KANIGARAN, Radar Bromo–Rencana pemangkasan anggaran hibah untuk KONI Kota Probolinggo rupanya menggelitik Komisi I DPRD kota setempat.
Maklum, anggaran hibah itu rencananya akan dipangkas 20 persen. Komisi I pun merekomendasikan agar anggaran hibah untuk KONI tidak dipangkas.
Rekomendasi itu disampaikan Komisi I saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) dan KONI, Selasa (20/5) malam.
Alasannya, pemangkasan anggaran hibah KONI akan berdampak langsung pada pembinaan dan prestasi atlet Kota Probolinggo.
“Komisi I merekomendasikan efisiensi untuk anggaran hibah KONI cukup 10 persen atau menjadi Rp 4,5 miliar saja,” terang Sekretaris Komisi I DPRD Kota Probolinggo Zainul Fathoni.
Selama RDP itu, terungkap bahwa dalam APBD 2025, awalnya KONI direncanakan mendapat anggaran hibah sebesar Rp 5 miliar.
Anggaran hibah itu bahkan telah ditandatangani dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) saat KONI Kota Probolinggo dipimpin oleh Plt Ketua Umum Imanto.
Belum lama berjalan, ada kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Karena kebijakan ini, anggaran hibah untuk KONI rencananya akan dipangkas 10 persen atau Rp 500 juta.
Sehingga, tersisa Rp 4,5 miliar. Pemangkasan 10 persen itu akan dituangkan dalam adendum NPHD.
Namun, saat adendum belum dilakukan, ada kebijakan dari TAPD untuk memangkas lagi anggaran KONI sebesar Rp 500 juta. Sehingga menyisakan Rp 4 miliar dari rencana awal.
Kebijakan itu pun ditolak oleh KONI. Ketua Umum KONI Kota Probolinggo Zulfikar Imawan tidak bersedia menandatangani adendum NPHD yang isinya anggaran hibah KONI berubah menjadi Rp 4 miliar.
”Jadi saya belum menandatangani adendum NPHD. Sebab, adendum yang disodorkan berubah menjadi Rp 4 miliar. Sampai sekarang belum ada jawaban ke KONI, kenapa adendum NPHD tersebut berubah dari Rp 4,5 miliar menjadi Rp 4 miliar,” kata Iwan –panggilan Zulfikar Imawan.
Fathoni pun minta agar anggaran hibah untuk KONI tidak dipangkas.
Sebab, anggaran itu penting untuk mendukung prestasi atlet olahraga Kota Probolinggo.
Seharusnya menurut dia, pemangkasan anggaran hibah sebesar 10 persen atau Rp 500 juta merupakan keputusan final. Tidak perlu lagi ada pemangkasan kedua.
Sebab, anggaran hibah yang minim akan berpengaruh pada potensi prestasi atlet Kota Probolinggo. Saat anggaran minim, maka pembinaan, pembibitan, dan pemenuhan sarpras lainnya juga akan terbatas.
”Jadi, kami merekomendasikan anggaran hibah KONI tetap Rp 4,5 miliar. Segera realisasikan adendum NPHD KONI dengan nilai Rp 4,5 miliar, jangan kurang lagi. Kalau mau ditambah, boleh,” tegasnya.
Anggota Komisi I DPRD Sibro Malisi mengungkapkan, KONI sebenarnya mengajukan anggaran hibah sebesar Rp 6,5 miliar. Namun, karena keterbatasan anggaran, pemkot hanya memberikan Rp 5 miliar.
Realisasi yang jauh dari pengajuan itu membuat banyak program dan kegiatan olahraga yang dicoret atau dikorbankan. Terutama kegiatan cabor.
Anggaran hibah itu lantas dipangkas 10 persen menjadi Rp 4,5 miliar, karena kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
Dampaknya, makin banyak program kegiatan yang digagalkan. Seperti, pemusatan latihan kota (puslatkot) saat ini ditiadakan.
Kalau sampai anggaran hibah KONI kembali dipangkas dan tersisa Rp 4 miliar, maka akan makin banyak program kegiatan yang gagal dilakukan.
”Suksesnya olahraga tentu bergantung bagaimana program Dispopar. Dispopar bergantung pada KONI dan KONI bergantung pada cabor-cabor atau atlet. Tetapi, Dispopar malah tidak memenuhi kebutuhan KONI atau cabor. Bagaimana menuntut atlet berprestasi, wong perhatian dari pemerintah saja minim,” ungkapnya.
Sekretaris Dispopar Kota Probolinggo Fajar Purnomo mengatakan, kebijakan efisiensi kedua atau pemangkasan kedua anggaran hibah KONI itu belum terlaksana. Adendum dalam NPHD juga belum dilakukan.
”Untuk anggaran hibah KONI masih dialokasikan Rp 4,5 miliar. Semoga dengan RDP ini segera terlaksana adendum NPHD KONI dengan nilai hibah Rp 4,5 miliar,” katanya. (mas/hn)
Editor : Muhammad Fahmi