KANIGARAN, Radar Bromo - Realiasi penyerapan anggaran belanja daerah Kota Probolinggo 2025 masih cukup rendah.
Tahun anggaran menyisakan satu bulan, namun realisasi penyerapan anggaran baru 72,5 persen.
Dari puluhan perangkat daerah yang ada, Dinas PUPR-PKP Kota Probolinggo yang paling rendah realisasi penyerapan anggarannya.
Penyebabnya, karena masih banyak pekerjaan proyek fisik yang belum rampung.
Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo menyebutkan, realisasi penyerapan anggaran yang tertinggi adalah Sekretariat Daerah (Setda).
Dari pagu anggaran Rp 51,4 miliar, sudah terserap sekitar Rp 41,7 miliar atau 81,23 persen.
Disusul penyerapan anggaran di Sekretariat DPRD. Dari nilai anggaran belanja Rp 47,1 miliar, sudah terealisasi Rp 38,1 miliar atau 80,9 persen.
Sedangkan realisasi penyerapan anggaran yang paling rendah terjadi di Dinas PUPR-PKP Kota Probolinggo.
Dari pagu anggaran belanja sekitar Rp 64 miliar, baru terserap sekitar Rp 25,6 miliar atau 40,1 persen.
Disusul Dinas Kesehatan-P2KB. Dari pagu belanja Rp 306 miliar, baru terserap sekitar Rp 153,4 miliar atau 50 persen.
Kepala BPPKAD Kota Probolinggo Pujo Agung Satrio mengatakan, realiasi penyerapan anggaran belanja per 25 November 2025 sudah mencapai 72,5 persen.
Sedangkan realisasi pendapatan daerah per 25 November, sudah tercapai 89 persen.
“Masih ada waktu satu bulan ke depan untuk merealisasikan penyerapan anggaran maupun merealisasikan pendapatan daerah,” terangnya.
Sejauh ini, menurutnya, realisasi penyerapan anggaran tertinggi ada di Setda Kota Probolingog sekitar 81 persen.
Dan realiasi penyerapan paling rendah ada pada Dinas PUPR, sekitar 40 persen.
Kepala Dinas PUPR-PKP Kota Probolinggo Setiorini Sayekti membenarkan bahwa realisasi penyerapan anggaran di dinasnya masih cukup rendah.
Penyebabnya, anggaran belanja Dinas PUPR paling banyak diperuntukkan pekerjaan fisik.
Jadwal pekerjaan fisik ini sebagian besar berakhir bulan Desember. Sehingga, sebagian anggaran belanja untuk pekerjaan fisik belum terealisasi atau terserap. Karena pekerjaan memang masih belum rampung.
”Belum lagi ada sejumlah pekerjaan fisik yang terlambat progres pekerjaannya. Tentunya, kondisi itu juga berpengaruh pada realiasi penyerapan anggaran. Karena pencairan anggaran sesuai dengan progres hasil pekerjaan,” terangnya. (mas/hn)
Editor : Muhammad Fahmi