BAPPERIDA Kota Probolinggo menggelar RAKOR Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tahun 2025. Sebagai wujud sinergi dan sinkronisasi kinerja TKPK dalam merumuskan sekaligus menyepakati RPKD dalam upaya mewujudkan penurunan angka kemiskinan sekaligus kemandirian masyarakat sebagai cermin keberhasilan pembangunan daerah.
Diikuti 130 peserta, Rakor ini digelar di Ruang Puri Manggala Bhakti Kantor Wali Kota Probolinggo, Kamis (31/7). Wakil Wali Kota Probolinggo selaku Ketua TKPK pada kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Probolinggo drg. Ninik Ira Wibawati, M.QIH.
Hadir pula para Asisten dan Staf Ahli Pemkot Probolinggo, para Kepala Perangkat Daerah dan Camat se Kota Probolinggo. Dalam kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Bappeda Propinsi Jawa Timur, ini juga dihadiri kepala BPS Kota Probolinggo serta para akademisi. Di antaranya, para pimpinan atau rektor perguruan tinggi, lembaga terkait, hingga jajaran keanggotaan TKPK Kota Probolinggo.
Sebagaimana diketahui, tahun ini merupakan tahun pertama masa kepemimpinan nasional maupun daerah. Sementara itu, pencanangan target angka kemiskinan menjadi parameter utama keberhasilan pembangunan nasional, provinsi, kabupaten, dan kota hingga masa jabatan kepemimpinan berakhir. Itulah mengapa begitu pentingnya dilakukan rakor TKPK dilaksanakan sebagai momentum penyusunan RPKD pada kesempatan ini.
Dalam laporannya, Sekretaris Bapperida Kota Probolinggo Dra. Whestia Kristiantin, M.AP., menyebutkan, angka kemiskinan Kota Probolinggo sampai Maret 2024 mencapai 6,18 persen atau 15.240 jiwa. Adapun persentase kemiskinan ekstrem 0 persen. Artinya, tidak ditemukan keluarga miskin ekstrem di 29 kelurahan se-Kota Probolinggo berdasarkan hasil verval pada triwulan III Tahun 2024 lalu.
Dalam 3 tahun terakhir, progres angka kemiskinan Kota Probolinggo terus menurun. Hal ini menjadi sebuah capaian bagus sebagai modal awal bagi pemkot dan seluruh stakeholder dalam mewujudkan penurunan angka kemiskinan agar lebih baik lagi.
Meski capaian ini merupakan fakta yang menggembirakan, Sekda drg. Ninik mengingatkan, untuk tidak menjadikan terlena. Karena pada hakekatnya angka kemiskinan sangat dinamis.
“Jangankan setiap tahun, bahkan setiap hari kondisi di lapangan sangat fluktuatif. Meski demikian, kami atas nama TKPK mengapresiasi capaian ini terwujud karena sinergi bersama. Sehingga, kemiskinan ekstrem di Kota Probolinggo yang dirilis Kemenko PMK sebesar 0 persen,” ujarnya.
Patut menjadikan pemahaman bersama bahwa sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem mengamanatkan perlunya keterpaduan program dan sinergi program antara pemda dan stakeholder untuk mengambil langkah strategis sesuai tupoksi masing-masing.
“Jadi, RPKD ini menjadi urgen karena sebagai dokumen perencanaan sekaligus acuan kebijakan serta rencana aksi yang akan kita disusun bersama dalam implementasinya di masa kepemimpinan daerah tahun 2025-2029,” ungkap Sekda.
Itulah mengapa narasumber yang dihadirkan dari Bappeda Jawa Timur menyampaikan materi sekaligus diskusi yang begitu penting. Untuk membimbing sekaligus mengarahkan peserta rakor sekaligus memberikan pemahaman pentingnya Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah RPKD hingga bagaimana metode penyusunannya.
Sekda juga mengajak hadirin, baik pimpinan dan anggota TKPK tak hanya menyatukan komitmen dalam penyusunan RPKD. Tetapi, juga mengawal bersama kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Probolinggo.
“Jadi, bukan semata-mata menurunkan angka kemiskinan, namun lebih dari itu, harus terwujud kemandirian masyarakat dan berimbas pada kesejahteraan secara menyeluruh sebagai salah satu cerminan keberhasilan pembanguann daerah di Kota Probolinggo,” jelasnya. (el/adv)
Editor : Ronald Fernando