MASALAH gizi buruk masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi Pemkab Probolinggo. Jumlah “pasien” mencapai ratusan orang. Mereka tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Probolinggo.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo tahun 2024, tercatat ada 677 kasus gizi buruk. Sementara, Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, mencatat sepanjang 2024 terdapat 685 kasus atau 0,9 persen dari 72.502 balita. Tahun ini ada 506 kasus atau 0,7 persen.
Jumlah tersebut memang masih di bawah standar nasional, 5 persen. Namun, patut diperhatikan karena ternyata masih banyak balita yang tidak mendapatkan asupan gizi memadai.
Berdasarkan data BPS 2024, ada dua kecamatan dengan kasus gizi buruk tertinggi. Pertama, Kecamatan Tegalsiwalan dengan 106 kasus. Kedua, Kecamatan Banyuanyar dengan 98 kasus. Dua kecamatan ini secara konsisten menunjukkan konsentrasi masalah gizi buruk yang signifikan.
Kecamatan Kraksaan, yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Probolinggo, menjadi penyumbang ketiga terbanyak dengan 97 kasus. Diikuti Kecamatan Dringu dengan 77 kasus.
Angka yang mencolok ini jauh lebih tinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Seperti, Kecamatan Paiton (41 kasus), Sumberasih (40 kasus), dan Krucil (39 kasus). Bahkan, sejumlah kecamatan, seperti Kuripan, Bantaran, Gending, Lumbang, dan Wonomerto, mencatatkan di bawah 10 kasus. Kecamatan Sukapura, menjadi satu-satunya kecamatan yang tidak ada kasus gizi buruk.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Sri Wahyu Utami mengatakan, intervensi sudah dilakukan secara bertahap. Kasus sempat mencapai 685 pasien, tetapi setelah dilakukan intervensi serentak pada Juni 2024, turun menjadi 506 kasus pada Desember 2024. “Dari total 72.502 balita yang kami pantau, sebanyak 0,9 persen mengalami gizi buruk pada 2024,” ujarnya.
Sri menjelaskan, penyebab gizi buruk balita tidak tunggal. Ada banyak faktor. Seperti asupan makanan yang tidak seimbang, infeksi berulang seperti diare atau tuberkulosi (TBC), hingga kurangnya imunisasi menjadi penyumbang utama.
Ia menekankan pentingnya pemenuhan gizi seimbang. Serta, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, protein hewani, serta menjaga kebersihan lingkungan.
Terkait tingginya kasus di Kecamatan Tegalsiwalan dan Banyuanyar, Sri mengatakan, pihaknya masih mendalami secara spesifik pemicunya. Dugaan sementara, mengarah kepada aspek ekonomi dan pola konsumsi masyarakat yang kurang bergizi.
“Mungkin masyarakat belum terbiasa dengan pola makan sehat. Tapi, kami tidak fokus hanya pada wilayah yang tinggi kasusnya. Semua kecamatan tetap kami pantau dan intervensi,” tegasnya.
Baca Juga: Selama Mei, Polres Probolinggo, Ungkap 11 Kasus Narkoba-Miras, Ada yang Tersangkanya Cewek Lho
Berbagai upaya penanggulangan terus dilakukan. Mulai dari pelatihan kader kesehatan, penyuluhan di Posyandu, hingga promosi pentingnya imunisasi lengkap dan gizi berbasis lokal. Pemerintah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
Melihat kondisi ini, Bupati Probolinggo Mohammad Haris mengatakan, isu kesehatan anak menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah. Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah program “Dapur Sehat.” Sebuah inisiatif berbasis desa yang akan difokuskan pada penguatan intervensi gizi dan pola makan sehat.
“Masalah gizi ini tidak bisa ditangani separo hati. Camat dan kepala desa harus paham betul kondisi wilayahnya. Program Dapur Sehat akan dimulai di 10 kecamatan dengan kasus stunting tertinggi, sebagai proyek percontohan,” ujarnya.
Program ini dirancang untuk tidak hanya menyentuh aspek makanan. Tetapi, juga edukasi gizi kepada masyarakat melalui PKK dan stakeholder desa. Bupati menekankan pentingnya kolaborasi antara semua level pemerintahan agar program ini berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Kami ingin seluruh jajaran pemerintahan, dari desa hingga kabupaten, memiliki visi yang sama. Karena pembangunan itu harus dimulai dari desa,” ujar Gus Haris.
