PROBOLINGGO, Radar Bromo-Kecelakaan yang sering terjadi di jalur wisata Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, mendapat perhatian serius berbagai pihak.
Rakor Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan digelar untuk membahas tiga isu penting.
Yakni, uji kelayakan portabel jip wisata Bromo, larangan penggunaan motor matik ke kawasan Bromo, dan pemanfaatan jalan kelas 3 menuju kawasan wisata tersebut. Dari sini, sejumlah kesekatapan diperoleh.
Rakor diikuti sejumlah pihak Senin (15/9). Antara lain, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Probolinggo bersama masyarakat adat, aparat kepolisian, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS), serta sejumlah stakeholder lain.
Kepala Dishub Kabupaten Probolinggo Edy Suryanto menjelaskan, uji kelayakan jip wajib dilakukan mengingat sebagian besar armada yang beroperasi sudah berusia puluhan tahun.
Ada sekitar 800 jip di kawasan Bromo yang terdaftar di Kabupaten Probolinggo.
"Karena dipakai untuk mengangkut wisatawan, faktor keselamatan harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Selain itu, Dishub mengimbau agar motor matik tidak digunakan naik ke Bromo. Sebab, sebagian besar kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh rem blong motor matik.
“Sosialisasi masih kami lakukan di jalur Probolinggo. Namun, kendala muncul karena wisatawan yang turun seringkali berasal dari jalur lain. Seperti Malang atau Pasuruan,” tambah Edy.
Isu lain yang dibahas adalah penggunaan jalan kabupaten kelas 3 menuju Bromo. Jalan tersebut hanya didesain untuk kendaraan ringan. Namun, faktanya kerap dilintasi bus pariwisata.
“Ini berbahaya. Akses hanya satu, jembatan pun hanya satu. Jika bus terus-menerus melintas, bisa saja jalur ke Bromo terputus bila terjadi kerusakan,” tegasnya.
Dishub sempat berencana memasang portal setinggi 3,5 meter untuk membatasi kendaraan besar. Namun, rencana itu ditunda karena berpotensi mengganggu aktivitas petani yang mengangkut hasil panen.
“Perlu dicari solusi bersama agar keselamatan tetap terjaga tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat,” pungkas Edy.
Kepala Seksi Pengelolaan Wilayah I BB TNBTS Bambang Suryono menegaskan, pihaknya juga mendukung pelaksanaan uji kelayakan jip secara rutin.
Bahkan, TNBTS berencana menutup kawasan Bromo sementara waktu untuk memberi kesempatan seluruh operator jip mengikuti uji serentak.
“Satu wilayah diperkirakan butuh dua sampai tiga hari. Nantinya dilakukan bergantian per daerah,” jelasnya.
Keluhan juga datang dari Kepala Desa Ngadisari Sunaryono terkait banyaknya laka di jalur Bromo. Meski bukan kewenangan desa, menurutnya, pihaknya bersama masyarakat telah berupaya mencegah motor matik masuk kawasan Bromo.
Desa telah memasang rambu, hingga berjaga di jalan. Namun, langkah ini tak jarang menimbulkan kesalahpahaman.
“Ada wisatawan yang kecewa karena dilarang naik. Bahkan, turis asing, khususnya asal China, sering salah paham. Saat diminta berhenti, ada yang mengira hendak dibegal. Lalu justru menabrak petugas kami. Ini perlu ketegasan dari pihak berwenang,” ungkapnya.
Dari sisi transportasi umum, Ketua Organda Probolinggo Tommy Wahyu Prakoso menilai, kecelakaan yang melibatkan bus tak semata soal izin.
“Bus yang kemarin kecelakaan sebenarnya izinnya lengkap. Faktor human error juga harus diperhatikan. Karena itu penting adanya sertifikasi pengemudi, termasuk bagi sopir jip wisata,” sarannya.
Kapolres Probolinggo AKBP Dr. M. Wahyudin Latif menambahkan, pihaknya membutuhkan masukan konkret terkait kecelakaan rombongan wisatawan di Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Minggu (14/9).
“Perlu evaluasi bersama, apakah dari segi penerangan jalan umum, markah, atau infrastruktur lainnya. Keselamatan wisatawan harus ditangani lintas sektor, bukan hanya satu pihak,” tegasnya.
Dukungan juga datang dari Kasubdit Laka Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Pol Ruben Verry Takaendengan. Ia menilai rapat koordinasi ini penting untuk merumuskan analisis keselamatan di kawasan Bromo.
“Semua masukan akan kami bawa ke pimpinan agar menjadi perhatian dalam pengamanan lalu lintas. Harapannya, ke depan pengelolaan jalur wisata Bromo semakin aman dan tertib,” jelasnya. (gus/hn)
Editor : Muhammad Fahmi