KANIGARAN, Radar Bromo - Pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kota Probolinggo masih terus terjadi. Selama triwulan pertama 2025, tercatat ada 16 pekerja yang di-PHK.
Jumlahnya hampir mencapai separo dari jumlah PHK pada 2024 yang mencapai 33 orang.
Sebagian pekerja yang di-PHK terdampak efisiensi atau pengurangan jumlah tenaga. Ada juga yang dikarenakan perselisihan hak dan pekerja yang melanggar aturan.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperin-Naker) Kota Probolinggo Budiono Wirawan mengatakan, gelombang PHK tetap menjadi ancaman mengkhawatirkan bagi buruh.
Meski buruh yang di-PHK setiap tahunnya tergolong rendah. Angka kasus PHK di Kota Probolinggo dari tahun ke tahun juga menurun.
“Tahun 2024, ada 33 pekerja yang di-PHK. Sebelumnya, pada 2023 ada 85 kasus. Tahun ini baru 16 pekerja yang di-PHK,” katanya, Senin (21/4).
Perusahaan yang mem-PHK pekerjanya, kata Budi, memiliki latar belakang berbeda-beda. Seperti tahun kemarin, PHK dilakukan karena efisiensi jumlah pekerja hingga perselisihan hak.
Begitu juga tahun ini. Buruh yang di-PHK, dikarenakan perselisihan hak, efisiensi pekerja, hingga pelanggaran pekerja.
“Itu jumlah data (PHK) berdasarkan data laporan JKP (jaminan kehilangan pekerjaan) dan laporan penyelesaian perselisihan hubungan industri (PHI). Jadi, data PHK itu yang dilaporkan dan tercatat di Disperin-Naker,” jelasnya.
Soal jumlah pengangguran di Kota Probolinggo, Budiono mengatakan, jumlah fluktuatif. Pada 2024, jumlah tingkat pengangguran terbuka sejumlah 4,44 persen atau sejumlah 5.748 orang.
Angka itu menurun 0,09 persen dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 4,53 persen.
“Tahun 2024, indikator tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,53 persen. Tahun sebelumnya (2023), angka indikator TPT 4,7 persen,” katanya.
Budiono menerangkan, bertambahnya angkatan kerja tidak seimbang dengan permintaan pekerja yang cenderung sedikit. Pihaknya terus berupaya mengurangi jumlah pengangguran.
Beragam upaya dilakukan. Salah satunya memperbanyak pelatihan. Setelah mengikuti pelatihan, nantinya bisa direkomendasikan untuk bekerja di perusahaan yang sudah menjalin kerja sama dengan Disperin-Naker.
Selain itu, juga mendorong masyarakat membuka usaha mandiri. Salah satu bentuk dukungannya dengan memberikan bantuan peralatan usaha setelah mengikuti pelatihan.
“Ada sejumlah kendala dalam mengurangi angkat pengangguran. Salah satunya kurangnya sumber daya manusia di kejuruan. Tidak semua kejuruan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, ada pelatihnya,” jelasnya. (mas/rud)
Editor : Fahreza Nuraga