Dapur Sehat tidak akan diwujudkan dalam bentuk distribusi makanan ke setiap rumah, tetapi melalui kegiatan komunitas yang melibatkan ibu-ibu, kader kesehatan, dan tokoh masyarakat dalam menyediakan makanan sehat berbahan lokal. Gus Haris menyebut, salah satu keunggulan masyarakat pedesaan adalah kebiasaan mengonsumsi makanan alami yang justru menjadi kunci pencegahan stunting.
“Mereka yang tinggal di pelosok sering lebih sehat, karena konsumsi sayur dan lauk lokal. Sementara masyarakat kota, justru lebih sering terkena dampak stunting karena pola makan instan,” katanya.
Selain mempersiapkan Dapur Sehat, Pemkab juga tetap menjalankan berbagai upaya preventif lain. Seperti edukasi pentingnya pemberian ASI eksklusif hingga 6 bulan, imunisasi lengkap, dan peningkatan sanitasi. Program ini diharapkan menjadi titik balik dalam menurunkan prevalensi gizi buruk dan stunting secara menyeluruh di Kabupaten Probolinggo.
Dengan pendekatan dari hulu ke hilir, Pemkab berkomitmen menjadikan Dapur Sehat sebagai model keberhasilan penanganan gizi buruk di tingkat desa yang bisa direplikasi ke seluruh daerah di Jawa Timur.
Penanganan Dimulai dari Rumah
Perjalanan panjang menurunkan angka gizi buruk di Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan, membuahkan hasil. Pada 2024, di desa ada dua anak yang mengalami gizi buruk.
Berkat kerja keras tim kesehatan desa, kini kasus gizi buruk sudah tidak ditemukan lagi. Upaya ini dikawal langsung oleh Bidan Desa Kalibuntu Indah Febriyanita serta dukungan Puskesmas Kraksaan.
Namun, tantangan belum selesai. Pekerjaan rumah besar berikutnya adalah mengatasi gizi kurang dan stunting yang masih menghantui banyak keluarga. “Tahun ini di Kraksaan, sudah tidak ada gizi buruk,” ujar Bidan Indah meyakinkan.
Indah mengatatakan, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) melalui program pemerintah sangat membantu dalam menangani kasus gizi buruk. Program ini menolong anak-anak melewati masa kritisnya. Kini tercatat 10 anak mengalami gizi kurang. Namun, tidak semuanya menunjukkan perbaikan berat badan.
“Anak yang tidak naik berat badannya, kami masukkan program PMT. Kami bantu penuh. Mulai dari makan, minum, hingga edukasi pola asuh di rumah. Tapi, kalau siangnya tidak makan PMT (saat di rumah), hasilnya tetap kurang optimal,” ungkapnya.
Indah memastikan gizi kurang masih bisa diperbaiki jika anak tetap aktif dan berat badannya bisa mengejar. Namun, jika sudah masuk kategori gizi buruk seperti kwashiorkor atau lingkar lengan bawah 11,5 sentimeter pada usia 2 tahun, penanganannya harus lebih intensif.
“Yang kami temui di Desa Kalibuntu, hanya kasus anoraksia (anak susah makan), tanpa penyakit penyerta. Kalau ada gizi buruk, langsung kami rujuk ke Puskesmas,” katanya.
Penyebab utama gizi kurang dan stunting di Desa Kalibuntu, kata Indah, bukan karena genetik. Melainkan pola asuh orang tua yang lebih dominan. Ada juga yang disebabkan bayi lahir prematur atau dengan berat badan lahir rendah. Pola makan anak yang tidak seimbang dan kurang bergizi. Kurangnya pengetahuan orang tua tentang asupan gizi anak.
Pola tidur dan istirahat anak yang tidak diatur, juga berpengaruh. Serta, minimnya pemahaman soal imunisasi dan Posyandu. “Sebelumnya masih ada orang tua kurang pengetahuan, sehingga kami genjot melalui kelas ibu hamil dan kelas pola asuh sejak lahir,” jelasnya.
Indah juga menyoroti kasus orang tua yang antiimunisasi, karena anak menjadi rewel atau panas setelah disuntik. Katanya, kondisi ini juga dapat menyebabkan terjadinya gizi buruk. “Padahal, itu reaksi normal. Tapi, karena tidak paham, mereka jadi takut datang ke Posyandu,” ujarnya.
