GELARAN ASN SAE Awards 2025 Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memasuki tahapan asesmen dan filtering. Tahapan ini berlangsung selama empat hari. Mulai Senin-Kamis (24-27/11).
Tahapan ini menjadi proses penting untuk menentukan nomine terbaik dari 274 aparatur sipil negara (ASN) yang telah mendaftar secara resmi dari enam kategori. Keenam kategori tersebut, meliputi Pemimpin Inspiratif SAE, Penggerak Perubahan SAE, Penggerak Layanan SAE, Garda Terdepan SAE, Abdi Sehat Negeri SAE, serta Penggerak Generasi Cerdas SAE.
Untuk memastikan proses seleksi berjalan profesional, transparan, dan akuntabel, BKPSDM melibatkan tim penilai internal serta tim eksternal dari beberapa perangkat daerah. Meliputi, Inspektorat, BPPKAD, Bagian Organisasi, Dinas Dikdaya, dan Dinas Kesehatan. Kolaborasi dilakukan dengan tujuan menjaga netralitas penilaian, memperkuat akurasi verifikasi, serta menjamin perlindungan data pribadi peserta.
Tim Filtering dan Field Evaluation dari BKPSDM Windra Mariani mengatakan, asesmen dilakukan secara komprehensif dengan metode review dan verifikasi hingga validasi dokumen. Menurutnya, proses penilaian sedikit berbeda antara pejabat JPT, camat, dan kategori lainnya. Namun, pada prinsipnya tetap berpedoman pada indikator-indikator yang sudah ditetapkan.
“Setiap kategori memiliki penjabaran indikator masing-masing. Tetapi secara umum kami melihat aspek pendidikan, nilai kinerja atau e-Kin, nilai kinerja harian, hingga kontribusi peserta terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Nilai kinerja harian menjadi penting karena ASN wajib mengunggah laporan kinerja harian sesuai regulasi bupati. Dari sana terlihat konsistensi dan akuntabilitas ASN dalam menjalankan tugas,” jelasnya.
Masa kerja serta prestasi peserta, kata Windra, juga menjadi pertimbangan penting. Prestasi yang dimaksud mencakup penghargaan tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. “Peserta yang memiliki rekam jejak prestasi tentu menjadi perhatian karena menunjukkan komitmen dan kualitas kerja yang telah teruji,” tambahnya.
Sekretaris BKPSDM Kabupaten Probolinggo Hendra Eko Poernanto, S.AP. menegaskan, inovasi menjadi salah satu aspek yang turut dinilai meski bukan satu-satunya indikator utama. Menurutnya, ASN SAE Awards tidak hanya menilai pengembangan ide baru, tetapi juga menyangkut profesionalitas kerja secara menyeluruh. Termasuk perilaku, kompetensi, dan akhlak yang baik. Dengan metode penilaian kinerja 360 derajat.
“Inovasi tidak menjadi nomor pertama, tetapi tetap menjadi pertimbangan. ASN berkewajiban melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mengakselerasi capaian kinerja. Karena itu, sejak awal kami meminta seluruh peserta mengunggah inovasinya sebagai bagian dari dokumen,” ujarnya.
Selain inovasi, aspek lain yang sangat diperhatikan adalah pengembangan kompetensi dan kemampuan berkolaborasi. Kolaborasi menjadi poin penting dalam era birokrasi modern yang menuntut kerja sama lintas unit, bukan sekadar bekerja secara individual.
“Kami melihat bagaimana peserta bekerja sama, bagaimana ia membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Itu kami nilai karena sangat relevan dengan tuntutan pelayanan publik saat ini dan penilaian evaluasi kinerja tidak hanya berasal dari atasan, tetapi juga dari rekan kerja, bawahan langsung, dan diri sendiri,” jelasnya.
Koordinator Tim Asesmen Dhimas Prasetyamanta yang juga Kabid Pengelolaan Kinerja dan Disiplin Aparatur BKPSDM mengatakan, setelah tahapan asesmen dan filtering, dilanjutkan dengan field evaluation atau evaluasi lapangan. Berdasarkan pemeringkatan hasil asesmen dan filtering ada 60 peserta dengan 10 orang per kategori. Evaluasi lapangan akan dilakukan pada Senin-Selasa (1-2/12).
“Terdapat enam tim penilai yang turun langsung sesuai kategori masing-masing. Semua tim sudah terbentuk lengkap dengan rincian tugas dan indikator penilaian yang jelas. Tim bergerak ke lapangan untuk memverifikasi faktual,” katanya.
Untuk menjaga integritas selama proses seleksi, seluruh tim penilai menandatangani pakta integritas. Penandatanganan ini menjadi penguat komitmen moral sekaligus upaya nyata memastikan penilaian dilakukan secara independen.
“Pakta integritas ini bukan sekadar tanda tangan. Ini adalah komitmen nyata sesuai visi-misi Bupati, khususnya dalam penegakan integritas. Semua langkah yang kami lakukan harus berbasis integritas dan berbagai cara ditempuh agar prinsip ini benar-benar terjaga,” ujar Dhimas. (dik/*)
Editor : Fahreza Nuraga