KANIGARAN, Radar Bromo - Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pernyataan Modal Perseroda Bahari Tanjung Tembaga Pemkot Probolinggo, menjadi perhatian seirus DPRD Kota Probolinggo.
Banyak hal yang menjadi sorotan fraksi-fraksi di DPRD terkait keberlanjutan Perseroda.
Di antaranya, terkait rekrutmen direksi, manajemen dan karyawan Perseroda, hingga risk management terhadap kemungkinan yang tidak diinginkan.
Seperti Pandangan Umum Fraksi Golkar yang dibacakan Farina Churun Inin.
Sebelum tahapan pembahasan raperda dimulai, Farina mengatakan, ada beberapa hal yang perlu ditanyakan.
Salah satunya terkait bagaimana proses rekrutmen direksi hingga karyawan Perseroda. Termasuk risk management.
Karena, Kota Probolinggo, pernah memiliki perusahaan daerah (perusda) yang akhirnya bangkrut.
“Dari sisi penyertaan modal dibutuhkan Rp 18,265 miliar yang akan dialokasikan secara bertahap selama 3 tahun mulai 2026. Di sisi lain, saat ini tengah ada efisiensi Pemerintah Pusat, trasnfer keuangan daerah berkurang banyak,” ujarnya.
Fraksi PKB juga menyoroti soal penyertaan modal di tengah efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat.
Fraksi PKB menyatakan, anggaran penyertaan modal sangat besar dan mengikat, karena itu perlu dilakukan rasionalisasi kembali.
Terlebih potensi APBD Kota Probolinggo, setiap tahunnya mengalami ketidakpastian.
Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanan rencana kegiatan belanja, baik yang sifat mandatori spending atau kegiatan penunjang lainnya.
“Perlu dilakukan pengurangan jumlah anggaran penyertaan modal di tengah kebijakan efisiensi di semua sektor pemerintahan. Apalagi, banyak BUMN, BUMD, yang ditutup akibat kerugian yang besar dan diduga sering dijadikan tempat untuk melakukan praktik-praktik korupsi,” ujar Saiful Iman, yang membacakan Pemandangan Umum PKB.
Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin mengatakan, menejemen resiko telah disiapkan. Penyertaan modal di tengah kebijakan efisiensi Pemerintah Pusat, memang hal sulit.
Namun, Pelabuhan Probolnggo memiliki potensi sangat besar untuk menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) baru untuk APBD Kota Probolinggo.
Karena itu, pihaknya harus segera mengambil alih peluang potensi pendapatan tersebut. Mengingat, pendapatan daerah dari Pemerintah Pusat juga berkurang.
“Saat ini masih belum dapat dihitung berapa potensi PAD yang dapat diperoleh dari Perseroda Bahari Tanjugn Tembaga. Tetapi, kami optimistis Perseroda itu bisa mengambil banyak potensi PAD yang menjadi pendapatan daerah,” jelasnya.
Modal Rp 18 Miliar Dicicil 3 Tahun
Kebutuhan modal untuk Perseroda Bahari Tanjung Tembaga Kota Probolinggo, mencapai Rp 18,265 miliar.
Tahun depan, Pemkot Probolinggo berencana mengalokasikan Rp 6,93 miliar dari APBD. Alokasi modal ini masih tahap awal dan Perseroda, belum dapat beroperasi.
Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin mengatakan, penyertaan modal tahun depan Rp 6,9 miliar. Namun, Perseroda belum dapat beroperasi.
Karena, modal awal itu nantinya akan digunakan untuk membeli kendaraan angkut berupa truk, kantor, dan lain-lain.
“Nantinya penyertaan modal akan dilakukan selama 3 tahun. Dilanjut tahun 2027 dan 2028,” katanya.
Dari data yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Bromo, penyertaan modal pada 2027 direncanakan Rp 9,85 miliar dan pada 2028 Rp 1,485 miliar. Aminuddin menerangkan, Perseroda diperkirakan beroperasi pada 2028.
Nantinya, modal total Rp 18,265 miliar itu dapat diperkirakan akan naik nilainnya setelah beberapa tahun Perseroda beroperasi.
Selanjutnya, pihaknya akan membuka peluang dari pihak luar untuk ikut memiliki saham Perseroda. Namun, saham tertinggi tetap Pemkot Probolinggo, minimal 51 persen.
“Bisa juga nanti nilai sahamnya dibuat 180 ribu saham, per saham Rp 100 ribu. Dengan begitu, masyarakat atau pihak luar yang ikut memiliki saham di Perseroda, makin banyak dan nilai manfaatnya makin besar pula,” jelasnya. (mas/rud)
Editor : Ronald Fernando