RUMAH Sakit Umum Daerah (RSUD) Tongas, Kabupaten Probolinggo, menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan mutu layanan kesehatannya. Upaya itu dilakukan dengan cara yang berbeda. Pihak rumah sakit menyebarkan 8.000 kuesioner berisi pernyataan pengaduan masyarakat terkait pelayanan kesehatan, guna memperoleh masukan langsung.
Kuesioner disebarkan kepada masyarakat di sepuluh kecamatan wilayah barat Kabupaten Probolinggo. Di dalamnya terdapat 40 item pernyataan seputar pelayanan dan fasiitas. Beberapa di antaranya menyangkut sikap petugas Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan rawat jalan, ketidakjelasan alur pendaftaran di loket, ketiadaan sistem pendaftaran online untuk pasien umum, hingga minimnya fasilitas penunjang seperti CT-Scan dan layanan cuci darah (hemodialisa).
Dari jumlah itu, 6.571 kuesioner atau sekitar 81 persen berhasil terkumpul kembali. Proses distribusi dan pengumpulan melibatkan banyak pihak. Mulai kader kesehatan, kader PKK, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, hingga dukungan TNI-Polri. Penyebaran kuesioner dilaksanakan selama sepekan, sejak 31 Juli lalu.
Sebagai tindak lanjut, RSUD Tongas menggelar Penandatanganan Janji dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan di Pendapa Prasaja Ngesti Wibawa, Sabtu (13/9). Penandatangan dilakukan oleh Plt Direktur RSUD Tongas dr. Catur Prangga Wadana, Sp.A., M.Kes.; Ketua Forum Kabupaten Probolinggo Sehat (FKPS); Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris; serta Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma, S.E., M.M.
Dokter Catur Prangga Wadana menegaskan, upaya yang dilakuan RSUD Tongas ini merupakan terobosan penting dalam membenahi pelayanan rumah sakit. Selama ini biasanya komplain sifatnya pasif, hanya lewat kotak saran atau kepada beberapa pasien.
“Kami aktif mendatangi masyarakat, agar mereka menilai langsung wajah pelayanan RSUD Tongas. Dari hasil itu kami mendapat feedback yang akan diikuti dengan aksi nyata,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengaduan yang disampaikan masyarakat melalui kuesioner itu akan ditindaklanjuti oleh RSUD Tongas. Ada yang dapat ditangani secara internal dalam satu tahun atau hitungan bulan. “Namun, kalau diluar kewenangan kami dan membutuhkan anggaran besar, akan disesuaikan dengan kemampuan daerah. Bisa terealisasi tahun 2027 atau 2028, yang penting ada target jelas,” tegasnya.
Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris mengapresiasi langkah RSUD Tongas. Menurutnya, tidak banyak fasilitas kesehatan berani mencari keluhan langsung dari masyarakat. “Saya apresiasi RSUD Tongas, karena ini bukan hal mudah. Semoga tidak berhenti di sini, terus mencari tahu kekurangan dan berinovasi baru,” ujarnya.
Gus Haris berharap, ke depan rumah sakit jangan hanya fokus pada jumlah kunjungan pasien. Melainkan juga melakukan penekanan pada upaya preventif yang dilakukan terhadap masyarakat. “Termasuk perlu ada fitur pengaduan digital agar masyarakat lebih mudah menyampaikan kritik dan saran,” katanya.
Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma, menilai metode kuesioner ini sebagai langkah kreatif. Menurutnya, RSUD Tongas berani melihat kekurangannya dari sudut pandang masyarakat. Melalui kuesioner yang bisa menjadi dasar dalam rangka meningkatkan pelayanan sarana dan prasaran
“Semua hasil kuesioner di-breakdown satu per satu, sehingga jelas prioritas perbaikan. Baik yang bisa segera ditangani rumah sakit maupun yang membutuhkan dukungan anggaran pemerintah. Ini terobosan bagus untuk meningkatkan mutu pelayanan,” ungkapnya.
Penandatanganan Janji dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan, itu dihadiri ratusan undangan dari berbagai unsur. Di mereka hadir pula anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, H.M. Hasan Irsyad, S.H., M.Si.; anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Komisi IV dan anggota DPRD dari Dapil 6. (mas/*)
Editor : Ronald Fernando