Penanganan gizi kurang dilakukan secara bertahap. Dimulai dari edukasi, pemberian PMT, dan pemantauan tumbuh kembang (tumbang) anak setiap bulan. Jika tidak ada kemajuan, dirujuk ke Puskesmas. “Kalau masih tetap atau berat badan turun, kami konsultasi ke gizi di Puskesmas. Nanti anak akan dapat perawatan intensif,” jelas Indah.
PMT juga mengacu pada prinsip Isi Piringku yang seimbang antara karbohidrat, protein hewani, nabati, serta sayur dan buah. Edukasi diberikan tidak hanya kepada anak, tapi juga kepada orang tua tentang bagaimana cara memberi makan yang benar, mengatur waktu makan, dan menjaga kebersihan.
Selain itu, pada kasus gizi buruk tahun kemarin, pihak desa juga mendampingi keluarga secara langsung. Dua anak sebelumnya dibantu langsung dengan menyediakan makanan sehat dan keluarganya dimasukkan dalam Program Keluarga Harapan (PKH).
“Desa ikut terlihat saat pemilihan gizi buruk ini. Peran aktif dan kolaborasi dengan orang tua menjadi kunci,”katanya.
Indah mengapresiasi peran Puskesmas Kraksaan yang selalu tanggap terhadap rujukan dan menyediakan intervensi gizi yang diperlukan. Namun, ia menegaskan akar persoalan tetap ada di rumah. “Sebagai bidan desa, saya kontrol terus. Tapi, kembali lagi pada orang tuanya. Kalau pola asuh tidak berubah, anak bisa tetap kembali ke titik awal,” ujarnya.
Sukapura Nol, Tegalsiwalan Tertinggi
Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, mencatatkan prestasi membanggakan dalam bidang kesehatan masyarakat. Angka gizi buruk di wilayah yang berada di kaki Gunung Bromo, ini tercatat nihil. Kondisi ini menjadi pencapaian luar biasa di tengah upaya nasional untuk menurunkan prevalensi gizi kurang.
Camat Sukapura Saiful Hidayat mengatakan, keberhasilan ini bukan hasil kerja instan. Melainkan buah dari kolaborasi lintas sektor yang berjalan konsisten dan terarah. “Seluruh elemen dari Puskesmas hingga desa, termasuk Posyandu, aktif berperan. Kami bekerja bersama. Berkolaborasi untuk mendampingi masyarakat,” ujarnya.
Setiap desa memiliki Posyandu yang aktif menggelar kegiatan bulanan. Melalui kegiatan ini, kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita dipantau secara rutin. Pemeriksaan tumbuh kembang anak hingga edukasi gizi dilakukan secara terpadu. “Proses ini memang bertahap. Tidak bisa langsung terlihat hasilnya, tapi kami menargetkan dampak jangka panjang,” katanya.
Pendampingan kesehatan dilakukan sejak sebelum seseorang menikah. Salah satunya melalui program konseling calon pengantin (catin) yang dilaksanakan secara bertahap. Para catin menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas. Lalu, mendapat sesi konseling lanjutan di Balai Keluraga Berencana (KB).
Paska itu, catin akan menerima sertifikat bernama Setia Kahanan (Sertifikat Siap Nikah, Hamil, dan Cegah Stunting). “Kami mengarahkan perempuan minimal siap memiliki anak pada usia 19-20 tahun. Laki-laki di atas 21 tahun. Bila usia belum cukup, kami sarankan mengikuti Program KB. Agar kehamilan ditunda sampai usia benar-benar matang,” jelas Saiful.
Pola asuh anak juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan Sukapura, menekan angka gizi kurang. Berbeda dengan daerah urban yang cenderung menyerahkan pengasuhan kepada pihak lain. Masyarakat Sukapura masih menjaga pola asuh tradisional. Anak-anak diasuh langsung oleh orang tuanya.
“Meski laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja, ketika memiliki bayi, ibu biasanya berhenti dulu dari pekerjaan hingga anak cukup besar. Bila sudah agak besar, biasanya hanya dititipkan kepada nenek atau kerabat saat orang tuanya bekerja di ladang,” terang Saiful.
Menariknya lagi, masyarakat Sukapura rata-rata hanya memiliki satu hingga dua anak. Ini membuat perhatian dan pengasuhan terhadap anak lebih optimal. “Dengan jumlah anak yang sedikit, orang tua bisa lebih fokus pada pertumbuhan dan perkembangan masing-masing anak,” kata Saiful.
