KANIGARAN, Radar Bromo- Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, Wali Kota -Wakil Wali Kota Probolinggo, didemo.
Selasa (28/10), ratusan aktivis menyoroti kinerja wali kota-wakil wali kota. Mereka menilai kepala daerah hanya banyak janji.
Proyek pembangunan di Kota Mangga, yang mengorbankan ratusan pohon juga tak luput dari perhatian.
Dari pantauan Jawa Pos Radar Bromo, awalnya, massa berkumpul di Bundaran Gladak Serang, Kota Probolinggo.
Mengendarai kendaraan roda empat, mereka begerak menuju kantor Wali Kota Probolinggo di Jalan Panglima Sudirman.
Pendemo juga membentangkan poster dengan berbagai tulisan. Mulai dari APBD Jadi Bancaan ASN, Janji Wali Kota Carpak (Bohong), Pak Wali Kota PHP Aja Banyak Bicara Tanpa Bukti, dan Manusia Butuh Oksigen Jangan Tebang Pohon Sembarangan.
Hampir satu jam para pendemo berorasi di depan kantor Wali Kota. Awalnya, perwakilan massa diminta langsung masuk untuk audiensi.
Namun, permintaan itu ditolak. Mereka meminta Wali Kota keluar dulu menemui peserta aksi.
Akhirnya, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin didampingi Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, Ketua DPRD Kota Probolinggo Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani dan Wakil Ketua DPRD Santi Wilujeng Prastiyani, keluar menemui peserta aksi.
Aminuddin juga sempat memberikan sambutan saat menemui peserta aksi. Kemudian, perwakilan peserta aksi masuk ke kantor pemkot untuk audiensi.
Ketua DPW LSM Harimau Jatim Arif Billah membacakan pernyataan sikap dan tuntutan peserta aksi. Kemudian, surat pernyataan sikap itu diserahkan pada Wali Kota.
“Kami mengevaluasi 1 tahun kepemimpinan Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota. Kami mendukung program yang dijalankan, tetapi bukan berarti tidak ada kekurangan,” jelas Arif Billah.
“Kekurangan itu kami berikan masukan melalui pernyataan sikap. Kami ingin bergandengan tangan dalam mensejahterahkan masyarakat. Aksi kami murni atas masukan dari masyarakat Kota Probolinggo,” imbuh Arif Billah.
Arif menerangkan, ada beberapa poin yang menjadi tuntutan. Mulai bidang kesehatan yang dikeluhkan pelayanan kesehatan belum maksimal serta rumitnya aturan BPJS Kesehatan.
Pemkot diminta membentuk peraturan daerah yang dapat melindungi hak masyarakat mendapat pelayanan kesehatan yang lebih baik.
Di bidang pendidikan, disebutkan banyak anak usia sekolah yang belum sepenuhnya mendapat pendidikan layak. Kemudian, diperlukan rehab sekolah, beasiswa, pemerataan dan jaminan tenaga pendidik.
“Sosialisasi menyeluruh terkait program yang dilakukan oleh Pemkot Probolinggo, sangat penting, sehingga revitalisasi alun-alun dan rekolasi PKL tidak menimbulkan masalah seperti saat ini. Kami yang bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat ingin adanya perubahan nyata,” ungkap Arif.
Mendapati tiu, Wali Kota mengatakan, aspirasi dan masukan terhadap Pemkot sangat dibutuhkan. Terlebih niatnya untuk membangun Kota Probolinggo.
Ia mengaku, berbagai program, mulai pendidikan, kesehatan, informasi publik, proyek pembangunan perlu dipantau bersama.
Ia juga memastikan tahapan pembangunan, seperti detail engineering design (DED) sudah dilalui.
Karena itu, masyarakat dapat melakukan pemantauan bersama dalam program pengembangan dan revitalisasi. Khususnya proyek pembangunan alun-alun.
“Dengan masukan ini, kami lihat standar DED apa sudah sesuai. Pertanggungjawaban APBD harus kita pahami bersama agar proses pembangunan tepat sasaran,” jelas Dokter Amin –sapaan akrabnya-.
“Pohon yang sudah dipotong, harus diganti, kami tuntut itu. Taman yang rusak juga harus diganti, karena masuk dalam MoU pelaksanaan proyek,” imbuh Aminuddin. (mas/rud)
Editor : Muhammad Fahmi