti sebagai catatan, tetapi ditindaklanjuti melalui program dan kegiatan yang terukur serta berdampak langsung pada kesejahteraan warga,” katanya.
Diharapkan tahun depan menjadi fase penguatan fondasi pembangunan Kabupaten Probolinggo melalui pemerataan infrastruktur dasar, transformasi sosial, penguatan ekonomi desa, digitalisasi layanan publik, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
“Seluruh perangkat daerah diminta menanggalkan ego sektoral dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas. Mari bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas untuk mewujudkan Kabupaten Probolinggo SAE,” ajaknya. (dik/*)
Editor : Muhammad Fahmi