PROBOLINGGO, Radar Bromo- Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kota Probolinggo kembali menjadi sorotan DPRD Kota Probolinggo. Sebab, Pemkot Probolinggo masih harus mengalokasikan anggaran sampai sekitar Rp 1,6 miliar dalam Perubahan APBD 2025.
Karena sebelumnya disebutkan pembangunan SR ini sepenuhnya akan dibiayai Pemerintah Pusat. Rupanya, anggaran miliaran rupiah dari APBD Pemkot ini akan digunakan untuk pengurukan lahan yang akan dibangun SR di Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih.
Anggota Komisi III DPRD Kota Probolinggo Eko Purwanto mengatakan, tidak semua daerah menerapkan SR yang menjadi program Presiden RI. Pemkot Probolinggo menerapkannya menggunakan gedung Rusunawa Mayangan sebagai asrama pelajar SR.
Padahal, menurutnya, Pemkot telah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk pemeliharaan gedung tersebut melalui Perubahan APBD 2024. Dengan harapan, awal tahun ini manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Serta, menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).
“Separo tahun, Rusunawa Mayangan itu belum juga difungsikan. Coba difungsikan sejak awal 2025, disewakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, pemerintah daerah juga dapat PAD,” katanya, Senin (23/6).
Di sisi lain, kata Eko, program pembangunan SR digadang-gadang seluruhnya akan dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau APBN. Pemerintah daerah hanya menyiapkan lahan sesuai kebutuhan pembangunan SR. Selanjutnya, perencanaan dan pembangunannya semua dibebankan ke APBN.
Namun, SR belum dibangun, Pemkot sudah harus merogoh APBD hingga Rp 1,6 miliar. “Sekolah Rakyat disebut-sebut dibiayai oleh APBN. Tapi, melalui Perubahan APBD 2025, Pemkot malah mengajukan Rp 1,6 miliar untuk pengurukan,” ujarnya.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Kota Probolinggo Rey Suwigtyo selaku koordinator SR di Kota Probolinggo mengatakan, anggaran pembangunan SR semuanya dari APBN. Pemkot hanya menyiapkan lahan.
Pemkot miliki lahan yang layak untuk dibangun SR. Luasnya 7,6 hektare. Namun, beberapa titik lahan itu butuh diuruk agar rata. “Pemerintah Pusat akan membangun Sekolah Rakyat, kalau lahannya sudah clean and clear. Dalam artian, lahannya sudah jelas status aset dan lahannya rata. Jika ada lahan yang tidak rata, diuruk. Jika ada bangunannya, diratakan dulu,” jelasnya.
Diketahui, Pemkot Probolinggo berupaya maksimal merealisasikan SR. Termasuk menyiapkan lahan seluar 7,6 hektare. Di lahan ini nantinya akan dibangun gedung SR, stadion, hingga fasilitas lainnya dengan nilai anggaran berkisar Rp 200 miliar hingga Rp 300 miliar.
Untuk sementara, pelajar SR akan mengikuti kegiatan belajar mengajar di SDN Mayangan 4. Serta, akan tinggal di Rusunawa Mayangan sebagai asrama sementara. (mas/rud)
Editor : Ronald Fernando