KANIGARAN, Radar Bromo - Rencana Pemkot Probolinggo menyulap Jalan HOS Cokroaminoto layaknya Jalan Malioboro Jogjakarta, mulai dibahas.
Melalui Dinas PUPR-PKP Kota Probolinggo, proyek ini diusulkan mendapatkan anggaran Rp 8,5 miliar dalam Rancangan APBD 2026.
Rencananya, anggaran tersebut akan digunakan untuk penyusunan DED dan pelaksanaan proyek yang akan direaliasikan tahun depan.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Pembahasan Rancangan APBD 2026 oleh Komisi III DPRD Kota Probolinggo bersama Dinas PUPR-PKP, Senin (24/11) pagi.
Dari total anggaran belanja Bidang Bina Marga Dinas PUPR-PKP Rp 13,3 miliar, sebesar Rp 8,5 miliar dialokasikan untuk Jalan Cokro. Dengan rincian, sekitar Rp 100 juta untuk DED, pengawasan Rp 300 juta, dan selebihnya untuk realiasi rehabilitasi pematusan.
Kepala Dinas PUPR-PKP Kota Probolinggo Setiorini Sayekti mengatakan, Jalan Cokro Kota Probolinggo panjangnya 1,1 kilometer.
Sesuai program prioritas kepala daerah, jalan ini akan disulap layaknya Jalan Malioboro. Karena itu, dialokasikan anggaran melalui Rancangan APBD 2026.
“Dengan anggaran itu, rehabilitasi hanya bagian sisi barat jalan. Nanti akan dibangun box culvert dan di atasnya akan dibangun trotoar dengan konsep seperti Malioboro,” katanya kepada Jawa Pos Radar Bromo.
Soal pertimbangan memilih Jalan Cokro, kata Rini, selama ini sepanjang ruas Jalan Cokro rawan banjir atau genangan.
Karena itu, sudah waktunya salurannya direhabilitasi. Kebetulan sejalan dengan program prioritas kepala daerah, untuk menjadikan Jalan Cokro seperti Jalan Malioboro.
“Kami rencanakan susun DED pada 2026. Begitu juga pelaksanaannya akan dikerjakan tahun 2026. Karena itu, anggaran Rp 8,5 miliar itu untuk DED, pengawasan, dan pelaksanaannya,” jelasnya.
Rencana Pemkot Probolinggo menyulap Jalan Cokro banyak mendapatkan kritikan dan sorotan dari Komisi III. Sebab, belum ada kajian dan sosialisasi dalam rencana pembangunannya.
Dewan menilai dampak sosial proyek ini akan besar. Sebab, tidak sedikit warga yang telah mendirikan bangunan di atas saluran atau trotoar.
Anggota Komisi III DPRD Kota Probolinggo Robit Riyanto mengatakan, rencana pemkot menyulap Jalan Cokro, sangat bagus.
Namun, pembangunan yang tanpa persiapan dan kajian akan berdampak kurang baik. Karena itu, perlu dilakukan kajian dan sosialisasi dulu terkait rencana tersebut.
Menurutnya, pengerjaannya akan berhadapan dengan warga yang menempati sepanjang Jalan Cokro. Pemkot harus menyiapkan lebih dulu kajian, ganti untung, dan lainnya.
“Kepala daerah nanti akan berhadapan dengan orang banyak, jika pembangunan yang berdampak sosial tanpa ada sosialisasi lebih dulu. Karena di Jalan Cokro, sudah terlalu lama dibiarkan, banyak bangun di atas trotoar,” ungkapnya.
Pernyataan serupa diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Kota Probolinggo Eko Purwanto. Menurutnya, Pemkot harus lebih dulu mengkaji rencana pembangunan yang berdampak sosial langsung terhadap masyarakat.
Selama ini banyak warga yang menempati dan memanfaatkan trotoar tersebut. Bahkan, juga banyak bangunan permanen.
“Kami akan dorong Pemkot membuat kajian lebih dulu dan susun DED-nya pada 2026. Sambil lalu sosialisasi kepada warga terkait rencana pembangunan tersebut. Pada 2027 pelaksanaan pembangunannya,” ujarnya. (mas/rud)
Editor : Fahreza Nuraga