KANIGARAN, Radar Bromo - Kali pertama sejak menjabat, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin melakukan mutasi besar-besar di lingkungan Pemkot Probolinggo.
Sejumlah 272 aparatur sipil negara (ASN) dilantik dan diambil sumpah/janjinya Selasa (30/9) sore.
Mutasi ini digelar di Gedung Puri Manggala Bhakti, Kota Probolinggo. Dari ratusan ASN itu, 18 ASN merupakan pejabat eselon II, 70 pejabat eselon III, dan 122 ASN eselon IV.
Ada juga lima pejabat fungsional. Selain mereka, juga ada pelantikan dan pengambilan sumpah 57 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II.
Salah satu pejabat fungsional tersebut adalah Surya Darmawati. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Sumber Daya Manusia (SDM), kini dikembalikan sebagai fungsional.
Dari belasan pejabat eselon II yang dilukir itu, di antaranya ada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Aries Santoso.
Ia dimutasi menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Menggantikan Wawan Soegyantono yang dilantik menjadi Staf Ahli Wali Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan.
Ada juga Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (DKUP) Fitriawati yang dilantik menjadi Kepala DKPPP. Posisinya digantikan oleh Slamet Swantoro yang sebelumnya menjadi Staf Ahli Wali Kota.
Kepala BKPSDM juga ikut dalam gerbong mutasi. Ia dipindahtugaskan menjadi Kepala Satpol PP menggantikan Pujo Agung Satrio. Sedangkan, Pujo dilantik sebagai Kepala BPPKAD.
Direktur RSUD. dr. Mohamad Saleh Intan Sudarmadi juga tak luput dari mutasian. Ia harus bertukar posisi dengan Kepala Dinkes-P2KB Nurul Hasanah Hidayati.
Posisi asisten setda juga diduduki pejabat baru. Di antaranya, ada Agus Efendi sebagai Asisten Administrasi Umum.
Posisi staf ahli diubah, Agus Hartadi sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
Serta, Rachma Deta Antariksa sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin mengatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan bukan hanya formalitas penyerahan kewenangan. Melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Pelantikan ini adalah bentuk legalisasi terhadap pemberian kewenangan untuk melaksanakan kebijakan maupun mengesahkan sebuah keputusan. Lebih dari itu, ini adalah ikrar yang disaksikan bersama dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kinerja organisasi,” terangnya.
Ia mengatakan, dinamika rotasi dan penempatan pejabat merupakan kebutuhan organisasi dalam rangka pemantapan kapasitas kelembagaan. Karena itu, para pejabat diharapkan segera beradaptasi dan melaksanakan tugas dengan cepat.
“Saya minta segera menyikapi seluruh tugas dan fungsi selama masa transisi. Harapannya, saat memasuki tahun anggaran 2026, kita sudah fokus pada pelaksanaan program kerja masing-masing. Guna menunjang tercapainya visi dan misi Kota Probolinggo,” pintanya. (mas/rud)
Editor : Ronald Fernando