Tak hanya dari program pemerintah, pergeseran budaya dari generasi sebelumnya juga memiliki peran dalam penurunan angka gizi buruk. Seperti disampaikan Mina, 55, warga Desa Ngepung, Kecamatan Sukapura. Ia mengaku dulu ketika hamil dilarang makan udang dan telur.
“Katanya khawatir anaknya lahir bungkus dan sulit keluar. Sementara, generasi sekarang sepertinya tidak ada pantangan semacam itu. Boleh makan apa saja,” katanya.
Tak hanya itu, bayi zaman dulu bahkan telah diberi makan bubur sejak hari pertama lahir. “Anak saya lahir pagi, sore sudah dikasih makan nasi dan pisang. Dia ditidurkan di kaki, kemudian diikat, lalu diberi makan. Kalau anak sekarang berbeda,” terangnya.
Menantu Mina, Tania, 30, mengatakan, dirinya hanya memberi ASI dan susu formula sang anak dari usia 0-6 bulan. Setelah 6 bulan, ada pendamping ASI berupa bubur. “Kalau makanan seperti ikan dan telur, tetap saya makan karena di buku Posyandu diperbolehkan. Mungkin itu perbedaan dari segi pola makan antara orang tua dulu dengan generasi kami,” ujarnya.
Pola asuh anak juga berpengaruh. Tania mengaku mengasuh sendiri sang buah hati. Tak pernah menitipkan ke penitipan anak. Paling-paling hanya kepada orang tuanya. “Mungkin ke rumah kakek neneknya,” ujarnya.
Bidan Desa Ngepung Rukmiasih mengatakan, pemahaman masyarakat akan udang yang berjalan mundur membuat bayi sulit keluar ataupun mengkonsumsi cumi membuat ari-ari kotor, kini telah bergeser. Termasuk yang katanya konsumsi telur membuat bayi jadi lahir bungkus.
“Telah kami yakinkan bahwa mengonsumsi telur malah bagus. Ketuban yang tebal itu bagus, sehingga tidak mudah pecah sebelum waktunya. Salah satu caranya ya dengan mengkonsumsi telur,” ujarnya.
Kepala Puskesmas Sukapura Akhmad Munir membenarkan, bahwa ibu-ibu muda saat ini telah paham bahwa bayi perlu ASI eksklusif pada 6 bulan pertama. Sedangkan dulu, masyarakat masih melothek anaknya dengan bubur, bahkan dihari pertama bayi tersebut lahir.
“Padahal, itu tidak baik untuk kesehatan bayi, sebab ususnya kan belum siap. Bisa jadi akibat itu ususnya jadi tersumbat atau kembung atau malah berpotensi mengundang penyakit,” katanya.
Berbeda dengan Kecamatan Sukapura, Kecamatan Tegalsiwalan, menjadi wilayah dengan kasus gizi buruk tertinggi pada 2024. “Untuk data tahun kemarin memang ada 106 kasus, tapi sekarang sudah turun menjadi sekitar 40 kasus,” ujar Camat Tegalsiwalan, Hariyanto.
Menurutnya, ada banyak faktor yang menyebabkan tingginya gizi buruk. Di antaranya, rendahnya tingkat pendidikan orang tua dan kemiskinan. Perilaku hidup bersih sehat (PHBS) juga berpengaruh terhadap gizi anak.
Orang tua yang tidak memiliki bekal ilmu yang cukup, kata Haryanto, cenderung membuat mereka tidak tahu apa saja makanan tinggi gizi yang harus diberikan pada anak. “Secara umum yang pasti adalah tingkat pendidikan orang tua. Karena, di sini juga masih banyak yang menikah di usia dini,” katanya.
PHBS masyarakat juga masih kurang. Ditambah secara geografis, sejumlah desa di Kecamatan Tegalsiwalan, dialiri air sungai. Perilaku masyarakat yang masih melakukan kegiatan, seperti mandi, cuci baju, lalu buang air besar dan kecil juga masih dilakukan di sungai.
“Masyarakat kami masih bergantung pada aliran air sungai, sehingga kebanyakan dari mereka tidak memiliki toilet sendiri,” katanya.
Upaya intervensi untuk memperbaiki gizi buruk sudah dilakukan. Mulai dari sosialisasi dan edukasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan. Serta, memberikan makanan tambahan bagi balita yang terindikasi gizi buruk melalui kegiatan Posyandu.
“Kami bekerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan balita khususnya lewat program posyandu,” ujarnya. (mu/gus/ran/rud)
Editor : Ronald Fernando